Terkait Perusakan Papan Nama Bandara, LBH NW Lobar Hariadi Rahman Minta APH Bertindak Tegas

JayantaraNews.com, Lombok Barat

Ketua LBH NW Kabupaten Lombok Barat Hariadi Rahman, SH.i., menyayangkan dan mengecam keras tindakan (ulah) oknum masyarakat yang merusak fasilitas umum (nama bandara, red). Hal ini harus menjadi atensi semua pihak, karena termasuk penghinaan dan pelecehan nama seorang ulama yang sekaligus pahlawan nasional. Dimana TGKH. Muhammad Zaenuddin Abdul Majid merupakan satu-satunya Pahlawan Nasional dari Nusa Tenggara Barat, ungkap Hariadi, sapaan akrab advokat muda   kepada awak media, Sabtu (2/1/2021).

Kendati demikian, Hariadi mengatakan, kejadian seperti ini terkesan adanya pembiaran dari Aparat Penegak Hukum (APH). “Jikalau pembiaran itu terus saja terjadi, maka patut kita pertanyakan: Ada apa ini semua?,  kok semua pihak yang berwenang semua bungkam. Itu sudah sangat jelas pelanggaran pidananya,” ujarnya.

Untuk diketahui, bahwa persoalan nama bandara tersebut sudah jelas dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Praktisi hukum tersebut juga meminta pemerintah daerah, dalam hal ini Pemprov NTB untuk bersikap tegas. Jangan biarkan permasalah ini terus berlarut-larut, sebab bisa menimbulkan perpecahan dan konflik di tengah masyarakat, baik dari pihak yang pro dan kontra. “Mari kita sama-sama menghormati aturan yang sudah ditetapkan,” tegas Hariadi.

Lanjut, Hariadi mengingatkan, bahwa bandara tersebut (BIL, red) buka saja milik segelintir orang saja, tapi milik semua masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) tanpa terkecuali. Dan TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid adalah Pahlawan seluruh masyarakat Indonesia (Pahlawan Nasional, red) bukan milik organisasi atau golongan manapun, katanya.

Selain itu, jangan ada dalih bahwa pengrusakan itu terjadi terkait isu Nama Bandara Zainuddin Abdul Majid yang cacat prosedur. Karena kalau ada yang mengatakan itu cacat prosedur, maka silahkan saja tempuh jalur hukum, yakni digugat di PTUN, papar Hariadi.

Dan terkait persoalan nama bandara tersebut, “Itu semua sudah tercantum pada Putusan Menteri Perhubungan No. 1421 Tahun 2018 tentang perubahan nama BIL menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid (BIZAM, red). Nah! Kalau ini yang dikatakan cacat hukum, ya silahkan digugat saja melalui prosedur hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Itulah sebab ada PTUN, itu lah fungsinya,” cetus advokat muda itu.

“Mari kita sama-sama mendukung apa yang sudah menjadi ketetapan pemerintah pusat. Sebab, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya,” pungkasnya. (dhy JN)