Pat Gulipat, Kerjasama Perum PPD & CV. Asiata Travel & Tour Abaikan Persetujuan Menteri BUMN

JAYANTARA NEWS, Jakarta

Pada tanggal 15 Februari 2018, Perum PPD melakukan kerjasama dengan CV. Asiata Travel and Tour melalui Surat Perjanjian Nomor 02/SPK-AL/I/2018 tentang Kerjasama Mitra Sub Agen dengan nilai investasi sebesar Rp.1 Miliar.

Saat penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut, dari Perum PPD dilakukan oleh Plt. Direktur SBU Aslog/Manajer Administrasi dan Keuangan, Fanny Priana. Sedangkan dari pihak CV. Asiata Travel and Tour adalah Marketing Executive.

Lingkup kerjasama tersebut mencakup kegiatan penyediaan jasa tour and travel untuk empat destinasi wisata, yakni ; Bali, Lombok, Yogyakarta dan Surabaya.

Sementara, Perum PPD pun telah melakukan pembayaran investasi sebesar Rp.1 Miliar pada tanggal 15 Februari 2018, dengan rincian Rp.250 juta per-masing-masing destinasi wisata (Bali, Lombok, Yogyakarta, dan Surabaya, red), dan telah dibayarkan secara Tunai yang diambilkan dari Uang Muka Dinas (UUDP), dalam rangka pembersihan lahan Ciracas yang tidak jadi digunakan pada bulan Juli dan Agustus 2017.

Belakangan diketahui, kerjasama antara Perum PPD dengan CV. Asiata Travel and Tour menuai masalah, dan berpotensi uang investasi yang sudah dibayarkan sebesar Rp.1 Miliar itupun menjadi raib, tidak jelas kelanjutannya.

Perum PPD pun mengalami kerugian akibat kebijakan yang di luar kewenangan Plt. Direktur SBU Aslog/Manajer Administrasi dan Keuangan. Pasalnya, kewenangan yang dilakukannya tersebut tidak sesuai dengan ketentuan PP Nomor 91 Tahun 2000 tentang Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta, dimana disebutkan dalam salah satu pasal pada peraturan pemerintah itu, yang menyatakan bahwa wewenang tugas yang boleh dilakukan oleh seorang Direksi, yakni selain dia memiliki wewenang untuk melakukan kerjasama usaha dan membentuk anak perusahaan, juga melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.

Diketahui, bahwa semua wewenang Direksi tersebut saat akan dilaksanakan harus dengan persetujuan Menteri BUMN terlebih dahulu. Namun ketentuan itu tidak dilaksanakan oleh Plt. Direktur SBU Aslog/Manajer Administrasi dan Keuangan Perum PPD saat melakukan kerjasama dengan CV. Asiata Travel and Tour, hingga akhirnya Perum PPD jadi mengalami kerugian sebesar Rp.1 Miliar.

Dari penelusuran data, penyebab permasalahan Perum PPD hingga mengalami kerugian Rp.1 Miliar, akibat kerjasama dengan CV. Asiata Tour and Travel, terindikasikan oleh beberapa hal.
– Pertama, dalam perjanjian yang dibuat antara Perum PPD dengan CV. Asiata Tour and Travel tidak mengatur terkait cara pembayaran, waktu, dan atau penyerahan kompensasi dan juga tidak menyertakan pengaturan tertulis terkait pasal-pasal yang mengatur cidera janji dan sanksi, apabila mitra kerja tidak memenuhi kewajibannya.

– Kedua, adanya kecerobohan dari pihak Perum PPD (Red-Plt. Direktur SBU Aslog/Manager  Administrasi dan Keuangan), dalam rangka melakukan kerjasama investasi usaha tour and travel dilakukan secara diam-diam alias tidak akuntabel melalui proses yang transparan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Antara lain, tidak melakukan kajian bisnis yang memadai, sehingga keberadaan CV. Asiata Travel and Tour menjadi luput dari pengawasan.

Hal itu sudah terbukti dan belakangan baru diketahui, bahwa CV. Asiata Tour and Travel ternyata tidak lebih hanya sebuah perusahaan ‘abal-abal’ yang tidak jelas keberadaannya.

Seperti dilansir dari Media Online HITVBERITA.com yang menyebutkan, bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh sebuah Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara, sudah melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan travel tersebut, dan ternyata hasil pemeriksaan tidak terdapat dokumen dan data terkait CV. Asiata Travel and Tour, ataupun yang menyoal terkait kajian bisnis perusahaan itu. Bahkan, alamat kantor perusahaan travel yang disebutkan berada di Surabaya pun tidak diketemukan.

Diduga kuat ada “permainan kotor” dalam upaya menjalin kerjasama dengan CV. Asiata Travel and Tour, hingga Perum PPD harus menanggung kerugian sebesar Rp.1 Miliar.

Agus Chepy Kurniadi

Karuan saja. Akibat kecerobohan yang dilakukan oleh Fanny Priana, selaku salah satu Direksi di Perum PPD yang paling bertanggungjawab atas timbulnya kerugian tersebut, mendapat reaksi keras dari berbagai pihak, salah satunya adalah dari Agus Chepy Kurniadi, selaku Kabid Infokomintel dan Lidik BPI KPNPA RI (Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran Republik Indonesia).

Agus Chepy berjanji akan mengawal kasus ini hingga terang benderang ke publik, dan dia juga tidak hanya menyoroti pada kasus hilangnya Rp.1 Miliar uang PPD yang dijarah oleh CV. Asiata Tour and Travel saja, tapi juga akan membongkar ketidakberesan paska kerjasama Pendayagunaan Lahan Ciracas, antara Perum PPD dengan PT.  Adhi Karya (persero) tbk. yang juga banyak menimbulkan masalah, hingga berpotensi Perum PPD harus mengembalikan dana pengikatan terkait kerjasama pendayagunaan lahan tersebut senilai Rp.30 Milyar berikut dendanya kepada PT. Adhi Karya.

Seperti diberitakan pada media HITVBERITA.com, bahwa telah terjadi kesepakatan kerjasama pendayagunaan lahan milik Perum PPD seluas ±53.874 meter persegi, yang terletak di Jalan Raya Ciracas No. 46, Jakarta Timur, antara PT. Adhi Karya dan Perum PPD.

Dalam proses Nota Kesepakatan Kerjasama Pendayagunaan aset lahan milik Perum PPD, yang rencananya akan dibangun apartemen, area komersil dan juga berikut fasilitas pendukungnya yang berbasis Transit Oriented Development (TOD), setelah beberapa kali mengalami revisi dan penjadwalan ulang terkait realisasi dari rencana tersebut, akhirnya PT. Adhi Karya pun menggelontorkan anggaran sebesar Rp.30 milyar yang realisasi pembayarannya diselesaikan melalui tiga tahap. Yakni, tahap pertama dibayarkan sebesar Rp.10 Milyar pada tanggal 4 April 2017, tahap kedua dibayarkan Rp.10 Milyar pada 13 Juni 2017, dan tahap ketiga dibayarkan Rp.10 Milyar pada tanggal 7 September 2017.                                            

Belakangan diketahui, bahwa penggunaan uang tanda pengikatan kerjasama sebesar Rp.30 Miliar yang dibayarkan oleh PT. Adhi Karya kepada Perum PPD, ditengarai dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peruntukkannya, hingga masalah itu berpotensi pula terhadap ikatan kerjasama pendayagunaan lahan Cicacas menjadi terancam gagal, dan PT. Adhi Karya pun berhak untuk meminta kembali uang tanda pengikatan, dengan catatan, bahwa bila tidak segera dikembalikan sesuai jangka waktunya, maka Perum PPD akan dikenakan denda keterlambatan 1 permil per-hari.

Bagi Perum PPD sendiri, mengembalikan uang PT. Adhi Karya sebesar itu tentu tidaklah mudah, mengingat dalam penggunaan uang pengikatan yang jumlahnya sebesar Rp.30 Miliar itu, sebagian sudah digunakan untuk UUDP (Red- uang untuk dipertanggungjawabkan) kepentingan sterilisasi lahan Ciracas yang juga akhirnya mencuatkan banyak masalah.

“Salah satunya adalah hilangnya uang Rp.1 Miliar yang diduga dijarah melalui kerjasama dengan CV. Asiata Tour and Travel dan juga ada kasus akal-akalan untuk menjarah bunga diskonto 10 persen per-bulan dari pinjaman dengan pihak ketiga sebesar Rp.2 Miliar. Nah ini juga harus dipertanggungjawabkan secara tuntas oleh Direktur Keuangan Perum PPD. Kok uang negara digunakan seperti perusahaan nenek moyangnya!” ujar sumber HITVBERITA.com, seraya mengomentari, “gaya semau gue’ salah satu Direksi Perum PPD yang mengelola uang perusahaan gunakan rekening pribadinya.”

Direktur Keuangan Perum PPD saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp dan juga melalui surat konfirmasi tertulis yang dilayangkan Redaksi HITVBERITA.com tertanggal 15 Juni 2020, namun hingga berita ini dinaikan belum ada jawaban dari Direktur Keuangan Perum PPD untuk memberikan klarifikasi. (Timsus/Ser)