Hitam Putih Prahara KADIN JABAR, Gubernur Pilih Mana ?

Oleh : Ir. Dony Mulyana Kurnia. (DMK)

JayantaraNews.com, Jabar

Dari jeruji besi Kebon Waru, saya Ir. Dony Mulyana Kurnia (DMK) menitipkan tulisan ini kepada pengacara hukum saya, Bakti Sujana, SH., yang saya percayakan pegang handphone (Hp) pribadi, selama saya di dalam tahanan. Mudah-mudahan bisa membuat pencerahan bagi masyarakat luas, dan jadi bahan pertimbangan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dalam menilai prahara yang terjadi di Kadin Jawa Barat.

Kepada anak, isteri, dan keluarga saya yang selalu menangis dan menangis melihat penderitaan saya, selalu saya katakan, tidak usah menangis, karena saya masuk jeruji besi bukan kriminal, tapi lebih pada kriminalisasi dan terzalimi.

Bagaimana tidak, dengan UU ITE sekarang ini, ibaratnya seorang yang teriak maling, bisa dilaporkan oleh maling ke Polisi, agar menangkap yang teriak maling tersebut, karena melanggar UU ITE, astaghfirullahal adziim. Dan sekarang saya merasakan ketidak-adilan ini harus mendekam dalam jeruji besi.

Tidak apa-apa, Insya Allah ada hikmahnya, dalam setiap sujud waktu Tahajjud dalam jeruji besi, saya menjerit berdoa kepada Allah SWT Yang Maha Adil, agar diberikan keadilan yang seadil-adilnya.

Dan upaya lahiriyah untuk membuktikan malingnya, saya lapor balik ke Kejati Jabar, terkait indikasi penyimpangan dana hibah Rp1,7 M dari Pemprov ke Kadin Jabar, yang dilakukan Tatan Pria Sujana, yang melaporkan saya dengan tuduhan melanggar UU ITE.

Hingga saat ini, laporan indikasi korupsi tersebut belum terlihat prosesnya. Tidak seperti kasus ITE saya yang dilaporkan Tatan, begitu sigapnya Polisi dan Jaksa memproses, walau tidak jelas sebenarnya saya ini salah apa ? Apa boleh buat, akan saya buktikan di pengadilan. Dari proses persidangan pengadilan yang sedang saya jalani dalam kasus ITE, baru tahap sidang eksepsi, mudah-mudahan vonisnya nanti ada keadilan. Aamiin YRA.

Di samping proses hukum yang menjadi prahara Kadin Jabar, terjadi proses organisatoris dan memang hakikatnya hanya masalah organisasi, dan secara organisatoris Alhamdulillah sekarang mulai terlihat, keadilan tersebut, Tatan Pria Sudjana yang melaporkan saya dalam kasus ITE, sudah dilengserkan dari Ketua Umum Kadin Jabar oleh seluruh kader Kadin Jabar, dalam Muprovlub Kadin Jabar, 10 September 2020 di Purwakarta, diganti oleh Ketua Umum Kadin Jabar yang baru, Cucu Sutara yang terpilih secara Aklamasi. Bahkan berlanjut dengan pemecatan Tatan Pria Sujana oleh Kadin Indonesia (pusat) dari keanggotaan Kadin, karena terbukti secara organisatoris melakukan kesalahan-kesalahan luar biasa.

Sementara posisi saya sendiri di Kadin Jabar walau sedang berada di tahanan, Alhamdullillah, masih dipercaya masuk jajaran kepengurusan Kadin Jabar yang baru selaku anggota Dewan Pertimbangan Kadin Jabar.

Hal ini membuktikan, bahwa apa yang saya perjuangkan tidak sia-sia dan membuahkan hasil untuk tegaknya aturan yang benar di Kadin Jabar.

Awal prahara Kadin Jabar, terjadi manakala saya yang membuat prestasi di Kadin Jabar, sebagai pembina UKM dengan membuka Pasar Kopi Banceuy, Kota Bandung, dengan visi Lingkungan Hidup yang bekerjasama dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Perhutani Jabar, dan Dinas Kehutanan Jabar.

Pasar Kopi Banceuy mendapat penghargaan Rekor Prestasi Indonesia dari pemerintah pusat, sebagai Pasar Kopi pertama di Indonesia. Piagam penghargaan Rekor Prestasi Indonesia tersebut ditandatangani oleh Ketua Rekor Prestasi Indonesia, yang dijabat Menaker RI, Hanif Dakhiri.

Tiba-tiba saja pada waktu itu, saya selaku Wakil Ketua Umum (WKU) Kadin Jabar Bidang Lingkungan Hidup & CSR, diberhentikan oleh Ketua Umum Kadin Jabar Tatan Pria Sudjana, tanpa prosedur AD/ART Kadin. Sangat dimungkinkan. Pemberhentian ini atas dasar itikad buruk, agar prestasi yang saya capai tidak mengganggu event peningkatan perdagangan kopi, De Majesty Braga yang tidak jelas target, sasaran dan prestasinya apa ? Sementara anggaran dana hibah Rp1,7 M dari Pemprov Jabar digelontorkan terhadap event tersebut, tanpa sepeser pun diberikan untuk UKM Pasar Kopi Banceuy yang saya bina.

Otomatis saya tidak bisa menerima begitu saja pemberhentian tersebut, dan melakukan pengaduan terhadap Kadin Indonesia (pusat), serta melakukan perlawanan terhadap Tatan Pria Sudjana. Atas pengaduan saya, Kadin Indonesia dengan Ketua Umumnya Rosan Perkasa Roeslani dan Wakil Ketua Umum bidang Organisasi Anindya Bakrie, bisa melihat masalah yang terjadi antara saya dan Tatan secara jernih, dan tetap mengakui posisi saya selaku WKU Kadin Jabar, hingga mencabut SK Pemberhentian yg diterbitkan oleh Kadin Jabar.

Dalam situasi perlawanan itu lah, dicari-cari kesalahan saya, dalam salah satu pesan WA di WAG Kadin Jawa Barat, yang kemudian dilaporkan oleh Tatan kepada Polisi, dengan tuduhan pelanggaran UU ITE. Dan kemudian diikuti laporan balik saya ke Kejati Jabar, dengan indikasi Korupsi dana Hibah Rp1,7 M yang dilakukan Tatan.

Prahara di Kadin Jabar tidak berhenti sampai di situ. Tatan Pria Sujana bukannya menyadari kesalahan-kesalahannya, tapi semakin tidak bisa mengontrol diri, dengan menganggap ilegal Muprovlub Kadin Jabar, dan mengadukan 38 orang kader Kadin ke Pengadilan Negeri Bandung, antara lain; para Ketua Kadin Daerah kota/kabupaten se-Jawa Barat, para Ketua Asosiasi Pengusaha dan Ketua Himpunan Pengusaha di tingkat Jawa barat, Ketua Umum Kadin Jabar yang baru Cucu Sutara, bahkan hingga Ketua Umum Kadin Indonesia (pusat) Rosan Perkasa Roeslani, dengan tuntutan untuk membatalkan hasil Muprovlub dan ganti rugi sebesar Rp22 M.

Dengan runtutan kejadian prahara di Kadin Jabar ini, sudah barang tentu akan berimbas kepada dunia usaha di Jawa Barat. Pukulan berat kondisi ekonomi akibat Covid-19, seharusnya dihadapi Kadin Jabar yang kuat dan solid, yang tentunya merupakan salah satu infrastruktur ekonomi. Jika Kadin lemah yang merupakan mitra pemerintah dalam dunia usaha dalam upaya mengantisipasi situasi ekonomi saat ini, sudah barang tentu akan mengganggu program-program dunia usaha yang dicanangkan pemerintah dalam rangka penyehatan kembali ekonomi Jawa Barat yang sudah kondisi berbahaya dengan masuk pertumbuhan minus.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dalam pernyataannya mengimbau agar semua yang berseteru di Kadin Jawa Barat untuk melakukan Islah, hal seperti ini secara moril tentunya sangat baik.

Namun prahara Kadin Jabar, sudah semakin akut, nasi sudah menjadi bubur, demi kepentingan dunia usaha dan masyarakat Jawa Barat, saya sebagai kader Kadin Jabar, teman kuliah Ridwan Kamil dan salah seorang Timses Ridwan Kamil dari sejak Ridwan Kamil mencalonkan Wali Kota Bandung, menyarankan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk melihat masalah secara jernih dan bertindak tegas, melihat Hitam Putih Prahara yang terjadi di Kadin Jawa Barat.

Pada intinya terlihat jelas dari pemaparan saya di atas, akar masalahnya telah terjadi tirani minoritas kesewenang-wenangan di Kadin Jawa Barat yang dilakukan Tatan Pria Sudjana, dengan awal masalah pemberhentian tidak sesuai AD/ART Kadin kepada diri saya sendiri, yang dilanjutkan membawa masalah organisasi ke ranah hukum, melaporkan saya ke Polisi. Hal ini betul-betul berlebihan, karena Kadin mempunyai UU No.10 Tahun 1987 tentang pendirian Kadin, dan AD/ART nya adalah Kepres No.17 Tahun 2010, jadi untuk penyelesaian masalah internal Kadin sesungguhnya sudah punya payung hukum sendiri, dan secara moral Kadin diikat oleh Moto Kadin : Tabah, Jujur, dan Setia. Kesewenang-wenangan dan keluar jalur dari aturan dan norma ke-Kadin-nan inilah yang telah membuat terjadinya Prahara Kadin. Dan selama Kadin Jawa Barat berdiri, belum pernah terjadi kesewenang-wenangan akut seperti yang dilakukan Tatan Pria Sujana.

Kemudian sekarang sudah lahir kepengurusan baru Kadin Jabar dengan Ketuanya Cucu Sutara, hasil Muprovlub Kadin Jabar, tanggal 10 September di Purwakarta. Kepengurusan Kadin Jabar yang baru inilah, yang merupakan pengejawantahan koreksi terhadap pelurusan kondisi Kadin Jawa Barat yang sudah jauh menyimpang. Dan kepengurusan Cucu Sutara adalah demokrasi mayoritas Kadin Jawa Barat yang bijak, jauh dari tirani kesewenang-wenangan.

Dengan demikian jelas sekali, baik bagi kebijakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk dunia usaha, ataupun keberpihakan masyarakat Jawa Barat. Terlihat sangat jelas untuk melihat Hitam Putihnya Prahara Kadin Jawa Barat. Demi dan untuk Penyehatan Ekonomi Jawa Barat, agar tidak ragu mendukung penuh kepada kebenaran hakiki, agar Kadin Jawa Barat kembali solid, demi dan untuk bergairahnya kembali dunia usaha di Jawa Barat yang sudah pasti tidak bisa lepas dari Kadin. (Red)