Dugaan Maraknya Pungli & Korupsi di Dinas Perizinan Bangkalan, BPI KPNPA RI Minta Ainul Ghufron MUNDUR!

JayantaraNews.com, Bangkalan

Ainul Ghufron diminta mundur dari jabatan sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bangkalan, bila tidak mampu memberantas pungutan liar (Pungli) di dinas yang dipimpinnya tersebut.

Hal ini mencuat, karena dinilai semakin maraknya pungutan liar (Pungli) dan korupsi terhadap instansi yang dia pimpin saat ini.          

Selain maraknya pungutan liar yang terjadi secara masif dan sistematis, Ainul Gufron diduga telah mengirimkan beberapa preman untuk melakukan pengancaman ke Kantor Sekretariat Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Kabupaten Bangkalan, yang beralamat di Perumahan Green Asri selama satu minggu, terhitung dari tanggal 29 Maret sampai dengan tanggal 03 April 2021.         

“BPI KPNPA RI Kabupaten  Bangkalan telah memiliki bukti kuat terkait adanya rekaman  pengancaman dari Ainul Gufron. Dan bukti rekaman pembicaraan pengancaman akan diserahkan nantinya kepada pihak yang berwajib, bila BPI KPNPA RI meneruskan dengan membuatkan laporan pengancaman kepada pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur,” ucap Yudika Saputra, sosok anak muda yang terkenal vocal sebagai aktivis anti korupsi yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Anti Pungli & Tipikor BPI KPNPA RI Kabupaten Bangkalan.

Sebelumnya diketahui, bahwa pada kesempatan Rabu (7/4), Yudika telah memimpin orasi aksi damai yang digelar di depan Kantor DPMPTSP.     

Satgas Anti Pungli & Tipikor BPI KPNPA RI Kabupaten Bangkalan telah meminta kepada Ainur Gufron untuk menandatangani surat pengunduran diri sebagai  Kepala Dinas Perizinan, akibat dianggap tidak mampu untuk mencegah maraknya pungutan liar dalam proses pengurusan  perizinan di instansi yang dipimpinnya.

Yudika menegaskan kembali, akibat suburnya praktek Pungli di Dinas Perizinan Kabupaten  Bangkalan, telah mencoreng visi dan misi dari Bupati Bangkalan dengan Jargonnya ‘Bangkalan Bersih dari Korupsi dan Pungutan Liar”. “Dan terjadinya praktek  Pungli dalam pengurusan surat di Dinas Perizinan, membuktikan lemahnya pengawasan dari Inspektorat Pemda Bangkalan dan juga Satgas Saber Pungli, yang imbasnya akan menghambat masuknya investor di wilayah Kabupaten Bangkalan,” ujarnya.        

Menurutnya, “Banyaknya investor yang ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Bangkalan, dikarenakan dikenal sebagai kota zikir dan sholawat. Namun kini tercoreng sudah,” sesal Yudika Saputra.

Sebagaimana diketahui, dalam aksi damai tersebut, massa dari BPI KPNPA RI hanya ditemui Sekretaris DPMPTSP Eriyadi Santoso, yang ditunjuk Kadis. Dikarenakan pada saat yang bersamaan ada kegiatan di luar kantor mendampingi Bupati Bangkalan.

Dalam kesempatan bertemu dengan massa BPI KPNPA RI, dari Dinas Perizinan menyampaikan akan terus berusaha bekerja secara maksimal, memperbaiki segala kekurangan dalam pelayanan kepada masyarakat untuk menjadi dinas yang baik bagi semua investor, yakni dengan tidak akan membuka peluang adanya Pungli dan korupsi. Dan bila benar ada petugas di dinasnya tersebut yang masih melakukan Pungli, maka tanpa ampun lagi akan dikenakan sanksi tegas sampai dengan pemecatan kepada pelakunya tersebut.   

Menyikapi adanya pengancaman yang diduga dilakukan oleh Kadis Perizinan Terpadu Kabupaten Bangkalan, dari pihak Sekdis menampik hal tersebut, dan menyampaikan yang katanya: “Tidak mungkin Pak Kadis mau berbuat yang melanggar ke arah pidana. Dan meminta kepada BPI KPNPA RI agar bisa membuktikan kebenaran dari ancaman tersebut”.

Sementara itu, Ketua BPI KPNPA RI wilayah Jawa Timur, Ir. Budiman, saat dikonfirmasi awak media melalui telepon selulernya menyampaikan, bahwa bila benar ada bukti rekaman pengancaman, maka dari BPI KPNPA RI akan segera menindaklanjuti dengan  melaporkan kepada Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk diusut tuntas. Dan meminta dengan tegas kepada Kapolres Bangkalan agar tidak tinggal diam untuk dapat menurunkan Satgas Saber Pungli, bila benar ada terjadi Pungli di SKPD Kabupaten Bangkalan, sekaligus menindaklanjuti adanya praktek Pungli di DPMPTSP Kabupaten Bangkalan, tegasnya.