BOS AFKIN 2019 di Pangandaran Diduga Sarat PERMASALAHAN

JayantaraNews.com, Pangandaran

Mengenai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja (Afkin) di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, diduga telah dikondisikan dan diarahkan kepada salah satu pengusaha penyedia layanan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah), sebagaimana diberitakan sebelumnya.

Baca: Diduga Ada Pengkondisian, BOS Afirmasi & Kinerja di Pangandaran Jadi Sorotan – https://www.jayantaranews.com/2020/09/62360/

Hasil temuan JayantaraNews.com di lapangan, ternyata bukan BOS Afkin tahun 2020 saja yang menjadi sorotan, melainkan BOS Afkin tahun 2019 pun diduga banyak permasalahan yang dapat berpotensi kerugian terhadap keuangan negara.

Contohnya, disalah satu sekolah penerima BOS Afirmasi tahun 2019, pengadaan barang yang sesuai Permendikbud No.31 Tahun 2019 telah dipesankan oleh sekolah kepada pengusaha. Tapi pada kenyataanya, setelah di cek JayantaraNews.com, sampai hari ini beberapa item barangnya tidak ada di sekolah.

Seperti diketahui, Sekolah Dasar (SD) penerima BOS Afkin tahun 2019, hampir semua pengadaan barangnya disuplay oleh satu perusahaan, yaitu CV Anugrah.

Berita terkait, Baca:
BOS Afirmasi & Kinerja di Kab. Bandung Diduga Jadi Ajang Bagi² Kue, APH Terkesan Tutup Mata – https://www.jayantaranews.com/2020/09/62561/

Korwil Pendidikan Cimenyan: Kalau BOS AFKIN Dibelanjakan Barang Harga Mahal, KS nya Tidak Cerdas!!! – https://www.jayantaranews.com/2020/09/62781/

Saat JayantaraNews.com mengkonfirmasi bendahara sekolah, pihaknya mengatakan, bahwa uang BOS Afirmasi 2019 senilai kurang lebih 70 juta untuk pengadaan barang, sebelumnya sudah ditransferkan.

Soal item barang yang tidak ada disekolah, lanjut bendahara, pihak sekolah sudah menanyakan beberapa kali kepada pihak pengusaha, bahkan sudah memberitahukan kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Pangandaran, namun sampai hari ini barangnya tak kunjung tiba, sementara berkas soal barang-barang tersebut sudah ditandatangani.

“Pada saat datang barang, saya dikasih tahu bahwa semua barang sudah ada di gudang, saya disuruh tanda tangan. Tadinya saya tidak mau tanda tangan, tapi saya diyakinkan bahwa barang sudah ada semua, jadinya saya tanda tangani,” ungkapnya.

Menyikapi persoalan tersebut, seorang tokoh masyarakat yang enggan disebutkan jati dirinya mengatakan, seharusnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Pangandaran selaku induk yang menaungi semua jenis pendidikan disarankan untuk menginventarisir, bila perlu mengakomodir seluruh pelaku usaha yang bergerak di bidang pasar daring (market place online) agar lebih menghidupkan geliat kehidupan ekonomi di bidang UMKM atau sejenisnya.

Selain daripada itu, para pelaku pasar daring tersebut agar memaksimalkan tanggung jawabnya sebagai rekanan sekolah-sekolah dalam rangka proses pengadaan Barang dan Jasa (Barjas), dengan kualitas barang sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan oleh sekolahnya.

“Karena bagaimanapun, anggaran yang dikelola oleh sekolah adalah uang negara. penggunaanya pun harus tepat sasaran, efektif, efisien, transparan, akuntable, dan berkepastian hukum. Jangan sampai kemudian ada pelaku usaha yang seolah-olah dianak-emaskan oleh pihak Disdikpora dengan dalih standar prosedur keamanan, jangan sampai persoalan demikian dimanfaatkan oleh oknum yang hanya ingin meraup keuntungan belaka dari keuangan negara,” paparnya kepada JayantaraNews.com, Selasa (15/9/20).

Hal ini, lanjut dia, justru dirasa agak timpang oleh toko daring lain yang seolah tidak mendapatkan legitimasi, atau mungkin saja tidak punya akses ke Disdik atau sekolah dalam menjalankan usahanya seakan legitimasinya sebagai rekanan penyedia dipertanyakan.

“Sesungguhnya, esensi dari adanya pasar daring SIPLah adalah memberdayakan toko di lingkungan sekolah, baik itu pasar daring atau reseler offline, sebagai bentuk legalitas para pelaku usaha pasar daring harus bisa membuktikan dokumen perizinan yang sah dalam menjalankan usahanya. Kalau semua prosedur sudah ditempuh oleh para pelaku pasar daring seharusnya sekolah lebih leluasa, tidak harus merasa takut dan tertekan dalam proses pengadaan Barjas di sekolah, baik BOS Reguler maupun sekolah yang mendapatkan bantuan BOS Afirmasi dan Kinerja,” urainya.

Sekolah, kata dia, seharusnya diberikan kebebasan untuk menentukan rekanannya masing-masing tanpa harus di kondisikan dari mulai keseragaman Rencana Anggaran Biaya (RAB) sampai proses belanjanya, karena pada dasarnya kebutuhan sekolah itu berbeda-beda.

“Hal ini jangan sampai pihak oknum dan pengusaha pasar daring ikut mendikte sekolah dalam menyusun perencanaan sampai realisasinya. Sebab semua sudah ada koridor dan pertanggungjawabannya masing-masing,” pungkasnya. (Tim JN)