Ketua PWOIN JABAR: Dugaan Korupsi DAK 2019 Pembangunan SD/SMP di Sumedang, MENGGURITA

JayantaraNews.com, Sumedang

Pembangunan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) Negeri dan Swasta di Kabupaten Sumedang yang menerima bantuan dari pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus (DAK) 2019, diduga sarat korupsi.

Hasil investigasi Tim Media yang meninjau langsung ke lokasi pembangunan fisik sekolah, menemukan beberapa kejanggalan terhadap penyelesaian proyek sekolah yang diswakelolakan itu.

Disinyalir, kerugian uang negara anggaran DAK 2019 untuk pembangunan sekolah bila diakumulasikan dari seluruh sekolah SD dan SMP Negeri/Swasta, jumlahnya milyaran rupiah. Ironisnya, nyaris tak tersentuh hukum.

Ketika dikonfirmasikan Tim Media ke Polres Sumedang Bidang Tipikor ‘Iptu Tedy’, bahwa adanya dugaan penyelewengan anggaran DAK 2019 itu masih dikumpulkan datanya, dan belum dilidik, katanya, Rabu (28/10/2020).

Pantauan Tim Media yang langsung menelusur ke lokasi sekolah penerima anggaran DAK 2019, disimpulkan, bahwa terkait keuangan yang akan dibelanjakan oleh pihak sekolah, serta si pelaksana kegiatan proyek pekerjaan swakelola termasuk upah tukang, harus memiliki standar.

Dalam pengerjaan swakelola di lingkungan pendidikan, seharusnya yang berperan adalah Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) selaku pengatur anggaran dan pengatur kegiatan pembangunan, dan cenderung lebih memberdayakan SDM yang ada di wilayah untuk dijadikan para pekerja dalam proyek pembangunan sekolah tersebut (padat karya). Dimana kegiatannya adalah swakelola, tidak boleh ada yang diborongkan, dan murni dikerjakan oleh sekolah.

Untuk itu, seandainya kepala sekolah memborongkan pengerjaan pembangunan sekolah tersebut, sama saja telah melanggar MoU yang telah ditandatangani oleh kepala sekolah itu sendiri.

Agus Chepy Kurniadi, Ketua PWOIN JABAR

“Kondisi ini sudah sangat memprihatinkan. Dimana dalam penggunaan anggaran DAK 2019 tersebut, diduga tanpa adanya tim monitoring atau pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Disinyalir adanya korupsi yang telah menggurita.” Demikian disampaikan Agus Chepy Kurniadi, selaku Ketua Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara (PWOIN) Provinsi Jawa Barat, yang menerima aduan dari beberapa awak media.

Dikatakan Agus Chepy, “Bila ini tidak ditangani secara serius oleh pihak aparat penegak hukum (APH), maka akan menjadi bancakan oleh oknum-oknum tertentu,” tegasnya.

Adapun, mengenai kegiatan proyek di salah satu SD Negeri wilayah Sumedang itu, JayantaraNews.com mencoba mengkonfirmasi ke mantan Kepala SD Gudang 1 inisial Yt, penerima anggaran DAK 2019. Dia mengakui saat menjabat sebagai Kepsek. “Saya pernah menerima anggaran DAK 2019, yang mana anggaran DAK 2019 itu digunakan untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) sebanyak 4 ruang, juga bangun lantai atap dan jamban serta mebeler sekolah, nilainya yang pertama Rp320 juta, yang kedua Rp394 juta, termasuk Ppn/Pph 15 persen,” ucap Yt.

Sementara, data DAK 2019 tertulis, bahwa SDN Gudang 1 menerima anggaran senilai Rp342.062.400,00 diselesaikan pada bulan Oktober 2019.

“Anggaran DAK 2019 itu didapatnya dari Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud), kemudian ke Dinas Pendidikan Sumedang,” akunya kepada JayantaraNews.com, Kamis (29/10/2020).

Menurut Yt, dirinya menerima anggaran DAK 2019 dikirim ke rekening sekolah sebanyak tiga kali, terangnya.

Selayaknya, dalam pra-pelaksanaan pekerjaan, diperlukan sumber daya manusia yang mumpuni, dengan skill (keahlian) konstruksi bangunan, agar penggunaan anggaran DAK nya tepat sasaran.

Di kesempatan itu, Tim Media juga mewawancarai seseorang yang mengaku merencanakan proyek bangunan di beberapa sekolah.

Toha, selaku perencana  bangunan di beberapa sekolah nenyampaikan, “Saya melakukan perencanaan membuat RAB sekaligus jadi pengawas sekolah sebagai fasilitator, ditunjuk langsung dari Sarpras Disdik Sumedang,” ucapnya.

Soal anggaran DAK yang digunakan untuk belanja kebutuhan sekolah, Toha mengatakan, “Bila ada anggaran yang lebih atau kurang, itu diatur secara teknis, dan diatur pada Contract Change Order (CCO), dimana belanja barang akan dilimpahkan di kegiatan lainnya, termasuk penambahan bangunan,” ungkapnya.

Menyikapi dugaan penyelewengan penggunaan anggaran DAK 2019 di seluruh sekolah yang ada di Sumedang, Tim Media masih melakukan pemantauan, termasuk kinerja para aparat penegak hukum (APH) dalam penanganan dugaan kuat adanya penyelewengan anggaran yang telah menggurita itu. (Tim-red)