Warga Cinanggela Pacet Laporkan Dugaan Penyelewengan ke KPK

JayantaraNews.com, Kab. Bandung

Menindaklanjuti sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk itu, menyikapi atas segala kejanggalan yang ada di wilayahnya, belum lama ini beberapa perwakilan warga Desa Cinanggela, Kec. Pacet, Kab. Bandung membuat Laporan Pengaduan (Lapdu) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para perwakilan warga Desa Cinanggela yang didampingi oleh Ormas Manggala Garuda Putih (MGP) dan Pemuda Pancasila (PP) Kab. Bandung, melaporkan segala bentuk kejanggalan kepada KPK, yang selama ini dianggap belum adanya titik temu, bahkan diduga adanya beberapa oknum bermain yang sengaja membackingi.

Warga melaporkan beberapa oknum di wilayah Desa Cinanggela, yang diduga sudah melakukan penyelewengan, baik jabatan maupun yang berkaitan dengan anggaran. Sebagai contoh;
– Adanya BUMDes, namun masyarakat tidak mengetahui, dari mana turun dananya dan kemana peruntukkannya. Karena kepengurusan BUMDes dipegang oleh Keluarga Kades.

– Adanya dugaan penyalahgunaan wewenang seorang Kepala Desa Cinanggela pada tahun 2013 – 2014, dimana dirinya diduga telah membuat Cap BPD Palsu dan LPMD Palsu, Tandatangan BPD dan LPMD Palsu. Padahal, pada waktu itu atas dugaan penyalahgunaan tersebut telah dilaporkan ke Polda Jabar, tapi oleh Polda Jabar dilimpahkan ke Polres (Polresta) Bandung, dan telah dilakukan penyidikan oleh penyidik Tipikor, terkait anggaran ADD yang harus diterapkan. Dimana pada saat itu digelontorkan pada Termin ke-1 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Termin ke-2 senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dan persoalan Tanggul Situpari. Namun sampai sekarang pun tidak adanya penyelesaian, karena menurut informasi, adanya surat pernyataan dari Ketua BPD terhadap dugaan pemberian uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pencabutan perkara.

– Adanya Dana Bantuan Gempa (Dugem), yang sebelum dibagikan kepada yang berhak, diduga adanya pemotongan terlebih dahulu yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk 30 Anggota Pokmas Desa Cinanggela. Setelah diduga dipotong oleh Pokmas, baru direalisasikan kepada yang berhak. Janggalnya, yang seharusnya rusak berat (RB) mendapat Rp15.940.000,00 (lima belas juta sembilan ratus empat puluh ribu), namun hanya diberi Rp800.000,00 (delapan ratus ribu). Sedangkan yang Rusak Sedang (RS), menerima Rp10.940.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), namun hanya diberikan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Dikatakan salah satu sumber terpercaya, “Atas kejanggalan dari beberapa persoalan tersebut, maka kami laporkan ke Polda Jabar, dan Polda Jabar telah memanggil beberapa pihak terkait, namun sampai saat ini tidak ada kabar (hasil), padahal data sudah lengkap,” katanya.

– Adanya Dugaan Pemotongan Bansos (BST), yakni dengan memotong Bansos tersebut, dengan dalih untuk pemerataan. Padahal semua masyarakat Desa Cinanggela sudah tercover dengan Bansos-Bansos yang lain.

– Adanya mobil kesehatan masyarakat, namun pihak desa diduga telah mengganti mobil tersebut dengan mobil yang tidak layak (Suzuki Carry), serta adanya dugaan penggelembungan harga mobil Suzuki Carry tersebut.

– Adanya dugaan penyalahgunaan PKH oleh Terlapor yang disebut di dalam lampiran sebelumnya, yaitu dengan memberikan kartu tersebut kepada yang bukan terdata sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) sebenarnya, yang namanya sama dengan nama KPM aslinya.

– Adanya dugaan ketidaktransparanan BLT Dana Desa tahap 1, dalam hal tidak transparannya nama-nama penerima bantuan tersebut. Dimana adanya pembagian yang tidak semestinya, sebagaimana mengacu pada Permenkeu, yakni 35 persen dari nominal DD yang diterima Desa Cinanggela

– Adanya Program rumah tidak layak huni (Rutilahu) yang diduga tidak direalisasikan seutuhnya dari dana yang diturunkan, dan hanya direalisasikan sebanyak 6 (enam) potong tihang kayu dan 6 (enam) lembar GRC.

Kembali diungkapkan sumber lain terpercaya yang mengatakan, “Pada tahun 2016, tepatnya pada hari Sabtu, saya datang ke rumah pribadi Bupati Bandung, di Baranangsiang, Kec. Ciparay, Kab. Bandung, untuk mengklarifikasi anggaran dana Bansos Dugem (duit gempa) Kec. Pangalengan, Kertasari, dan Kec. Pacet. Namun beliau bilang, dana tersebut memang tahu, dan bukan saya saja yang menggunakan (Bupati). Saat itu Bupati sempat mengatakan: “Kalau bisa, silahkan laporkan ke Jakarta (KPK), kalau tidak punya biaya (transportasi) ke Jakarta, saya akan beri buat ke sananya”. Bahkan Pak Bupati (Kang Dadang M. Nasser) sempat menanyakan kepada saya: “Siap ngga kalau nanti di persidangan saya, disomasi atas laporan dana tersebut?” Lalu saya jawab dengan sigap: “Saya siap..siap!”

Di akhir bincangan, sumber mengatakan, “Seandainya KPK membutuhkan keterangan langsung dari kami, Insya Allah kami siap untuk datang dan memberi kesaksian yang sebenarnya tanpa rekayasa,” katanya.

Sekali lagi harapan kami, untuk membongkar kasus Dugem Bansos, hanya ada di KPK saja. Kejujuran dan transparansi kami harapkan. “Atas nama masyarakat Kab. Bandung, kami ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas tanggapan KPK.”

Guna mengorek informasi, agar dalam penayangan pemberitaan tidak sepihak, JayantaraNews.com berupaya menghubungi Camat Pacet, Agus Rizal. Saat dihubungi dan dipertanyakan terkait persoalan di atas, melalui telepon selulernya Ia mengatakan, “Kalau masalah itu saya kurang tahu. Coba bapak hubungi Pak Kadesnya,” ringkasnya.

Sementara itu, Kades Cinanggela Ruhiyat Alamsyah, dikonfirmasi terkait adanya pelaporan warganya ke KPK, Ia mengatakan, “Berita apa yang dilaporkan Pak. Setahu saya, selama saya menjabat sebagai Kades, belum pernah adanya bantuan gempa,” tepisnya. 

Di waktu yang sama, JayantaraNews.com pun berupaya menghubungi Bupati Bandung, HM. Dadang M. Nasser melalui pesan whatsappnya ke nomor: 0811-208-xxx. Namun disayangkan, hingga berita ini ditayangkan masih belum memberikan jawaban. (Tim)

Bersambung…!!!