Pertaruhan Kasus Hukum KADIN Jabar Bagi MUNAS KADIN Indonesia

Oleh : TB. Bakti Sujana, SH. (Anggota Dewan Penasehat Kadin Jabar)

JayantaraNews.com, Jabar

Penulis sebagai Anggota Dewan Penasehat Kadin Jabar, dan juga selaku pengacara serta sahabat dari Ir. Dony Mulyana Kurnia (DMK) Anggota Dewan Pertimbangan Kadin Jabar, yang saat ini sedang menderita ditahan dalam jeruji besi Rutan Kebonwaru, sangat prihatin, melihat DMK Pahlawan perubahan di Kadin Jabar, yang berani mengorbankan diri sendiri untuk perubahan yang lebih baik bagi Kadin Jabar, tapi kurang mendapat perhatian dari para Kader Kadin Jawa Barat yang pro perubahan.

Bagaimana tidak prihatin? Yang penulis ketahui selama menjadi Pengacara DMK, baru seorang Kader Kadin Jabar yang menjenguk DMK, yaitu Misye, Anggota Luar Biasa Kadin Jabar, selaku Ketua DPD APJI Jabar.

Terlepas dari keprihatinan terhadap kondisi DMK, penulis merasa perlu memberikan gambaran yang jelas, terkait masih panjangnya prahara yang terjadi di tubuh Kadin.

Sebagai pengacara DMK, saya optimis bisa memenangkan kasus DMK, namun prahara Kadin Jabar masih belum terlihat ujung muaranya akan kemana ? kalau melihat proses hukum yang terjadi saat ini.

Perlu diketahui, proses hukum yang sedang berlangsung adalah sebagai berikut :

1. Sidang Kasus UU ITE Ir. Dony Mulyana Kurnia (DMK)/Terlapor, lawan Tatan Pria Sudjana/Pelapor : Tahap Sidang Putusan Sela Hakim (sidang ke-4), akan digelar Selasa, 20 Oktober 2020, putusan sela hakim atas Eksepsi keberatan DMK terhadap dakwaan Jaksa dan tanggapan Jaksa Penuntut terhadap Eksepsi DMK.

2. Sidang gugatan Tatan Pria Sudjana terhadap Muprovlub Kadin Jabar yang dianggap ilegal dan ganti rugi terhadap 38 orang tergugat Kader Kadin Jabar : Sidang akan digelar Rabu, 21 Oktober 2020 di PN Bandung.

Gugatan ganti rugi oleh Tatan/Penggugat sebesar 22 Milyar tanggung renteng terhadap 38 Kader Kadin Muprovlub/Tergugat.

Tergugat termasuk Ketua Umum Kadin Indonesia (Pusat) Rosan Perkasa Roeslani dan Ketua Umum Kadin Jawa Barat Perubahan, Cucu Sutara yang terpilih dalam Muprovlub.

3. Pelaporan balik DMK terhadap indikasi Tipikor Tatan Pria Sudjana, dengan penyalahgunaan dana hibah 1,7 M dari Pemprov Jabar, sudah dimulai penyelidikan oleh Kejati Jabar terhadap Arifin, Kadis Indag Pemprov Jabar beserta dua pejabat lainnya. Jadwal pemanggilan Tatan Pria Sudjana sebagai Tersangka/Terlapor dan saksi utama DMK/pelapor masih menunggu info dari Kejati Jabar.

4. Laporan Kadin Jawa Barat Perubahan, pimpinan Cucu Sutara, kepada POLDA Jabar terhadap penyerobotan kantor oleh Kadin Jawa Barat Tatan Pria Sudjana. Secara hukum, sebelum ada putusan pengadilan yang sah, seharusnya Kantor Kadin Jabar diputuskan oleh POLDA Jabar sebagai Kantor yang Status Quo.

Dari prahara hukum Kadin Jabar ini, membayang-bayangi pelaksanaan Musyawarah Nasional Kadin Indonesia yang sedianya akan digelar pada bulan Januari 2021.

Di tingkat nasional, siapapun Kader Kadin pasti mengetahui, dipastikan ada dua gelombang kekuatan yang akan bertarung dalam demokrasi versi Kadin. Kekuatan incumbent dikomandoi oleh Rosan Perkasa Roeslani dan Anindya Bakrie, putra dari Abu Rizal Bakrie, sementara penantang akan turun Raja Sapta Oktohari putranya Oesman Sapta Odang. Pertarungan ini sebagai kelanjutan persaingan Munas Kadin Indonesia lima tahun yang lalu, yang pada waktu itu dimenangkan Rosan Perkasa Roeslani.

Kekuatan Incumbent jelas di atas angin untuk memenangkan kembali Munas Kadin Indonesia, namun harus diingat, ancaman serius masalah hukum yang terjadi di Kadin Jawa Barat, tidak bisa dianggap remeh. Harus menjadi perhatian utama bagi Incumbent Kadin Indonesia dan juga Kadin Jawa Barat Perubahan. Karena implikasi hukum, bisa positif atau sebaliknya bisa jadi negatif, akan berakibat sangat serius terhadap baik buruknya citra incumbent Kadin Indonesia secara nasional, dan juga pertaruhan bagi legalitas Kadin Jawa Barat Perubahan.

Dari kasus-kasus hukum Kadin Jabar, masih ada pertaruhan yang sangat bisa membuat bandul dukungan terhadap incumbent berubah, manakala penggugat Tatan Pria Sudjana dapat memenangkan gugatannya di pengadilan.

Jika hal ini terjadi, otomatis akan membuat citra buruk bagi kekuatan incumbent, dan dapat membuat efek domino berubahnya peta dukungan.

Terlebih, Kadin Jawa Barat Perubahan pimpinan Cucu Sutara, otomatis jika pengadilan memvonis memenangkan Tatan Pria Sudjana, maka semua hasil Muprovlub Kadin Jabar 10 September 2020, di Purwakarta menjadi batal demi hukum.

Namun semua itu tentunya tidak akan terjadi manakala posisi lapor melapor antara Tatan melawan DMK, dimenangkan DMK.

Kemenangan DMK akan menjadi modal kuat, untuk menangnya posisi hukum Rosan Perkasa Roeslani dan Cucu Sutara, karena masalah hukumnya kait mengkait, satu kesatuan tidak terpisahkan.

Kalau melihat pokok masalahnya, jelas DMK di atas angin melawan Tatan, karena DMK hanya terjebak dengan Pasal-pasal UU ITE, masih bisa dibuktikan kebenarannya, sementara Tatan lebih berat kasusnya, diduga kena kasus TIPIKOR.

Proses hukum Kadin Jabar sangat menentukan kemana angin bergerak dalam Munas Kadin Indonesia, angin dukungan bisa bergerak kepada incumbent, dan bisa juga kepada penantang.

Sekali lagi sangat bergantung proses dan vonis hakim terhadap prahara hukum Kadin Jabar.

Demikianlah tulisan ini, bisa dianggap sebagai tanggung jawab penulis, selaku Anggota Penasehat Kadin Jawa Barat, yang tentunya diminta ataupun tidak, perlu memberikan bahan pertimbangan bagi kebaikan Kadin Jawa Barat. (red)