Tanggapi Oknum ASN BerPolitik, Wali Kota Tanjungbalai Bungkam

JAYANTARA NEWS, Tanjungbalai

Seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai pejabat publik di salah satu kecamatan di Kota Tanjungbalai, yang berinisial WT, disinyalir Tidak Netral.

Pantauan wartawan, dengan beredarnya foto di media sosial, menunjukkan Oknum WT tersebut menghadiri rapat pleno salah satu giat politik di Sumatera Utara.

Menanggapi hal itu, saat dikonfirmasi pada Sabtu (27/6/2020), Wali Kota Tanjungbalai HM. Muhammad Syahrial, SH, MH mengatakan : “Terima kasih Infonya Bang”. Namun ketika disinggung untuk menanggapi persoalan tersebut, melalui pesan WhatsAppnya, HM. Syahrial terkesan Bungkam.

Sedangkan Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kota Tanjungbalai, Yusmada, saat dikonfirmasi wartawan melalui telepon selulernya, sang adik menjawab, “beliau sedang sakit”, katanya.

Padahal diketahui, bahwa dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan : PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik”.

Berikut contoh larangan dimaksud:

– PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

– PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,

– PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

– PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik;

– PNS dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial

– PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan

– PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.

Selanjutnya, atas rekomendasi Majelis Kode Etik (MKE), PNS yang melakukan pelanggaran kode etik, selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tindakan administratif dapat berupa sanksi hukuman disiplin ringan maupun hukuman disiplin berat sesuai dengan pertimbangan Tim Pemeriksa. (Eko Setiawan)