KH. As’ad Said Ali: 82 Persen Calon Kepala Daerah Dibiayai CUKONG

JayantaraNews.com, Jakarta

KPK membeberkan kajiannya, bahwa 82 persen Calon Kepala Daerah dibiayai oleh Cukong. Artinya KPK memberikan “Warning”, kemungkinan terjadinya rasuah dalam setiap gelaran Pilkada.

Tentu saja, apa yang dilakukan KPK itu sangat tidak salah sejalan dengan fakta banyaknya kepala daerah yang tersangkut dengan masalah hukum.

“Pembiayaan Pilkada memang relatif  besar. Justru karena itulah, peranan Cukong menjadi penting. Kalau tidak mereka, siapa lagi yang mampu  membantu ?, tapi bantuan Cukong itu juga tidak gratis. Demokrasi kita, sejak berlaku  Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasca amandemen tahun 2002, adalah demokrasi liberal, keterlibatan milyarder sah-sah saja,” ujar mantan Wakil Badan Inteljen Negara (BIN), KH. As’ad Said Ali.

Ia melanjutkan, “Demokrasi liberal itu mahal, demikian kata para ahli politik. Tetapi sampai saat ini, demokrasi adalah sistem terbaik di antara sistem politik yang ada untuk menjamin lahirnya pemimpin yang berkualitas, dan berintegritas. Jadinya kita sudah terlanjur memilih demokrasi yang “mahal“. Salah siapa, tanya saja pada rumput yang bergoyang,” katanya berseloroh.

Menurutnya, pemilihan demokrasi liberal sudah terlanjur, jadi biar jalan terus saja, siapa tahu KPK menemukan cara efektif menjerat para kepala daerah yang korup nanti. Jangan sampai angka 82 persen tadi menjadi korup semua. Siapa yang paling bertanggung jawab ? Kalau KPK gagal, yang jadi sasaran amarah rakyat tentu adalah KPK.

“Jangan salahkan rakyat kalau terjadi rasuah, karena Pilkada adalah pesta lima tahunan sekali. Terima uang sebesar Rp100 ribu atau Rp200 ribu lima tahun sekali  apa salahnya ? Namanya saja pesta, lebih tepat lagi pesta demokrasi. Pembiayaan besar bukan untuk meraih suara rakyat, mungkin untuk “biaya lain”, semua tahu jawabannya,” ungkapnya.

“Saya punya keyakinan, Komisioner KPK yang menyatakan “82 persen biaya Pilkada dari Cukong tadi”, bukan sekedar warning, tetapi juga minta dukungan rakyat agar KPK bertaji lagi. Tentu saja rakyat siap mendukung KPK,” harap KH. As’ad Said Ali, di Jakarta, Rabu, 16/9/2020.

Sistem demokrasi merupakan sistem politik yang tidak sempurna, namun demokrasi merupakan sistem politik yang terbaik di antara sistem politik yang ada, dan Indonesia juga sudah terlanjur mengadopsi sistem demokrasi.

KH. As’ad Said Ali menjelaskan, bahwa ada beberapa syarat untuk mewujudkan Demokrasi yang berkualitas sehingga melahirkan pemimpin yang berintegritas. Agar bisa mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Maka perlu meningkatkan pendidikan rakyat, meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperbaiki regulasi Pemilu dan sumberdaya penyelenggara Pemilu. Dan yang tak kalah penting adalah reformasi partai politik sebagai peserta Pemilu. Bila masyarakat sudah cerdas dan sejahtera, maka money politic bisa terhindarkan dan akan lahir pemimpin-pemimpin yang berintegritas, pungkasnya. (Smn)