Perkara Kepailitan Meningkat di Masa Pandemi, Kreditur Diimbau Ekstra Hati-Hati

JayantaraNews.com, Bandung

Anjloknya ekonomi di masa pandemi Covid-19 berdampak pada meningkatnya kasus kepailitan. Kondisi ini perlu diwaspadai para konsumen sebagai kreditur.

Dikutip dari HukumOnline.com, Selasa, 08 September 2020, pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan, terutama di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Pusat).

Sejak Januari 2020, permohonan PKPU dan pailit melonjak, yakni mencapai angka 318 permohonan, dengan mayoritas 278 perkara PKPU dan sisanya pailit. Lebih jauh di tahun yang sama, jumlah permohonan PKPU di seluruh Indonesia mencapai 400.

Dibanding dengan tahun lalu di PN Pusat, perkara PKPU dan Kepailitan per September tahun 2019 berada di angka 257, atau selisih 131 perkara dari tahun 2020.

Maraknya perkara kepailitan menjadi celah para oknum yang diduga sengaja memanfaatkan situasi sulit ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

“Harus hati-hati! Kalau tidak ditelaah dengan cermat, kreditur maupun debitur bisa jadi pihak yang merugi,” ujar praktisi hukum dari Law Office MBH & Partner M. Basuki Herlambang, Bandung, Selasa (2/2/2021).

Disebutkan Herlambang, masalah muncul lantaran para oknum diduga berlindung di balik Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang mengatur mekanisme penyelesaian kewajiban antara kreditur dan debitur.

“Contoh, banyak kreditur bukan preferen tidak mendapat informasi secara gamblang dari oknum tertentu. Tapi mereka didorong untuk memohon kepailitan, misal kepada perusahaan properti yang saat ini sedang rawan dipailitkan,” tuturnya.

Informasi yang tidak benar, akibatnya berpotensi merugikan kreditur, karena tidak mengetahui  perusahaan yang dipailitkan kaitannya dengan utang piutang, pajak atau soal kepemilikan aset perusahaan.

Hal tersebut membuat potensi kembalinya uang kreditur kecil. Alih-alih uang kembali, hal tersebut malah bisa merugikan kreditur. “Ini jelas sangat merugikan kreditur yang bukan kreditur preferen, karena pengembalian pada posisi tahap terakhir. Itu pun tidak serta merta uangnya kembali karena berdasarkan pengaturan kurator. Belum lagi kalau aset yang dipailitkan nilainya lebih kecil dari nilai yang harus dibayarkan kepada pihak kreditur. Kalau sudah begitu, kreditur yang tidak puas memiliki beban karena harus menempuh upaya hukum lagi,” paparnya.

Modus lain yang digunakan, sambung Herlambang, adanya pihak-pihak yang diduga ikut bermain untuk mendapatkan aset murah dari perusahaan yang dipailitkan.

“Ada para distressed investors yang biasanya membidik perusahaan yang mengalami masalah keuangan, sasarannya biar dapat aset dengan harga yang murah,” imbuhnya.

Untuk menghindari kerugian, Herlambang menyarankan, kreditur yang terkait dengan proses kepailitan perlu ketelitian dan aktif mencari informasi.

“Intinya kreditur harus jeli. Biar didampingi pengacara sekali pun, tidak ada salahnya kreditur mengupdate berbagai informasi soal kepailitan,” pungkasnya. (f3)