Terendus, Pengurus Ds. Ciparanti Pangandaran bubuhi Stempel Dukung salah satu Paslon

Gambar ilustrasi

JAYANTARA NEWS, Pangandaran

Setelah sekian lama menunggu kepastian, kapan akan dilaksanakannya Pilkada Serentak, akhirnya, pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020, disetujui sebagai hari pemungutan suara Pilkada/Pemungutan Serentak. Keputusan tersebut disepakati oleh Komisi II DPR RI pada tanggal 14 April 2020 atas usulan pemerintah terhadap penundaan pelaksanaam pemungutan suara pemilihan serentak.

Untuk wilayah Jawa Barat sendiri, ada 8 (delapan) daerah yang akan menggelar Pilkada, terdiri dari 7 (tujuh) kabupaten dan satu kota, yakni ; Kabupaten Bandung, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Indramayu, Tasikmalaya, Pangandaran dan Kota Depok.

Alih-alih, berbagai rupa manuver pun sudah mulai dilakukan, dari mulai persiapan pasangan masing-masing calon, sarana prasarana yang dibutuhkan, termasuk sosialisasi pendukungan.

Namun ada saja yang dirasa janggal terkait pendukungan ke salah satu pasangan tertentu, terkhusus di wilayah Kabupaten Pangandaran.

Hal ini menyusul adanya pro-kontra dari beberapa netizen di Group Facebook Pilkada Pangandaran, terkait beredarnya selebaran dari Kepengurusan Desa Ciparanti, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, yang membuat pernyataan dukungan suksesnya Pilkada di Pangandaran, namun juga dukungan terhadap salah satu Paslon tertentu.


Sebuah bentuk dukungan, yang seharusnya didasari atas sebuah pilihan secara personal, namun masih ditemukannya secara terang-terangan, dengan diembel-embeli pembubuhan Stempel Kepengurusan dan cenderung mendukung salah satu pasangan calon (Paslon) tertentu.

Iwan Yudiawan, Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran, saat dihubungi JAYANTARA NEWS melalui pesan WhatsAppnya, dipertanyakan terkait kejanggalan tersebut menuturkan, “Terima kasih atas partisipasinya yang sudah ikut serta mengawasi.”

Iwan juga menjabarkan, “Begini, Pak..” Point ke:
1. Tindakan RT tersebut perlu adanya penelusuran lebih jauh terkait dengan informasi dukung mendukung terhadap Bacalon tertentu,
2. Belum adanya pasangan tertentu yang mendaftarkan diri secaran resmi ke KPU Kabupaten Pangandaran,” katanya.

Ia juga membeberkan pasal demi pasal yang mengatur tentang keterkaitan Perangkat Desa dalam Pilkada, merunut pada UU No. 6 Tahun 2014. Pasal 48,
Perangkat Desa terdiri atas: 
a. Sekretariat Desa,
b. Pelaksana kewilayahan; dan 
c. Pelaksana teknis.

RT/RW menurut UU 6 Tahun 2014 adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang bertugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

Pasal-pasal terkait Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa:

Pasal 71 UU 10 Tahun 2016, Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat aparatur sipil negara (ASN) anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

NB: Dalam Pasal ini hanya mengatur sampai ke Kepala Desa.

Pasal 70 ayat (1) huruf C. UU 10 Th 2016 : Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan: Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/Perangkat Kelurahan.

NB: Pasal ini mengatur larangan pelibatan Kades dan Perangkat Desa berlaku dalam masa kampanye.

Adapun, larangan Perangkat Desa juga termaktub dalam UU No 6 Tahun 2014.
Pasal 51 : Perangkat Desa dilarang: 
b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu,
g. Menjadi pengurus partai politik,
h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang,

3. Di Permendagri 84 Tahun 2015 tentang SOTK, Pemerintah Desa yang termasuk Perangkat Desa hanya sampai pada tingkat perangkat kewilayahan atau Kadus. Jadi secara SOTK, RT/RW bukan bagian dari Pemerintah Desa

4. Di dalam Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, sifat RT/RW sebatas hubungan kemitraan kerja yang pengawasan dan pembinaannya di Dirjen Bina Pemerintahan Desa. Dan dimungkinkan dibina oleh Pemdes tersebut. “Itu mungkin alasan kami belum bisa menindak pada saat ini,” tandas Iwan Yudiawan, Ketua Bawaslu Kab. Pangandaran melalui JAYANTARA NEWS, Jumat (26/6/20).

Demikian pun Nidzom, Staf Bawaslu Provinsi Jabar. Dikonfirmasi JAYANTARA NEWS menyikapi persoalan tersebut mengatakan, “Sebaiknya Bapak terus koordinasi degan Bawaslu Kab. Pangandaran. Karena saya Staf Bawaslu Jabar, sedangkan sikap lembaga, saya tidak berwenang. Saran saya, konsultasikan dengan Bawaslu Pangandaran, Pak,” sebutnya.

Salah seorang warga di Kabupaten Pangandaran mengatakan, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) merupakan satuan administrasi paling kecil di negara ini. Perangkat RT dan RW juga merupakan bagian dari pemerintahan. “Setahu saya, aparat pemerintah tidak boleh menggunakan fasilitasnya untuk kegiatan politik, apalagi menggunakan Stempel RT, yang juga merupakan fasilitas negara. Ya..meski hanya barang yang sepele, namun dampaknya bisa mengumpulkan ratusan orang dan mencederai proses politik di negeri ini,” tandasnya.

Belum lagi, imbuh warga (sumber), saat Pemilu nanti, para Ketua RT/RW akan menjadi panitia pemungutan suara. Apa jadinya jika pihak yang seharusnya menjaga amanah untuk melangsungkan proses demokrasi yang Jurdil, tapi malah mengajak untuk memilih salah satu calon,” tutupnya. 

Meski pemaparan demi pemaparan dari pihak-pihak terkait sudah dijabarkan, namun persoalannya, masyarakat masih mempertanyakan, kenapa kepengurusan mesti menggunakan Stempel Lembaga Kepengurusan, yang cenderung menyalahgunakan kewenangan ?. Bukankah stempel Kepengurusan hanya digunakan untuk keperluan administrasi warganya sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dalam membantu Pemerintah Desa atau Kelurahan ? (Red)

Bersambung..!!!