Wali Kota Depok Hadiri Sidang Paripurna Penyampaian Pokir Dewan

JayantaraNews.com, Depok

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian Pokok-pokok Pikiran (Pokir) Dewan tahun anggaran 2022.

Sidang paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Depok HTM Yusufsyah Putra, didampingi Wakil Ketua Yetiwulandari dan Hendrik Tangke Allo, juga dihadiri Wali Kota Depok Muhammad Idris, di ruang Paripurna Gedung A, Rabu (3/3/2021).

Acara sidang paripurna ada dua agenda yang dibacakan. Pertama, penyampaian Pokir, lalu sambutan perdana dari Wali Kota Depok terpilih, Muhammad Idris. Kegiatan dilakukan dengan protokol kesehatan serta secara virtual zoom.

Sidang dibuka dengan penyampaian Pokir dari Komisi A, dibacakan oleh Hamza Ketua Komisi A yang menyampaikan, bahwa terlaksananya rencana kerja yang menjadi program, perlu di diskusikan di dalam forum penyusunan perencanaan untuk melaksanakan tugas dalam memberikan layanan kepada publik, baik barang maupun jasa.

Dia sampaikan, pihaknya bersama dengan OPD leading sector Komisi A telah melaksanakan Rapat Kerja Tahun Anggaran 2022, dan menghasilkan beberapa pokok-pokok pikiran yang akan dituangakan ke dalam Renja OPD, antara lain; Disdukcapil, DPMPTSP, Satpol PP, Diskominfo, Kesbangpol, Diskarpus, BKD, dan Kecamatan. Setiap poin dari masing-masing OPD sudah kami sampaikan, terangnya.

Di kesempatan selanjutnya, Ketua Komisi B, Hermanto, juga menyampaikan, sehubungan dengan pokir dewan, sebaiknya urusan keuangan daerah, pajak daerah dan retribusi daerah serta perbankan, Komisi B mengusulkan hal-hal sebagai berikut:

– Pertama, soal peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah memperluas bagi penerimaan, memperkuat proses pemungutan, peningkatan, kapasitas pengelola penerimaan daerah, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan meningkatkan yang lebih baik.

“Jadi peningkatan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan melakukan penyesuain tarif retribusi dalam Perda. Peningkatan pendapatan daerah dari PBB dan BPHTB dengan penambahan sumber daya manusia untuk menginvetarisir wajib pajak. Dalam upaya mendukung peningkatan retribusi persampahan Komisi B mendukung penambah mesin pencacah sampah,” jelas Hermanto.

Komisi B DPRD Depok berharap, agar Pokir dengan beberapa prioritas mampu dijabarkan oleh eksekutif menjadi program dan kegiatan yang sesuai visi pembangunan Kota Depok, termasuk di dalamnya program pembentukan peraturan daerah yang akan untuk ditetapkan untuk tahun 2022 sebagai kebijakan publik.

Di kesempatan tersebut, Ketua Komisi C, Edi Sitorus menyampaiakan Pokir, penyusunan Pokok-pokok pikiran Komisi C DPRD Kota Depok atas RKPD Tahun 2022 sebagai salah satu dasar pemerintah daerah dalam melakukan sinkronisasi dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS dalam RAPBD tahun berjalan.

Dengan demikian, maka dokumen Pokir Komisi C DPRD Kota Depok atas RKPD Tahun 2022, merupakan dokumen yang sangat penting dan strategis untuk mendasari dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan.

Penyusunan Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD dimaksudkan sebagai upaya DPRD Kota Depok dalam memberikan masukan dan arahan dalam rencana pembangunan daerah Kota Depok guna mewujudkan visi “Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera”. Maka dari uraian tersebut di atas, berikut disampaikan Pokir Komisi C DPRD Kota Depok tahun 2022 untuk leading sector Komisi C DPRD Kota Depok sebagai berikut:

Penjelasan pertama, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian. Kedua, Dinas Tata Ruang dan Permukiman. Ketiga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Keempat, Dinas PUPR. Kelima, Dinas Pendidikan. Keenam, Dinas Kesehatan. Ketujuh, Dinas Perhubungan. Kedelapan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

“Demikian yang kami sampaikan rencana pengawasan bidang infrastruktur Pokir Komisi C tahun 2022. Semoga dapat bersinergi antara pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan, khususnya dalam infrastruktur,” harap Edi.

Selanjutnya Pokir Komisi D, disampaikan Ketua Komisi D Supriyatni, dengan berakhirnya RPJMD kota Depok tahun 2016-2021, dan akan masuknya masa RPJMD tahun 2021-2026, pihaknya selaku pimpinan dan anggota Komisi D DPRD Kota Depok mengucapkan banyak terima kasih kepada Wali Kota dan Wakil Walikota Depok yang telah melaksanakan tugas tahun 2016-2021 dengan penuh atensi yang sangat luar biasa.

Supriyatni mengatakan, penyusunan Pokir Komisi D DPRD Kota Depok Tahun Anggaran 2022, cakupannya meliputi seluruh urusan kewenangan Pemerintah Kota Depok, isu strategis dan dinamis yang berkembang di masyarakat saat ini, hasil pelaksanaan reses Komisi D DPRD, hasil rapat kerja dengan perangkat daerah, hasil aspirasi masyarakat berdasarkan audiensi, hasil aspirasi berdasarkan demonstrasi komponen masyarakat, hasil kajian daerah DPRD Kota Depok, tindak lanjut hasil temuan BPK, masukan kelompok pakar, tenaga ahli fraksi dan lain-lain.

“Ada tujuh bidang yang kami sampaikan terkait Pokir, yaitu; pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, kepemudaan pariwisata dan olahraga, keagamaan, dan perlindungan anak keluarga serta masyarakat,” ujarnya.

Usai menyampaiakan Pokir setiap Komisi, Sidang Paripurna ditutup dengan penandatanganan yang dilakukan Ketua DPRD Yusufsyah Putra, Wali Kota Depok Muhammad Idris, serta Plt Sekda Kota Depok. Disaksikan oleh anggota dewan dan perwakilan dari Gubernur Jawa Barat. (Yuni)