Wali Kota Tanjungbalai: PAD Alami Penurunan Sebesar 29,5 Miliar

JayantaraNews.com, Tanjungbalai

Wali Kota Tanjungbalai, HM. Syahrial, SH., MH., menyampaikan Nota Pengantar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran (TA) 2020, dalam rapat paripurna DPRD Tanjungbalai, Kamis (10/9/20).

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanjungbalai Tengku Eswin, didampingi Wakil Ketua Surya Darma AR, dan Syahrial Bhakti. Turut hadir juga, di antaranya; anggota DPRD Tanjungbalai, Seketaris Daerah Yusmada, serta para perwakilan Forkopimda Tanjungbalai, para Kepala OPD, camat dan lurah se-Tanjungbalai.

Wali kota menyampaikan, Ranperda P-APBD 2020 mencantumkan sejumlah Peraturan Wali Kota (Perwal) yang telah ditetapkan, di samping pengalokasian anggaran prioritas di sejumlah OPD.

Dikatakan wali kota, dalam P-APBD 2020 terjadi penurunan pendapatan sebesar Rp29,5 miliar lebih dari APBD Induk TA. 2020 atau sebesar 4,40%, yakni dari Rp672,6 miliar lebih menjadi Rp643 miliar lebih.

Penurunan pendapatan Rp29,5 miliar lebih tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Begitu juga dengan belanja yang semula Rp741,8 miliar lebih menjadi Rp642,1 miliar lebih, atau turun Rp99,7 miliar lebih.

Untuk pembiayaan daerah terdiri dari dua, yakni; penerimaan pembiayaan daerah pada P-APBD 2020 sebesar Rp69,9 miliar lebih, dan untuk pengeluaran pembiayaan daerah, terdiri dari penyertaan modal pada PT. Bank Sumut sebesar Rp3,3 miliar lebih.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota HM. Syahrial menyampaikan 5 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Tanjungbalai, diantaranya; Ranperda tentang penyelenggaraan metrologi legal, Ranperda tentang pengolahan sampah, Ranperda tentang penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil, Ranperda tentang Kawasan Tanpa Rokok, serta Ranperda tentang Perubahan atas Perda Kota Tanjungbalai No.6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

Harapan wali kota, kiranya pembahasan anggaran P-APBD TA. 2020 dan 5 Ranperda yang diajukan dapat segera dibahas bersama pihak eksekutif, ucapnya. (Eko Setiawan)