Dugaan Praktik Selingkuh Oknum PNS Tasikmalaya Jadi Polemik Tak Berkesudahan

Gambar ilustrasi

JayantaraNews.com, Tasikmalaya

Kepala Puskesmas (Kapus) Kecamatan Pancatengah, Kabupaten Tasikmalaya, seolah-olah membiarkan terhadap bawahannya (oknum PNS) yang terindikasi menabrak Panca Prasetya Korpri dalam bertindak dan berperilaku.

Hal itu menjadi asumsi kuat, dimana ketika oknum perangkat desa inisial S mengemukakan perihal dirinya dengan oknum PNS inisial D pada saat JayantaraNews.com diundang musyawarah ke kantor oleh pihak desa, sebagaimana diberitakan sebelumnya.

Baca: Diduga Praktik Selingkuh, Oknum PNS Pancatengah Tasikmalaya Jadi Sorotan – https://www.jayantaranews.com/2021/02/70515/

“Kepala Puskesmas Pancatengah selaku atasannya dianggap kurang cepat tanggap dalam menangani persoalan ini, bahkan sampai berlarut-larut belum terselesaikan, malah menjadi tanda tanya. Gejolak di kalangan masyarakat, sorotan hingga perbincangan mengenai dugaan oknum PNS bukan baru kemarin, melainkan sudah sejak lama, bahkan bertahun-tahun. Maka jangan salahkan masyarakat, jika mereka berasumsi bahwa Kepala Puskesmas seolah membiarkan,” tegas Hakim, tokoh masyarakat Pancatengah, melalui JayantaraNews.com, Minggu (21/2/21).

Hakim berharap, persoalan tersebut dapat segera terselesaikan, agar tidak menjadi isu yang meresahkan masyarakat. “Instansi terkait pun diharapkan turun ke lapangan, atau memanggilnya guna menetralisir dan menguak lebih lanjut tentang kebenarannya,” ringkasnya.

Guna mendapat keterangan lebih jelas dari D dan Kepala Puskesmas Pancatengah, JayantaraNews.com berkali-kali datang ke kantornya, namun kepala Puskesmas sedang tidak ada dan D belum masuk kerja, dikabarkan D sedang cuti melahirkan.

Sementara, Wawan Suprawan, seorang Praktisi Hukum menjelaskan, bahwa seorang abdi negara harus menempatkan dirinya sebagai pelayan masyarakat yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan atau golongan. “Memegang teguh sumpah dan janji pegawai negeri serta mengamalkan dan melaksanakan Panca Prasetya Korpri dalam bertindak dan berperilaku,” terangnya.

Untuk diketahui, lanjut Wawan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil, terdapat beberapa jenis hukuman disiplin. Sebagaimana Pasal 21 ayat (1) berbunyi: Pejabat yang berwenang wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Ayat (2) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.

“Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Pasal 22: Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi,” urainya. (Nana JN)