Hanya Karena Persoalan Piutang, Korpam (Oknum TNI) di BJAP 1 KalTeng Diduga Sekap Karyawan

JayantaraNews.com, Bandung

Adanya aduan ke meja Redaksi JayantaraNews.com dari Jack, seorang warga Cimahi yang mengeluhkan akan persoalan yang dialami saudaranya di Kalimantan Tengah, pada Senin (9/11/2020), tentunya perlu mendapat perhatian, baik dari pegiat kontrol sosial maupun aparat penegak hukum (APH) yang lebih mempunyai kewenangan.

Kala itu Jack mulai menceritakan hal ikhwal (kronologis kejadian) yang dialami saudaranya (Devi Slamet Tryadi) yang diketahui bekerja di salah satu pabrik pengolahan kelapa sawit, PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP 1) Kalimantan Tengah.

“Awalnya, saudara saya mempunyai persoalan piutang dengan sdr. Agus Wardani, sekitar Rp100 jutaan. Dan saudara saya (Devi) juga mengakui dan siap bertanggungjawab atas persoalan piutangnya, bahkan sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun entah kenapa, tahu-tahu sdr. Agus Wardani malah minta tolong (laporan) ke Koordinator Satpam (Korpam) di PT. BJAP tersebut, yaitu ke Pelda Siswanto. Dia Anggota TNI aktif, Pak,” kata Jack sapaan akrabnya melalui Tim JayantaraNews.com, Senin, 9/11.

Karena adanya laporan dari sdr. Agus Wardani, hingga sang Korpam pun melakukan pemangilan kepada sdr. Devi. “Tapi saya pikir perilakunya sangat menyimpang dari aturan Pak. Dia dan para staf yang mengaku dari perusahaan tersebut melakukan penyitaan seluruh aset dan melelang barang-barang milik sdr. Devi, tanpa diketahui istri (keluarga) Devi dan tanpa dihadiri oleh pihak-pihak terkait, yang dalam hal ini sdr. Agus Wardani dan Devi. Anehnya, dia (Korpam) justru malah menahan (menyekap) sdr. Devi selama satu mingguan dan bukannya melakukan mediasi antara ke dua belah pihak beserta keluarganya. Ini maksudnya gimana Pak ? Bukan kah ini negara hukum ? Kalau urusan perdata ya selesaikan secara kekeluargaan dan persuasif, bukan malah merambah ke ranah pidana,” urai Jack lagi.

Dikatakan Jack, karena merasa masih kurang untuk menutup piutangnya, akhirnya benda berharga milik Devi, seperti; Handphone (Hp), BPJS, ATM, KTP pun dirampasnya.

“Ini sudah terjadi Perampasan aset/dokumen penting yang bersifat privasi, yakni diambilnya ATM beserta nomor PIN nya, Kartu Jamsostek, 1 unit Handphone dan modemnya, KK, KTP, Buku Tabungan yang dipaksakan untuk dicairkan oleh staf perusahaan, yag diduga ditunjuk oleh sang Korpam. Selain itu, sudah ada indikasi Penggelapan uang hasil lelang aset-aset Devi, yakni dengan tidak adanya tanda terima/kwitansi dari Agus Wardani,” ujar Jack geram.

“Ada 3 (tiga) orang staf perusahaan yang ikut mengintervensi saudara Devi, Pak. Katanya mereka mengaku mendapat kuasa dari sdr. Agus. Bahkan, mereka semua kembali menekan kakaknya Devi yang bernama Eri serta keponakannya yang bernama Iki untuk ikut membayar,” urai Jack.

Ironisnya lagi, kata Jack, selama dalam penahanan, saudara saya (Devi) di ruang Satpam diminta menandatangani surat pengunduran diri dengan pemaksaan kehendak. “Padahal dia sudah bekerja selama 10 tahun di perusahaan tersebut. Masa hanya karena urusan pribadi, tapi saudara saya ditekan untuk mundur, layaknya menggelapkan barang-barang perusahaan saja,” beber Jack geram.

– Pasal 368 ayat (1) KUHP:
Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

– Pasal 372 KUHP:
Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

– Pasal 333 KUHP:
Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

Yeni, kakak Devi yang berhasil dihubungi melalui telepon selulernya mengatakan, “Semua dalam tekanan Pak. Harusnya ada aturannya dalam hal pemecatan, dan juga pemberian pesangon. Karena kan hanya persoalan pribadi, dan bukan merugikan perusahaan, tapi kok dibikin sewenang-wenang,” ucapnya.

Guna mendapatkan informasi agar lebih akurat, JayantaraNews.com melalui pesan whatsappnya, pada Rabu (18/11/2020), mencoba menghubungi sdr. Agus Wardani ke nomor: 0812-xxxx-2122. Namun belum mendapatkan informasi seperti yang diharapkan.

Demikian pun Korpam BJAP 1 KalTeng, Pelda Siswanto. Hingga berita ini ditayangkan, masih belum terhubungi. (Tim)