Mitra KBU: Selamatkan KBU dari Investor Yang Tak Patuhi Aturan!

JayantaraNews.com, Cimenyan

“Selamatkan (save) Kawasan Bandung Utara (KBU) dari para Investor yang tidak patuh aturan dan tidak berwawasan lingkungan. Masyarakat harus berani untuk menolak pembangunan yang merusak daya dukung dan daya tampung lingkungan KBU”. Demikian disampaikan Satria, selaku Mitra KBU, melalui JayantaraNews.com, Sabtu (28/11/2020).

Menurutnya, Kawasan Bandung Utara (KBU) merupakan kawasan yang memerlukan perlakuan khusus dalam tata ruang dan lingkungannya. Hal ini lantaran ada potensi bencana dan masalah konservasi di sana. “Oleh karenanya, perlakuan khusus itu menjadi sebuah cara untuk merawat dan menjaga KBU,” sebutnya.

Baca berita terkait: Dianggap Tak Adanya Kejelasan, Puluhan Element Cimenyan Geruduk Lokasi Proyek PT. Pesona Jaya Abadi – https://www.jayantaranews.com/2020/11/66359/

“Mengapa kawasan KBU itu menjadi kawasan yang khusus dari perlakuan Tata Ruang dan lingkungannya? Karena memang ada potensi bencana, dan ada masalah dengan konservasi di sana. Air dan tumbuh-tumbuhan misalnya.”

Dijabarkan Satria, bahwa untuk melindungi KBU, pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara. Aturan tersebut dikeluarkan karena memang tingkat urgensi perlindungan KBU sudah sangat signifikan. Kalau dibiarkan, dikhawatirkan akan menimbulkan bencana. “Mengapa namanya pengendalian? Karena dari segi fakta sangat mencerminkan, dan itu sudah pada level harus waspada. Kalau dibiarkan akan terjadi bencana. Sehingga namanya pengendalian,” bebernya.

Proses pemanfaatan ruang di KBU harus dilakukan secara ketat. Seperti dijelaskan dalam Perda, perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan yang dapat dibangun dengan luas lahan yang tersedia di KBU maksimal hanya 15 sampai 20 persen saja. Selebihnya harus dimanfaatkan sebagai ruang terbuka. “Ketika di KBU itu ada pemanfaatan ruang, maka harus ketat. Contoh nyatanya dalam Perda itu dikatakan, bahwa KDB maksimal 15-20 persen. Selebihnya ruang terbuka. Tidak boleh membangun pada kawasan longsor, sumber air, dan Sesar Lembang. Itu banyak sekali rambu-rambu hukum yang ketat terhadap pemanfaatan ruang di KBU ini,” ujarnya.

Soal pembangunan yang dikakukan PT. Pesona Jaya Abadi, menurutnya, perlu adanya pengawasan dan kajian lebih lanjut mengenai lokasi dan luas lahan yang digunakan. Kemudian perlu ditinjau juga bagaimana cara membangunnya dan surat rekomendasi dari gubernurnya.
“PT. Pesona itu memang perlu dipastikan lokasinya di mana, berapa luasnya, dan bagaimana cara membangunnya. Jadi itu ketat betul. Bagaimana ukuran ketatnya? Salah satunya dari rekomendasi Gubernur yang sifatnya mengikat. Tanpa itu tidak boleh izin diterbitkan,” tutup Satria, selaku Mitra KBU. (Han)