Lagi, Oknum BPD & Aparatur Desa Kalipucang Pangandaran Diduga Catut Anggaran Covid-19

Gambar ilustrasi

JayantaraNews.com, Pangandaran

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Basis Data Terpadu Kementerian Sosial (Kemensos) yang menjadi acuan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk warga terdampak virus Corona atau Covid-19 di Dusun Empangsari, Desa Kalipucang, Kec. Kalipucang, Kab. Pangandaran ini, terindikasi banyak penyelewengan dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang.

Hasil verifikasi dan pantauan Tim Jayantara News di lapangan, terendus bahwa adanya oknum anggota BPD, Ketua RW, dan Ketua RT, yang diduga terlibat di dalamnya.

Hal ini seperti yang tertuang di dalam surat pernyataan, bahwa masyarakat RW 06 Dusun Empangsari, Desa Kalipucang, secara bersama-sama dengan membubuhi tanda tangan melakukan audiensi yang dihadiri oleh pihak Pemerintah Desa dan Ketua BPD, serta beberapa aparat Desa Kalipucang lainnya.

Adapun, isi dari pada surat tersebut adalah bahwa warga RW 06 Dusun Empangsari, Desa Kalipucang, menuntut ketiga oknum tersebut mundur dari jabatannya. Alasan warga, ketiga oknum dimaksud; Asm, Trs, dan Mm, dengan sengaja sudah menyalahgunakan jabatan dan menyalahgunakan anggaran bantuan Covid-19 yang dirasa tidak tepat sasaran.

Menurut Us, sebagai saksi sekaligus korban kejadian di atas menerangkan, terbongkarnya peristiwa ini bermula ketika Tt salah satu korban (penerima bantuan, red.) didatangi oleh petugas Pos & Giro yang memberi tahu, bahwa bantuan untuk termin ke tiga atas nama dirinya sudah diambil oleh Mm sebagai oknum Ketua RT. Tt selaku keluarga penerima manfaat (KPM) sontak kaget dan marah, lantas mendatangi rumah Mm karena tidak terima kenapa dia (Mm) berani mengambil hak orang lain tanpa konfirmasi dulu dengannya. Nah, dari situlah terkuak nama-nama korban bermunculan, sampai akhirnya warga melakukan audiensi.

Us juga menjelaskan, bahwa surat pernyataan dari warga sudah sampai ke tangan Kades, namun sejauh ini belum ada tindakan dan upaya dari pihak pemerintah desa maupun pihak BPD untuk melakukan mediasi dan klarifikasi antara para oknum dan warga yang menjadi korban, tukasnya.

Sampai berita ini diturunkan, Tim Jayantara News belum dapat menghubungi sang Kades, karena memang beberapa hari ini beliau sedang sakit.

Agus Chepy Kurniadi, Kabid Investigasi BPI KPNPA RI

Sementara, sebelum melaporkan ke pihak yang berwajib, Jayantara News juga sudah melaporkan hal ini ke Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) dan diterima oleh Agus Chepy Kurniadi sebagai Kabid Investigasi di BPI KPNPA RI. Agus mengatakan, pihaknya siap mengawal sampai tuntas, jika perlu kita akan usung masalah ini ke ranah hukum. “Karena jika kita lihat dari kronologi tersebut, para oknum sudah melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang No.20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” jelas Agus Chepy.

Penulis juga berharap kepada Aparat Penegak Hukum, agar segera turun untuk mengambil tindakan tegas, mengingat dari sekian banyak penyalahgunaan anggaran Bansos yang seolah tidak tersentuh hukum. (Herru Oct. JN)

Bersambung…!!!