Proses Hukum Kasus Dugaan Pungli UMKM di Kab. Bandung Dinilai Jalan di Tempat

Gambar ilustrasi

JayantaraNews.com, Kab. Bandung

Banyak masyarakat yang mempertanyakan kelanjutan kasus hukum dugaan Pungli BLT UMKM di Kabupaten Bandung, pasca pemberitaan dan menjadi viral.

“Seperti tanpa ada kelanjutan dan berhenti proses hukumnya, alias jalan di tempat. Entah mandek dan mengendap dimana?” ungkap Asep Setiawan, selaku Koordinator Investigasi dan Informasi DPP SPAI (Solidaritas Perjuangan Anak Indonesia) Kabupaten Bandung.

Hal ini tentu patut disoroti oleh semua pihak dan kalangan, serta masyarakat luas. Pasalnya, kasus Pungli BLT UMKM di Kabupaten Bandung yang telah menjadi konsumsi publik seolah mandek di tengah jalan. Hal ini terbukti dengan tidak adanya yang ditetapkan sebagai Tersangka. Padahal ada beberapa koordinator UMKM tingkat kecamatan yang telah diperiksa oleh pihak Kepolisian (Polda Jabar, red), namun hingga hari ini belum ada penetapan Tersangka.

Baca berita terkait:

  • POLRI Harus Usut Siapa Dalang di Balik Pungli UMKM Kab. Bandung – https://www.jayantaranews.com/2021/02/70538/
  • Pelaku Dugaan Pungli BLT UMKM Cicalengka Yang Tuding Beres di Institusi POLRI, Masih BERKELIARAN – https://www.jayantaranews.com/2021/02/70033/
  • Diduga Terorganisir, Pungli BLT UMKM di Kab. Bandung Masuk Zona Merah – https://www.jayantaranews.com/2021/02/70073/

Tidak adanya informasi kelanjutan dari kasus BLT UMKM tersebut, sontak menjadi gunjingan publik, tekhusus masyarakat Kabupaten Bandung. “Masyarakat sangat menanti, namun kelanjutan kasus Pungli UMKM itu seakan terkubur tanpa bekas. Padahal negara telah dirugikan hampir miliyaran rupiah,” imbuh Asep Setiawan.

“Aneh! Kasusnya sudah viral di pemberitaan, tapi seolah jalan di tempat, dan tanpa ada kepastian. Kemana sebenarnya arah APH?” sebut Asep heran.

Sedikit mengulas, bahwa dengan adanya kebocoran BLT UMKM akibat adanya dugaan Pungli tersebut, negara telah dirugikan miliaran rupiah. “Dimana para penerima BLT yang selayaknya mendapatkan BLT UMKM, namun malah dimintai uang sebesar Rp700 ribu hingga 900 ribu. Namun anehnya, proses hukumnya seakan tidak berkelanjutan hingga sekarang,” tegas Asep Setiawan. (Tim)