Proyek Belasan Milyar di Cilacap Diduga Gunakan Material Bekas, Cahyo Sasongko: Sudah Saya Tembuskan ke Kementerian!

JayantaraNews.com, Cilacap

Proyek Kementerian PUPR bernilai belasan milyar yang bersumber dari APBN, untuk pengerjaan rehabilitasi dan renovasi 8 (delapan) titik sarana prasarana sekolah dasar di Kabupaten Cilacap, terus tuai sorotan.

Belakangan diketahui, salah satu dari 8 sekolahan tersebut, yakni di SDN 02 Desa Karanganyar, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, bahwa dalam pelaksanaan pengerjaannya diduga memakai material alam (batu belah) untuk pondasi batu blonos dan material kayu untuk boplang, bekas material pondasi lama bangunan tersebut. Karena bangunan yang sedang dalam proses pengerjaan tersebut berdiri di atas tanah bekas bongkaran bangunan yang lama.

“Ya Bang. Fakta di lapangan, kami bersama para awak media yang melihat langsung ke lokasi pembangunan, menemukan adanya penggunaan material alam (batu belah) dan material kayu untuk boplang (bouwplank), bekas dari bangunan lama.” Demikian disampaikan Kabid Investigasi BPI KPNPA RI DPD Kabupaten Cilacap, Mulyadi Tanjung, atau lebih karib disapa Bang Buyung itu.

“Kami sempat mempertanyakan ke salah satu tenaga kerja (tukang batu) di lapangan, dan mereka mengakui, bahwa pemakaian material batu alam dan kayu bekas dari bangunan lama tersebut memang diizinkan oleh pelaksana,” katanya.

Kami memang mendapat laporan (aduan) dari para pemerhati dan masyarakat, hingga pada akhirnya kami pun turun langsung ke lapangan guna melakukan pengecekan. “Kami sempat bertemu dengan Pak Bambang dari PT Maksi, selaku konsultan pengawas dalam pekerjaan tersebut. Namun saat kami singgung terkait kejanggalan dimaksud, seakan dia mengabaikan,” ujarnya.

Menyikapi hal tersebut, Buyung pun secara tegas protes keras. “Ini bukan Tambang Galian C Batu. Kenapa kontraktor memakai batu bekas?!” sesalnya.

Menurutnya, “Temuan di lokasi galian proyek, sebagian kita tahu pembelanjaannya, dan semua sudah tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan tersebut,” ucapnya.

Sementara, kata Buyung, menyikapi tanggapan dari Pak Bambang selaku konsultan pengawas, kami akan berkoordinasi dengan kontraktor pelaksana. “Agar beliau menyikapi adanya temuan dan aduan dari masyarakat,” ulasnya.

Ditegaskan Buyung, “Kami turun ke lapangan demi kebaikan kontraktor pelaksana untuk pencegahan dini, agar indikasi penyimpangan dalam temuan ini tidak diteruskan, dan agar pekerjaan tersebut tepat aturan, berkualitas, hingga tanpa timbul persoalan di kemudian hari, dan sukses tanpa ekses. Mencegah lebih baik dari pada menindak. Berani jujur hebat!” pungkasnya.

Sementara itu, guna mengorek keterangan sekaligus meminta petunjuk terkait temuan (kejanggalan) pengerjaan proyek rehabilitasi dan renovasi tersebut, JayantaraNews.com mencoba menghubungi Syamsul Auliya Rachman, selaku Wakil Bupati Cilacap, Rabu (7/4).

Dihubungi melalui pesan whatsappnya, dipertanyakan terkait persoalan di atas, Ia menuturkan, “Matur nuwun sharingnya. Silahkan, ada tata cara untuk melaporkan hal tersebut. Karena itu diawasi oleh kejaksaan, juga berkoordinasi dengan institusi tersebut. Itu juga sumbernya dari APBN, jadi bisa koordinasi dengan pusat,” katanya.

Di sisi lain, Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Dr. Ir. AR Hanung Triyono, M.Si., mengatakan, “Monggo, klarifikasi ke Satkernya. Karena kegiatan ini tidak ada pada kami Mas. Panjenengan sudah konfirmasi ke siapa? Coba saya cek,” tuturnya.

Demikian pun Cahyo Sasongko, dari Komisi C Partai Nasdem, DPRD Kabupaten Cilacap, yang ikut menyikapi ketika dikonfirmasi JayantaraNews.com.

Ia mengatakan, “Terkait persoalan tersebut sudah saya infokan ke Kementerian PUPR. Permasalahannya sebenarnya karena kewenangan saja. Karena APBN yang dialokasikan itu kan kewenangannya Kementerian PUPR, dan pengawasan Satker Provinsi. Kami dari DPRD Kabupaten Cilacap hanya sekedar memberi masukan dan mendorong pada Satker agar disampaikan ke Kementerian PUPR,” ucapnya. (Tim  JN)