Warga Komp. Pasirjati Cilengkrang Kembali Pertanyakan Kepastian Peruntukkan RTH (Batu Uyut)

JAYANTARA NEWS, Cilengkrang

Menyikapi Surat Kesepakatan Bersama antara Mama Haji Irin Suryadi, selaku Kuasa dari PT. Karang Arum No. 020/PTKA/IV/2017, tanggal 1 April 2017, dengan sdr. Iking selaku perwakilan dari masyarakat Desa Jatiendah, juga sebagai Ketua Forum Bersama Laskar Merah Putih, tentu perlu adanya kejelasan, agar tidak munculnya asumsi miring di mata publik.

Baca berita terkait: Demi Pengembangan Properti, Haruskah Situs Batu Uyut Desa Jatiendah Cilengkrang Dipugar ? – https://www.jayantaranews.com/2017/03/demi-pengembangan-properti-haruskah-situs-batu-uyut-desa-jatiendah-kec-cilengkrang-dipugar/

Dalam Surat Kesepakatan yang dibuat pada tanggal 3 April 2017 tersebut, disepakati bahwa Lokasi Batu Uyut akan dijadikan sarana Fasum dan Fasos yang diserahkan kepada Pemerintah Desa Jatiendah seluas kurang lebih 1000 meter persegi, yang akan dilestarikan dan dijadikan Icon Wisata.

Kini, warga masyarakat Komplek Pasirjati Desa Jatiendah, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, mempertanyakan kembali kejelasan dan kepastian dari Surat Kesepakatan tersebut, menyangkut ruang terbuka hijau (RTH) yang dirasa janggal. “Pasalnya, sampai sekarang pun kami belum mendapatkan kepastian perihal peruntukkan yang sebenarnya juga pelimpahan ke pihak Pemkab Bandung,” ujar Iking, mewakili warga masyarakat setempat.

Dikatakan Iking, semenjak awal pembangunan tahun 1984 sampai sekarang, hak masyarakat penghuni Komplek Perumahan Pasirjati belum sepenuhnya menikmati  pembangunan dari anggaran daerah. “Padahal penghuni komplek selalu taat bayar pajak,” katanya.

Bahkan, lahan seluas 1000 M² tersebut yang harusnya dibuat untuk ruang terbuka hijau (RTH) secara total, namun nyatanya malah dibangun sarana lain.

“Keinginan kami, lahan seluas 1000 M² itu untuk total RTH, sementara sarana ibadah ya dibangun di lahan terpisah. Karena sebagaimana diketahui, bahwa RTH adalah sebagai penyeimbang lingkungan ekosistem agar tetap terjaga, selain merupakan kawasan penting dalam suatu perencanaan wilayah,” terang Iking.

“Pernah suatu saat saya konfirmasi dengan Bu Hajah Oom sebagai pengembang, lantas saya pertanyakan terkait Surat Kesepakatan Bersama tersebut. Namun beliau sempat mengelak terkait Surat Kesepakatan tersebut, bahkan katanya tidak tahu menahu. Aneh kan ?” sebut Iking.

Sementara itu, guna mengorek informasi atas aduan warga tersebut, JAYANTARA NEWS mencoba menghubungi pihak-pihak terkait, baik Kepala Desa Jatiendah, Camat Cilengkrang, maupun pihak pengembang yang mewakili.

Dikonfirmasi melalui pesan WhatsAppnya, Herlan Suherlan, selaku Kades Jatiendah, Kecamatan Cilengkrang, dipertanyakan terkait aduan warga mengatakan. “Kita undang saja pihak-pihak terkait, agar ada kejelasan,” ringkasnya.

Di kesempatan yang sama, Camat Cilengkrang, Edi Kusnadi menuturkan, “Saya belum melihat surat tersebut, kebetulan saya tahun itu belum tugas di Cilengkrang, nanti kita telusuri dulu,” ungkapnya, Jum’at (10/7/2020).

Sementara itu, Haji Irin, selaku Kuasa dari PT. Karang Arum, dihubungi JAYANTARA NEWS melalui telepon selulernya, tidak aktif. (Tim)