Kedatangan HRS Fokus Pemerintah Bergeser, AMPKP: BIN, TNI & Polri Dinilai Gagal Deteksi Kerumunan Aksi Massa

JayantaraNews.com, Jakarta

Di tengah kepulangan Habib Rizieq Shihab (HRS), beberapa insiden nasional telah banyak terjadi. Dimulai dari berkumpulnya jamaah saat penjemputan di Bandara Soekarno-Hatta, hingga pencopotan Kapolda DKI Jakarta dan Jawa Barat sampai dipanggilnya para gubernur. Hal ini dinilai mencederai stabilitas negara hari ini.

Aliansi Milenial Pengamat Kebijakan Publik (AMPKP) melihat fokus pemerintah telah bergeser. Di tengah pandemi Covid-19 yang seharusnya fokus pada Penanganan Ekonomi Nasional (PEN) dan menguatkan Protokol Kesehatan (Prokes), hari ini telah berubah. Hal itu disampaikan para narasumber dalam Diskusi Publik, bertemakan: “Carut Marut Penanganan dan Aturan Covid-19, Siapa Yang Bertanggung Jawab ?”, yang dilaksanakan di Caffe Arossa, Jumat, (20/11/2020).

Ginka FBR Ginting, Aktivis Perempuan mengatakan, fokus pemerintah telah bergeser karena kedatangan HRS. Ia menganggap, kedatangannya justru membawa kehebohan di dalam negeri. Hal tersebut dinilai tidak baik dicontohkan kepada masyarakat yang hari ini sedang berdiam diri di rumah saja dan fokus pada pemulihan ekonomi.

“Datangnya HRS justru membuat gaduh negeri kita, seorang tokoh seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat,” tutur Ginka.

Lebih lanjut Ginka menilai, pemecatan Kapolda Metro Jaya dan Jawa Barat, pemanggilan Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga Bupati Bogor sangat politis, sehingga terkesan terburu-buru yang katanya tidak menindak tegas insiden HRS.

“Seharusnya KPU dan Bawaslu juga ikut dipanggil dan diperiksa. Karena telah memberikan Gibran dan Boby kewenangan untuk melakukan kampanye dengan tenang. Itu yang harus ditindak tegas, dan Mendagri harus batasi mereka dengan surat edaran, agar tetap netral dalam bersikap,” ungkap Ginka.

Senada disampaikan Isco, Aktivis Parlemen Jalanan yang mengatakan, adanya peraturan Covid harus diindahkan, karena hal tersebut mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Harusnya Dony Monardo selaku Ketua Satgas Covid-19 harus menindaklanjuti.

“Peraturan Covid seharusnya diindahkan oleh seluruh kalangan masyarakat. Jangan hanya masyarakat saja yang kena sanksi jika melanggar, namun jika elite melanggar pun harus ditindak tegas dan lanjuti,” kata Isco.

Bowo, Aktivis Juanda juga menilai, pemerintah justru memberikan karpet merah kepada Gibran dan Bobby untuk kampanye di daerahnya. Padahal, di setiap daerah tidak mempunyai hak khusus seperti itu. Ia menilai demokrasi hari ini telah digenggam oleh segelintir pihak. Bowo juga mengatakan Luhut telah gagal dalam menjalankan amanah dalam menanggung jawab dalam Satgas Covid-19.

“Hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah itu benar-benar terjadi. Kita lihat Gibran dan Bobby sudah auto menang karena diberikan keluwesan dalam kampanye,” tutur Bowo.

Menambahi Agung, Aktivis Kota Hujan juga ikut menambahkan. Terkait statement Mahfud, ia menilai seharusnya Mahfud melihat realitas di Solo dan Medan. Agung juga mengomentari BIN, TNI, dan Polri yang gagal dalam pencegahan deteksi kerumunan aksi massa. Harusnya Mendagri dapat melihat itu semua. “Seharusnya BIN, TNI, dan Polri dapat mencegah adanya kerumunan yang terjadi,” tegasnya. (Rifan)