Pangadaan PCR Portable Diduga DiKORUPSI, ARM Desak POLDA Jabar SERET Oknum Yang Bermain

Foto: PCR Portable yang dipermasalahkan

JayantaraNews.com, Jabar

Penanganan pencegahan penyebaran virus Covid-19 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Jawa Barat patut mendapat apresiasi dari segenap masyarakat, terkhusus masyarakat Jawa Barat. Sebab, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyebarkan alat pendeteksi Virus Corona yang sangat praktis, yaitu PCR Portable yang mudah dijinjing ke seluruh kota dan kabupaten se-Jawa Barat.

Namun belakangan tersebar rumor di masyarakat, bahwa pengadaan alat PCR Portable yang dibagikan ke setiap kota dan kabupaten se-Jawa Barat tersebut bermasalah. Hal ini menyusul adanya keluhan, bahwa dalam pengadaan alat tersebut nyatanya tidak bisa dipergunakan sebagaimana mestinya, karena reagen dari alat tersebut tidak ada. Parahnya lagi, bahwa dalam pengadaan alat tersebut dinilai dalam harga pembelian perunitnya terlalu mahal, yakni berkisar antara Rp1,1 Milyar. Padahal menurut informasi, bahwa alat tersebut di pasaran hanya sekitar Rp800 juta, hingga Rp900 juta.

Hal ini berawal ketika Pemerintah Provinsi Jawa Barat melaksanakan pengadaan alat Test Covid-19 yang bernama PCR Portable sebanyak 29 unit dan telah dibagikan kepada pemerintah kota dan kabupaten se-Jawa Barat sebanyak 27 unit, dan 2 unit lagi akan dipergunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Laboratorium Kesehatan Pemprov Jabar.

Namun dalam perjalanan waktu, ternyata alat tersebut masih belum bisa dipergunakan, dikarenakan masih belum adanya reagen untuk mengoperasi alat tersebut.

Furqon Mujahid Bangun, Ketua Umum ARM

Sontak saja, hal ini mengundang reaksi dari berbagai kalangan terutama dari para aktivis penggiat anti korupsi di Jawa Barat. Karena diduga ada permainan harga yang dilakukan oleh oknum pejabat di Jawa Barat, terkait masalah harga pembelian alat PCR Portable tersebut. Terlebih, alat tersebut diduga belum dilengkapi oleh reagen untuk mengoperasikannya.

Belakangan, Aliansi Rakyat Menggugat (ARM), salah satu lembaga yang gencar menyorot segala kejanggalan itu, beraksi keras atas rumor tersebut.

ARM mendukung serta mendesak Polda Jabar agar segera mengungkap adanya dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan alat tersebut.

Ketua Umum ARM Furqon Mujahid Bangun yang biasa dipanggil Kang Jahid menyampaikan hal tersebut melalui sambungan selulernya kepada para awak media dan wartawan pada hari Senin, 05 Oktober 2020 di sela-sela kegiatan rutinnya sebagai penggiat anti korupsi nasional.

Dalam kesempatan tersebut Kang Jahid menyampaikan, bahwa ARM akan melakukan aksi unjuk rasa dalam waktu dekat ini ke Mapolda Jabar guna mendukung serta mendesak agar Polda Jabar bisa segera mengungkap adanya dugaan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan anggaran atas pengadaan alat PCR Portable tersebut, sebagaimana rumor yang berkembang di masyarakat saat ini. Kang Jahid juga menyampaikan, bahwa ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. “Ketika masyarakat sedang susah di tengah pandemi virus (Covid-19), namun masih ada saja oknum yang bermain untuk memperkaya diri pribadi maupun kelompok tertentu. Sebab kami mendapat informasi, bahwa beberapa hari yang lalu Polda Jabar telah memanggil serta memeriksa salah seorang pejabat pada Dinas Kesehatan Provinsi  Jawa Barat, terkait dengan pengadaan alat PCR Portable tersebut,” ujarnya.

Artinya, kata Kang Jahid, kami tidak menginginkan pemanggilan dan pemeriksaan atas pejabat tersebut dihentikan atau jalan di tempat. “Polda Jabar harus segera bisa mengungkap atas dugaan tersebut serta menyeret oknum yang terlibat ke ranah hukum. Sebab kami sangat menyayangkan masih ada saja oknum pejabat yang menari-nari di atas penderitaan rakyat,” tegasnya dengan nada tinggi.

Menurutnya, jika pemanggilan dan pemeriksaan terhadap oknum pejabat pada Dinkes Jabar tersebut tidak segera diungkap serta diproses secara hukum atau mandek, maka kami akan melakukan aksi turun ke jalan atau demontrasi secara besar-besaran ke Mapolda Jabar, serta melaporkan masalah ini ke KPK, bila perlu kami akan berkirim surat juga kepada Presiden agar Bapak Presiden mengetahui hal ini,” ucapnya.

Di samping itu juga, kami akan laporkan hasil temuan kami lainnya yang saat ini sedang dilakukan pendalaman oleh Tim Investigasi Kornas ARM, kata Kang Jahid dengan nada geram.

Kami juga meminta dan mendesak agar Polda Jabar segera dapat mengungkap serta memproses secara hukum, siapa pun oknum yang terlibat dalam pengadaan alat PCR Portable tersebut tanpa pandang bulu, tegas Kang Jahid menutup pembicaraan. (Tim)