Terendus Aroma PUNGLI! Pemulangan TKI Batu Bara dari Malaysia Disinyalir Berbayar, Ratusan TKI Enggan Pulang

JayantaraNews.com, Batu Bara

Pasca Rapat Koordinasi Bupati Batu Bara Ir. H. Zahir, M.AP., dalam rangka penjemputan WNI-B/PMI terhadap warga Kabupaten Batu Bara di Negara Malaysia bersama Kadis Perhubungan, DanLanal, Kadis Ketenagakerjaan, pihak Pelindo dan Bea Cukai di aula Bupati Batu Bara, Jln. Perintis Kemerdekaan Kec. Lima Puluh, pada Senin lalu (14/9/2020), tuai sorotan beberapa kalangan.

Salah satunya terungkap dari Ketua BPI KPNPA RI (Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran Republik Indonesia), Sultan Aminuddin yang juga merasa gerah menyikapi persoalan tersebut, menyusul adanya pernyataan dari Bupati Batu Bara yang mengatakan, bahwa ‘Penjemputan TKI’ ini dilandaskan atas dasar rasa kemanusiaan dan peran Pemkab Batu Bara dalam menolong warga Batu Bara yang tidak bekerja lagi di Negara Malaysia karena dampak wabah Covid-19.

Alih-alih, dalam penyampaian informasi tersebut menggugah Tim dari BPI KPNPA RI Batu Bara untuk melakukan Penelitian dan Investigasi terhadap masalah Pemulangan TKI Batu Bara tahap II, dan menyampaikan rekomendasinya kepada Gubernur Sumatera Utara agar melakukan penyikapan terkait pemulangan TKI tersebut.

“Kami dari BPI KPNPA RI Batu Bara sangat mendukung Rencana Pemulangan TKI tahap II. Namun yang menjadi permasalahan, yakni adanya ‘Pembebanan Biaya’ untuk pemulangan TKI tersebut. Jadi di mana rasa kemanusiaannya terhadap dampak Covid-19, karena kalau berbayar itu bukan menolong,” ungkap Sultan Aminuddin, yang akrab disapa Ucok Kodam itu.

Dikatakannya, bahwa menurut aturan perundang-undangan sudah sangat jelas, dan sangat bertentangan dengan norma yang ada. “Karena untuk masalah TKI atau sekarang telah berubah nama menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia), negara begitu serius mengaturnya. Lebih dari 7 perundang-undangan, baik Perpres, PP, Undang-Undang, Permen dan lain-lain yang mengatur tentang masalah TKI atau PMI. Ini menunjukkan, bahwa Negara Indonesia sangat peduli dengan nasib para TKI/PMI yang sedang berjuang di negeri orang. Lalu bagaimana dengan Pemkab Batu Bara yang diduga telah membiarkan adanya praktek pemungutan pembiayaan pemulangan TKI/PMI yang disinyalir sangat membebani para TKI/PMI ?” kata Ucok.

“Karena ada sekitar 700 orang TKI kita yang ingin pulang ke tanah kelahirannya, namun karena dampak Covid-19 dan solusi kepulangannya ‘berbayar’, maka mereka memilih untuk tidak pulang,” urai Ucok geram.

Menurut UU ada tiga hal yang perlu dijadikan acuan untuk Pemulangan TKI/PMI, di antaranya;
– 1). Undang Undang No.18 Tahun 2017, tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada Bab V : Tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pada bagian III Pasal 41 Ayat (d) dan Ayat (k) yang menyebutkan, bahwa Pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki tugas dan tanggung jawab :
– Ayat (d), mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah sesuai dengan kewenangannya;
– Ayat (k), dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di tingkat kabupaten/kota

– 2). Peraturan Presiden No.45 Tahun 2013, tentang koordinasi pemulangan TKI, dijelaskan pada Bab IV Koordinasi pemulangan TKI di daerah, Pasal (13) Ayat (1), yang berbunyi: Gubernur, bupati/wali kota membentuk satuan tugas (Satgas) Pemulangan TKI di daerah masing-masing, dan
Bab VII Pembiayaan, Pasal 16 Ayat (1) berbunyi: Segala biaya untuk pemulangan TKI dari titik debarkasi ke daerah asal, bersumber dari APBN dan APBD, dan ayat (3) berbunyi: Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan satuan tugas (Satgas) bersumber dari masing-masing APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

– 3). Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2020, tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.
Gubernur Edy Rahmayadi juga pernah menyampaikan (23/4/2020, red), bahwa Pemprov Sumut juga telah menganggarkan biaya Tahap I sebesar Rp500 miliar sampai bulan Juni akhir, dan Tahap II sebesar Rp500 miliar sampai bulan Oktober. Dan jika tidak terselesaikan juga, maka akan dilakukan recofusing dan realokasi dana.

Di tempat berbeda, Erwinsyah, SH., selaku pengamat hukum di Batu Bara mengatakan, bahwa rencana pemulangan TKI oleh Pemkab dinilai tidak proporsional dan terkesan lamban. “Penderitaan TKI tak berakhir ketika meninggalkan negara tempat mereka bekerja. Beban TKI kembali bertambah ketika mereka hendak pulang ke rumah asalnya, harus dibebankan biaya kocek sendiri,” sebut Ucok.

Dikatakan Ucok lagi, dengan mengacu pada Pasal 7 huruf (d) dan Pasal 8, UU No.37 Tahun 2008 tentang Obudsman, kuat dugaan terjadi maladministrasi pelayanan publik dalam penyelenggaraan pelayanan TKI,  khususnya pelayanan pemulangan TKI, dan diharapkan pemulangan para TKI tersebut dapat dikawal.

“Ada ratusan orang yang sudah membayar biaya pemulangan tahap II yang telah dikoordinir oleh salah satu keluarga pejabat Batu Bara, dengan estimasi pembayaran dewasa dari mulai 460 sampai dengan 500 Ringgit Malaysia,” tutup Ucok Kodam. (Tim)