Laporan Soal Penahanan Karyawan BJAP 1 Oleh Oknum Korpam ke Polres Kotawaringin Tak Ditanggapi, Ada Apa ?

JayantaraNews.com, KalTeng

Menyikapi keluhan dan aduan warga masyarakat Kalimantan Tengah kapada JayantaraNews.com, pada Senin (9/11/2020), terkait kasus piutang antara Devi Slamet Tryadi dengan Agus Wardana yang berujung penahanan Devi Slamet Tryadi selama 1 minggu oleh oknum Korpam (Anggota TNI aktif) PT. BJAP 1 Kalimantan Tengah, terus bergulir dan belum adanya titik terang.

Sebelumnya, sebagaimana sudah diberitakan oleh Media Online JayantaraNews.com, bahwa Devi Slamet Tryadi yang bekerja di salah satu pabrik pengolahan kelapa sawit, PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP 1) Kalimantan Tengah, yang mempunyai persoalan piutang sekitar Rp100 jutaan dengan Agus Wardana, sudah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Namun faktanya, justru Agus Wardana melaporkan kepada Korpam PT. BJAP 1 Kalimantan Tengah, yang diketahui salah satu Anggota TNI aktif (Pelda Siswanto), hingga Devi Slamet Tryadi ditahan di ruang Satpam sekitar 1 (satu) mingguan. Ironisnya, sembari menjalankan masa tahanan di Kantor Satpam tersebut, pihak BJAP melakukan lelang aset milik Devi Slamet Tryadi yang tanpa ada rincian jumlah yang terjual, tanpa disaksikan oleh pihak keluarga (istri Devi) juga tanpa disaksikan oleh Agus Wardana.

Baca berita terkait: Hanya Karena Persoalan Piutang, Korpam (Oknum TNI) di BJAP 1 KalTeng Diduga Sekap Karyawan – https://www.jayantaranews.com/2020/11/66003/

Jack, sebagai saudara dari Devi Slamet Tryadi, yang memberikan pengaduan terhadap JayantaraNews.com pun sangat menyayangkan atas sikap oknum Korpam tersebut. “Saya pikir perilakunya sudah sangat menyimpang dari aturan Pak. Dia dan para staf yang mengaku dari perusahaan tersebut melakukan penyitaan seluruh aset dan melelang barang-barang milik Devi, tanpa diketahui istri (keluarga) Devi dan tanpa dihadiri oleh pihak-pihak terkait, yang dalam hal ini Agus Wardani dan Devi. Anehnya, dia (Korpam) justru malah menahan Devi selama satu mingguan dan bukannya melakukan mediasi antara kedua belah pihak beserta keluarganya. Ini maksudnya gimana Pak ? Bukan kah ini negara hukum ? Kalau urusan perdata ya selesaikan secara kekeluargaan dan persuasif, bukan malah merambah ke ranah pidana,” ungkapnya.

Bahkan, karena merasa masih kurang untuk menutup piutangnya, akhirnya benda berharga milik Devi, seperti; Handphone (Hp), BPJS, ATM, KTP pun dirampasnya.

“Ini sudah terjadi Perampasan aset/dokumen penting yang bersifat privasi, yakni diambilnya ATM beserta nomor PIN nya, Kartu Jamsostek, 1 unit Handphone dan modemnya, KK, KTP, Buku Tabungan yang dipaksakan untuk dicairkan oleh staf perusahaan, yang diduga ditunjuk oleh sang Korpam. Selain itu, sudah ada indikasi Penggelapan uang hasil lelang aset-aset Devi, yakni dengan tidak adanya tanda terima/kwitansi dari Agus Wardani. Ironisnya lagi, selama dalam penahanan, saudara saya (Devi) di ruang Satpam diminta menandatangani surat pengunduran diri dengan pemaksaan kehendak. “Padahal dia sudah bekerja selama 10 tahun di perusahaan tersebut. Masa hanya karena urusan pribadi, tapi saudara saya ditekan untuk mundur, layaknya menggelapkan barang-barang perusahaan saja,” beber Jack geram.

– Pasal 368 ayat (1) KUHP:
Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

– Pasal 372 KUHP:
Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

– Pasal 333 KUHP:
Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

Guna mendapatkan informasi agar lebih akurat, JayantaraNews.com pun sudah berupaya menghubungi Agus Wardana melalui pesan whatsappnya ke nomor:0812-xxxx-2122, pada Rabu (18/11/2020), namun belum mendapatkan informasi seperti yang diharapkan.

Demikian pun Korpam BJAP 1 KalTeng, Pelda Siswanto, hingga berita ini ditayangkan, masih belum terhubungi.

Kini, pihak keluarga Devi Slamet Tryadi yang merasa dikriminalisasi atas ulah oknum-oknum terkait, berupaya memberikan pelaporan kepada Aparat Penegak Hukum (APH), baik kepada unsur Kepolisian maupun Denpom terkait kasus tersebut. Namun lagi-lagi pelaporan pihak keuarga Devi seakan diabaikan dan tidak ditanggapi.

Dikatakan Jack, “Aneh, saya datang untuk membuat pelaporan, tapi pihak Penyidik malah mempertanyakan masalah hutang piutang antara Devi dan Agus. Saya bilang, kalau masalah hutang piutang antara keduanya sudah beres. Yang mau kita laporkan itu perihal penanganan dari pihak BJAP yang menyimpang. Intinya, pelaporan kami dari pihak keluarga Devi seakan dipersulit dan seakan diabaikan,” beber Jack kesal.

“Yang kami heran, bukankah seorang Penyidik lebih mengutamakan bukti dari pada kronologis pengakuan ? Hukum apa ini ? seakan runcing ke bawah dan tumpul ke atas,” ujarnya.

Selayaknya, kata Devi, pihak Penyidik harusnya menyikapi dulu apa yang kami laporkan, baru kemudian mengabari perkembangannya kepada kami, tutup Jack. (Tim)

Bersambung…!!!