Soal Perkara Legiman Medan, Wawan: Diduga ada Rekayasa Oknum, Proses Penegakkan Hukum Tebang Pilih

JAYANTARA NEWS, Medan

Edi Kurniawan, anak dari Legiman Pranata, yang beralamat di Jln. Amal No. 33 DC, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara (Sumut), kembali dengan tidak bosan-bosannya mengadukan keluhannya, terkait proses hukum yang dialami orangtuanya (Legiman Pranata) yang dianggap tidak mendapatkan keadilan.

Legiman Pranata

Setelah sebelumnya gencar diberitakan melalui Media Online JAYANTARA NEWS, kini Wawan, sapaan akrab Edi Kurniawan menceritakan kembali setiap perkembangan proses hukum yang dijalani orangtuanya.

Baca berita-berita terkait:
– Upayakan Keadilan, Anak Legiman Medan: Pernyataan Jaksa Memberatkan Saya – https://www.jayantaranews.com/2020/06/58606/
– Diduga Ada Oknum Mencari Dalil, Keluhan Legiman Medan Minta Keadilan Tak Ada Yang Dengar – https://www.jayantaranews.com/2020/06/57829/
– Soal Perselisihan Perdata, Legiman: Kenapa Saya Mesti Mendekam Di Penjara? – https://www.jayantaranews.com/2020/05/57070/
– Keluarga Legiman Sesalkan Proses Hukum Tebang Pilih, Minta KAPOLRI Bertindak TEGAS! – https://www.jayantaranews.com/2020/05/56097/
– Miris! Harapkan Keadilan, Nasib Legiman Harus Berakhir Di Jeruji Polrestabes Medan – https://www.jayantaranews.com/2020/04/55577/
– Legiman: Oknum Penyidik Wilkum Sumut Diduga Tebang Pilih, Penetapan Tersangka & DPO Langgar Aturan – https://www.jayantaranews.com/2020/03/52370/
– Berharap Hukum Bisa Ditegakkan, Legiman Warga Medan Sunggal Adukan Ke Kanwil Kemenkumham Sumut – https://www.jayantaranews.com/2020/03/51897/

Pada Jumat (26/6/20), Wawan kembali menceritakan, “Pada tanggal 04 Februari 2020, kami telah menyurati Bapak Kapoldasu Cq. Kabid Propam dengan Nomor 08/LP/PROPAM/II/2020 perihal Pengaduan/Perlindungan Hukum, dan dalam surat tersebut, kami meluapkan semua hal yang terjadi terhadap diri ayah kami yang telah melakukan Perjanjian Perikatan untuk Pembangunan Revitalisasi Pabrik Kelapa Sawit dengan saudara Robin, di hadapan Notaris Nurlinda Simanjorang, dengan Nomor 1907/PTTSDBT/V/2018 pada tanggal 04 Mei 2018.”

“Dalam perjanjian tersebut, baru juga setengah kewajiban yang dia dilakukan, namun saudara Robin malah membatalkan Perjanjian secara sepihak, hingga berujung pada tanggal 12 Agustus 2019, ayah kami diadukan oleh saudara Robin ke pihak Polrestabes Medan, dengan tuduhan Penipuan dan atau Penggelapan (Pasal 372 dan 378 KUHP),” ungkap Wawan, sapaan Edi Kurniawan, anak kandung Legiman Pranata melalui JAYANTARA NEWS.

Wawan menuturkan, bahwa orangtuanya sudah diperiksa berkali-kali oleh Juper Polrestabes Medan, bahkan ketika diperiksa sebagai saksi, orangtuanya sudah menjelaskan, bahwa perkara tersebut merupakan perkara Perdata. “Namun rupanya, apa yang diterangkan ayah kami tidak menjadi bahan pertimbangan bagi pihak Penyidik Polrestabes Medan. Hingga pada tanggal 24 Januari 2020, ayah kami dipanggil sebagai Tersangka,” urainya.

Diketahui, bahwa surat panggilan tersebut diterima oleh Satrio, anak kandung Legiman yang lain, pada pukul 15.00 WIB, tanggal 27 Januari 2020. “Seminggu kemudian, ayah kami mendapat panggilan kedua sebagai Tersangka pada tanggal 31 Januari 2020 pukul 14.00 WIB. Namun surat panggilan tersebut diterima satu hari sebelumnya, yaitu tanggal 30 Januari 2020 pukul 15.20 WIB. Padahal, sejak tanggal 29 Januari 2020, ayah kami telah berangkat ke Jakarta untuk memenuhi panggilan Bapak Irjen Pol. Widiyanto Poesoko pada tanggal 31 Januari 2020. Akan tetapi panggilan tersebut tetap kami hadiri sebagai anak kandungnya untuk menghadap Penyidik, didampingi pengacara kami, Bapak Posman Simangunsong,” imbuh Wawan.

Dikatakan Wawan, bahwa tuduhan tersebut tidak memiliki bukti dasar hukum, dan tuduhan tersebut adalah Fitnah dan Pembunuhan Karakter terhadap orangtuanya. “Dasar kami menyurati Bapak Kapoldasu Cq. Kabid Propam di atas, dikarenakan ayah kami tidak pernah menerima surat penetapan sebagai Tersangka sampai dengan saat ini,” ucapnya.

“Hingga akhirnya, pada tanggal 8 April 2020, ayah kami mendapat surat balasan dari Bapak Kapoldasu Cq. Kabid Propam yang berisi surat panggilan untuk diminta keterangan atas keluhan surat ayah kami sebelumnya. Ayah kami menghadiri undangan tersebut dan menyerahkan seluruh alat bukti penyimpangan Penyidik sewaktu kami melawan di Praperadilan. Anehnya, ketika Prapid berjalan, status DPO justru muncul untuk ayah kami. Padahal, surat panggilan sebagai Tersangka baru dua, dan surat penetapan sebagai Tersangka belum ada diterima oleh kami hingga detik ini. Namun kenapa tiba-tiba Prapid berjalan, tapi muncul status DPO. Diduga ini ada unsur rekayasa Penyidik,” ujar Wawan heran.

Menurutnya, sesuai dengan Laporan Polisi yang tercatat dalam dokumen Surat Panggilan kepada Legiman Pranata, yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian, nyata-nyata diterangkan, bahwa Legiman Pranata diminta hadir untuk dimintai keterangannya dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan, dan atau Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dan atau 378 KUHPidana, yang diketahui terjadi pada hari Jumat, tanggal 04 Mei 2018 pukul 15.00 WIB, di Jln. Medan Binjai Km. 9,1 No. 1C Kel. Sunggal, Kab. Deli Serdang. Dan sesuai tanggal dan tempat yang dituduhkan saat terjadinya dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan oleh pelapor tersebut, adalah saat saudara Ivan Mulyanto Tampubolon, saudara Ferry Siahaan, dan LP Robin sedang membuat kesepakatan bersama untuk membuat perjanjian kerjasama MoU untuk pembangunan Revitalisasi Pengelolaan Bersama Pabrik Kelapa Sawit di Krueng Luas, Trumon Timur, Aceh Selatan.

“Jadi sangatlah jelas dan terang benderang, bahwa Penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk perkara ini, karena yang terjadi pada hari itu adalah kesepakatan membuat MoU.”

“Kalau mengacu pada MoU No. 1907/PTTSDBT/V/2018 pada tanggal 04 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Nurlinda Simanjorang, telah jelaslah tuduhan yang dilakukan Robin yang melaporkan LP secara pribadi adalah Perbuatan Melawan Hukum. Karena dalam MoU tersebut telah disebutkan dengan jelas, bahwa Robin bersama Ivan Tampubolon dan Ferry Siahaan adalah pihak kedua yang berjanji memberikan dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan mendapatkan bagian saham sebesar 35%.”

Menyikapi atas persoalan di atas, bahwa dengan telah dikeluarkannya salinan Putusan Praperadilan oleh Pengadilan Lembaga Hukum yang paling tinggi, telah menjawab secara otomatis atas tuduhan yang tertera dalam LP Robin yang dikeluarkan oleh Penyidik Polrestabes Kota Medan telah terjawab, dan berakhir atas adanya Dokumen Putusan Praperadilan dengan Nomor : 14/Pid. Pra/2020/PN.Mdn pada tanggal 17 Februari 2020.

“Begitu sangat disayangkan. Nyatanya Proses Penegakkan Hukum seakan Tebang Pilih, Runcing ke bawah dan Tumpul ke atas,” tandas Wawan. (Tim)