Langgar UU KIP, Pengerjaan Normalisasi DAS Citarik Rancaekek Layaknya Proyek Siluman

JAYANTARA NEWS, Kab. Bandung

Normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarik yang sekarang ini dalam tahap pengerjaan pengerukan pinggir sungai, mengundang tanda tanya masyarakat Desa Haurpugur, Kec. Rancaekek, Kab. Bandung.

Hal ini terlihat dari cara pengerjaan normalisasi tersebut yang seakan asal-asalan. “Karena  bila dilihat dari pengerukan yang kini sedang dilaksanakan, setelah tanah diangkat dan diratakan di pinggir DAS Citarik, nyatanya tidak dipadatkan,” ungkap sumber, warga Desa Haurpugur, sekitaran DAS Citarik, Jum’at (19/6/20).

Selain itu juga, proyek normalisasi DAS Citarik yang dikerjakan oleh salah satu pemborong yang ditunjuk langsung oleh pihak BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai), terkesan tidak adanya ketransparansian dalam pengerjaan dan anggarannya. “Karena tidak terpampang papan proyek di lokasi pengerjaan,” ujar sumber lagi.

Menurut sumber, baik RAB, juga Juklak dan Juknis pengerjaannya pun tidak transparan. “Saya sangat menyayangkan sekali, kenapa pihak BBWS tidak menegur kepada pemborong supaya memasang papan proyek, atau papan informasi tentang berapa anggarannya, berapa volume yang dikerjakannya, serta bagaimana PT atau CV apa yang mengerjakan proyek tersebut,” urainya.

Tidak adanya papan informasi tentang anggaran dan volume serta RAB pengerjaan, jelas telah melanggar Undang-Undang No 14 Tahun 2008 (UU KIP), tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana masyarakat tidak mengetahui berapa anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah dan berapa volume pengerjaannya. “Sementara sampai detik ini, masyarakat Desa Sangiang dan Desa Haurpugur, Kec. Rancaekek, masih belum mengetahuinya. Layaknya proyek siluman,” tandas sumber.

Hingga berita ini ditayangkan, JAYANTARA NEWS belum berhasil menghubungi pihak-pihak terkait, seperti pihak pemborong atau pelaksana proyek yang bersangkutan, BBWS maupun Pemdes wilayah setempat. (Asep S)