Soroti Dana Force Majeur Pandemi Covid-19 Kemensos, Netizen: Banyak Pengusaha Berebut Rejeki Musiman

JayantaraNews.com, Jakarta

Meski luput dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam meng-audit lumbung anggaran penggunaan untuk bantuan sosial (Bansos), namun aroma busuk korupsi masih tercium baunya oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi aliran anggaran negara ratusan milyar tersebut.

Dugaan penyelewenangan anggaran itu selalu bisa terjadi, kapan pun dan di manapun. Pasalnya, Kemensos merupakan lembaga negara yang spesialis memiliki tanggung jawab besar terhadap penanganan bencana kemanusiaan atau anggaran Force Majeur untuk yang terkena dampak Covid-19.

Anggaran Bansos membuat beberapa netizen mengikuti perkembangan kinerja totalitas jajaran Kemensos yang ditaksir triliunan rupiah dari anggaran negara, keinginan untuk bantu rakyat, masih jauh api dari panggangnya.

Hal itu disampaikan Pras, warga Jawa Barat, merujuk dari banyaknya informasi masyarakat terkait penyaluran sembako dari Kemensos, yang dalam pembagiannya ada yang belum, maupun yang sudah menerimanya, bisa dikatakan belum merata, Minggu (18/10/2020).

Maanfaat Bansos sembako dari Kemensos itu sangat luar biasa, bila itu terealisasi seluruh anggarannya dibelanjakan untuk kebutuhan warga masyarakat.

Adanya Dana Force Majeur pandemi Covid-19 pada Kemensos, banyak pihak untuk berebut Rejeki Musiman. “Dalam proyek pengadaan sembako tersebut, banyak pengusaha dari Kadin dan diduga ada keterlibatan oknum Kemensos yang juga turut menikmati uang rakyat saat Pandemi Covid-19,” kata Pras kepada wartawan, Minggu (18/10/2020).

Kalau penulis menutup nama perusahaan dalam bukti foto di atas, itu masih dalam rangka positif thinking pada salah satu perusahaan swasta yang ditunjuk pelaksana proyek Bansos.

Bahwa bantuan sembako pada warga terdampak Pandemi Corona dari pemerintah seolah luput dari pengawasan kita.

Jumlah anggaran yang terhitung besar menguras APBN, diharapkan bisa sedikit meringankan beban kebutuhan hidup masyarakat, menyimpan banyak lika liku hingga sampai ke meja makan kita.

Pemerintah sebagai penentu kebijakan, masyarakat sebagai penerima dan ada pihak ketiga sebagai pelaksana pengadaan berikut penyaluran. “Di pihak terakhir ini lah yang butuh pengawasan ekstra, karena disinyalir sebagai pihak yang paling dekat dengan benda bernama uang,” ucap Pras.

Harga yang tertera dihitung satuan yang diakumulasikan dalam jumlah total per-item. Mie instant 12 bungkus, dihargai Rp2.650,00/bungkus, minyak goreng 2 liter diajukan harga Rp29.000,00, beras premium Rp12.850,00/Kg. Dan untuk sebuah goodie bag dihargai Rp15.000,00/buah. Silahkan cek harga pasaran beberapa barang di atas, cari harga yang termurah dalam satuan. Ada selisih 20% lebih murah dari harga yang diajukan untuk paket Bansos. Akan bertambah murah lagi jika pembelian dalam jumlah kodi atau doos tiap itemnya.

Kalkulator penulis tertera angka manipulasi harga sebesar 30% dari harga sesungguhnya. Jika dihitung dari anggaran Rp300.000,00 per paket dikali 30%, maka ada dana Rp90.000,00 yang hilang.

Parkir dimana dana Rp90 ribu per paket dikali 150.000 paket untuk satu Project Bansos? 13,5 Milyar danapun tersalurkan ke kantong pelaksana pengadaan bantuan pemerintah yang diambil dari APBN. “Berapa kali masyarakat menerima paket Bansos, kalikan saja dengan 13,5 Milyar. Data dari Kemensos ada sekitar 20 juta kepala keluarga (KK) terdaftar menerima Bansos.

Baca berita terkait: https://setkab.go.id/kemensos-kelola-program-bansos-reguler-dan-khusus-selama-masa-covid-19/ Penyalurannya paket Bansos dilakukan bulan Juli hingga Desember 2020 dengan nilai 300.000/bulan menelan total anggaran 37,4 Trilyun https://www.cnbcindonesia.com/news/20200518155240-4-159298/bansos-diperpanjang-hingga-desember-tapi-cuma-rp-300-ribu

Jika 1 perusahaan mampu menyelesaikan pengadaan dan penyaluran 150.000 paket dalam waktu 2 bulan, penagihan keluar di bulan ke empat, perusahaan tinggal ambil 4 paket dalam waktu sebulan sekali, maka di bulan ke empat tagihan rutin masuk tiap bulan.

Perhitungan “dagang” ini bisa lebih besar nilai keuntungannya jika bisa menekan harga belanja semurah mungkin. Harga 1 kaleng sarden pasti akan berbeda kalau beli 100 ribu kaleng.

Itu lah sejumlah catatan persoalan Bansos yang bisa kita hitung ulang bersama. Apakah yang kita terima selama ini benar seharga itu secara kualitas dan jumlahnya ?, Ibu-ibu rumah tangga yang sering belanja sembako lebih bisa menilainya.

Saat ditemukan ketidaksesuaian harga dengan barang, apakah lantas menyalahkan pemerintah ? membohongi masyarakat dengan janji Rp300 ribu, ternyata hanya Rp210 ribu, ketus Pras.

Penyakit mental korup warisan orde baru memang belum hilang meskipun orde berganti. Modusnya makin rapi dan masif dilakukan berjamaah, di mana masing-masing punya komitmen saling “melindungi”.

Saat perkalian, pengurangan, penambahan sudah akur, akan berbeda cerita di kala pembagian tidak merata. Bakalan ada salah satu yang dijadikan korban demi menyelamatkan banyak pihak.

Tulisan ini bukan sebuah tuduhan telah terjadi korupsi dalam penyaluran Bansos, baru sekedar menyampaikan indikasi tidak sehat dalam skema pengadaan bantuan tanda kepedulian pemerintah pada rakyatnya.

Perputaran uang yang begitu cepat dalam situasi “force majeur” pandemi menarik minat banyak pihak untuk berebut rejeki musiman. Bagi perusahaan swasta yang bermodal kuat, melaksanakan satu dua paket proyek penyaluran Bansos bisa berujung ketagihan. Bermodal Rp31,5 milyar untuk 150.000 paket, dibayar pemerintah Rp45 milyar. Selisih Rp13,5 milyar bukan jumlah keuntungan yang kecil untuk perputaran modal yang hanya butuh bersabar 2 bulan.

Mereka instansi dan perusahan penyalur Bansos sudah bisa memprediksi keluhan yang bakal terjadi di tingkat penerima hanya seputar masalah distribusi, salah sasaran karena tumpang tindihnya data penerima.

Baca: https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200828022835-20-540152/icw-terima-12-laporan-soal-bansos-dki-tahap-3-4 Hingga selesai bulan Agustus belum optimal ada laporan komplain kualitas isi bansos jika dihitung dari alokasi anggaran yang sesungguhnya.

Kalaupun ada cuma ngedumel sendiri saat menerima yang katanya kelas Premium, ternyata sejenis beras pera standar tukang nasi goreng. Masyarakat masih cukup berterimakasih atas pemberian yang tabu untuk ditolak.

Pras mengibaratkan, dugaan korupsi di Kemensos, bagai gajah di pelupuk mata tak tampak, kuman di seberang lautan tampak. Indikasi korupsi di depan mata menjadi tak terlihat karena sibuk melihat kuman jauh di seberang. Begitulah, semua akan lucu pada waktunya, dan realisasi gerak-gerik anggaran Force Majeur pandemi Covid-19 Bansos Kemensos akan terus mendapat sorotan tajam dari kami, ungkap Pras.

Ironisnya, saat wartawan ingin mengkonfirmasikan atas informasi masyarakat ke pihak Humas Kemensos, justru wartawan dilarang ketemu oleh salah satu stafnya berinisial “Arf”, melalui WA selulernya, termasuk mempertanyakan surat organisasi PWOIN ke Mensos yang dianggapnya sepele itu. (Tim)