Terkait Kasus RM Cafe, LSM BIIPKPPRI Minta Anis Copot Kasatpol PP Jakbar

JayantaraNews.com, Jakarta 

Terjadinya insiden penembakan yang dilakukan oleh seorang oknum anggota Polisi aktif di sebuah cafe wilayah Jakarta Barat, yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang anggota TNI dan dua rakyat sipil, merupakan tamparan keras bagi citra institusi Kepolisian maupun instansi pemerintah lainnya.

Hal ini tentunya harus mendapatkan perhatian serius dari Kapolri, Panglima TNI dan Presiden. Sebab, di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro yang digaungkan oleh pemerintah dalam rangka menekan penyebaran Covid-19, nyatanya masih ada insiden penembakan. Hal ini jelas mempertontonkan lemahnya ketegasan aparat penegak hukum dalam menindak pelaku usaha yang melanggar aturan PPKM mikro.

Darsuli, SH., Ketua Umum LSM BIIPKPPRI

Selain Itu Presiden Jokowi wajib memberikan teguran keras kepada Gubernur DKI. Karena sebagai Pimpinan Gugus Tugas Daerah, mereka telah gagal menegakkan aturan PPKM mikro.

LSM BIIPKPPRI menyayangkan atas peristiwa yang terjadi di RM Cafe Cengkareng, Jakarta Barat, yang menewaskan tiga orang dan satu orang mengalami luka parah.

Darsuli, SH., selaku Ketua Umum LSM BIIPKPPRI mempertanyakan kinerja aparatur Pemkot Jakarta Barat dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19, yang terkesan sengaja membiarkan tempat hiburan malam itu buka seperti biasa hingga dini hari.

“RM Cafe itu sudah pernah dua kali disegel oleh petugas Satpol PP Jakbar. Tapi segel itu tidak mempengaruhi aktivitasnya untuk terus buka hingga dini hari,” ujar Darsuli, dalam keterangan rilisnya, Jumat, 26 Februari 2021.

Ironisnya, lokasi RM Cafe itu hanya berjarak 100 meter dari Kantor Kecamatan Cengkareng.

“Tdak mungkin Camat dan Satpol PP tidak mengetahui aktivitas di situ. Ada dugaan kongkalingkong, sehingga Cafe itu tetap saja beroperasi seperti biasa. Jika terbukti ada aparat pemerintahan yang ikut terlibat dalam aktivitas cafe itu di masa PSBB ini, harus diberikan sanksi tegas. Bila perlu copot Kasatpol PP nya,” tegas Darsuli.

Ia menambahkan, “Dari laporan beberapa media, banyak yang sudah memberikan informasi adanya aktivitas tempat hiburan malam yang tetap nekat buka. Namun setelah memberikan informasi itu tidak mendapat respon dari Kasatpol PP Jakbar,” ungkapnya.

Hal sama disampaikan Ketua DPC LSM ABRI Jaya Chaniago, SH., bahwa ia mempertanyakan kinerja Camat Cengkareng dan Kasatpol PP Jakarta Barat dalam menjalankan instruksi Gubernur untuk menangani masalah Covid-19.

“Kalau tidak ada oknum yang ikut bermain, mana mungkin pengusaha itu berani mengangkangi peraturan pemerintah di masa pademi Covid-19 ini?” terang Jaya.

Jaya berharap, Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Jakarta Barat untuk segera mengevaluasi kinerja anak buahnya yang tidak menjalankan Tupoksinya dengan baik. (Red)