Safari Ramadhan di Paguron Jalak Banten Nusantara, TB Rahmad Sukendar: Pesantren Jadi Problem Solving Masyarakat

JayantaraNews.com, Banten  

Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Tubagus Rahmad Sukendar, kembali melakukan safari ramadhan. Kali ini, yang dikunjungi adalah Pesantren Albantani sekaligus Padepokan Perguruan Seni Budaya Paguron Jalak Banteng, di Pandeglang Banten, Sabtu (8/5/2021).

Kehadiran Tubagus Rahmad Sukendar disambut Pengasuh Pesantren Al Bantani Pandeglang, yang juga Ketua Umum Paguron Jalak Banten Nusantara Abah Kyai Haji Tubagus Sangadiah.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum BPI KPNPA RI  menyampaikan kepada para awak media, bahwa kehadiran dirinya berkunjung ke Pondok Pesantren di Banten sudah sering dilakukan.

Ia mengatakan, pesantren memiliki peran yang sangat besar terhadap kemajuan Indonesia. “Kalau saya ditanya, apa peran pondok pesantren dalam kemajuan Indonesia? Saya akan jawab dengan tiga kata saja, yaitu sangat banyak sekali!” tutur Tubagus Rahmad tegas.

Menurutnya, pesantren adalah institusi masyarakat madani yang mandiri. Bahkan, pesantren menjadi problem solver bagi masyarakat. “Hal ini sudah berlangsung sejak lama. Dahulu, masyarakat akan datang ke pesantren kalau ada yang sakit. Mereka minta doa ke kiyai. Masyarakat yang tidak punya beras pun datang ke pesantren. Ada yang punya masalah, minta nasihat kiyai, dan seterusnya,” ulasnya.

Lebih jauh Rahmad Sukendar mengatakan, bahwa ulama dan kiyai pengasuh pesantren pun memiliki catatan penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.

“Ulama dan kiyai se-nusantara turut memberikan pendapat dan masukan kepada Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang kemudian menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Termasuk sikap legowo para ulama dan kiyai, yang demi keberagaman, setuju mengganti dan menghapus anak kalimat ‘Piagam Jakarta’ yang menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diganti dengan kalimat negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa,” jelasnya.

Puncak dari perjuangan di masa itu adalah lahirnya Resolusi Jihad untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Resolusi itu dikeluarkan 22 Oktober 1945 oleh Kiyai Haji Hasyim Asy’ari di Surabaya.

Ketua BPI KPNPA RI yang pada kesempatan ini juga telah dikukuhkan menjadi Ketua Garda Inti Paguron Jalak Banten Nusantara, sangat yakin, kalau Pesantren Albantani Abah Tubagus Sangadiah memiliki peran yang tidak kecil dalam mengisi kemerdekaan dengan penampilan melalui wadah budaya tradisional nusantara. “Tujuannya adalah untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kepada para generasi muda di Indonesia melalui wadah budaya Paguron Jalak Banten Nusantara – PJBN,” terang Tubagus Rahmad Sukendar.

Apalagi, pesantren yang sekaligus sebagai Pondok Komando Paguron Jalak Banten Nusantara ini sudah memiliki perwakilan di 30 provinsi serta keanggotaan hampir 5 juta-an orang. “Dan mereka telah banyak berkiprah membantu kinerja TNI dan Polri serta pemerintah daerah dalam mengamankan jalannya roda pembangunan serta menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah Banten dan provinsi lainnya.”

Dikatakannya, “Selain itu, telah cukup lama keberadaan Ponpes Albantani di wilayah Provinsi Banten. Pesantren yang sudah berdiri sebelum berdirinya Provinsi Banten ini dahulu dikenal masuk wilayah Jawa Barat,” ulasnya.

“Yang saya dengar, sebelum adanya dan terbentuk Provinsi Banten, pesantren ini telah memiliki santri sekitar 3.000 orang dan juga anggota Pendekar Paguron Jalak Banten Nusantara berdasarkan data di KTA ada sekitar 3 juta anggota, tersebar di 30 provinsi di nusantara. Artinya, pesantren Albantani Abah Tubagus Sangadiah pasti memiliki kontribusi dan terlibat dalam proses mengisi kemerdekaan Indonesia,” katanya.

Di era modern, Rahmad Sukendar  menilai bahwa peran pesantren tetap besar. Alasannya, pesantren tetap menjadi prototype institusi masyarakat madani. “Pesantren hidup mandiri dan masih menjadi solusi bagi masyarakat sekitarnya. Baik solusi pendidikan, maupun solusi untuk menjaga kearifan lokal dalam pembangunan. Dan kalau kita bedah dari analisa ideologi, ekonomi, sosial dan budaya, pesantren masih menjadi institusi yang paling konkret memberikan sumbangsih,” terangnya.

Mengurai lebih lanjut, Rahmad Sukendar memaparkan, bahwa dari sisi ideologi, Pancasila jelas menempatkan Ketuhananan Yang Maha Esa di sila pertama, dan di Pasal 29 ayat 1. “Dan ini menjadi domain utama pesantren sebagai penjaga akhlak dan adab atau moral generasi bangsa ini,” ucapnya.

Dari sisi ekonomi, selain sebagai institusi mandiri, pesantren saat ini sudah memasuki ruang ekonomi melalui koperasi pesantren dan usaha-usaha di sektor pertanian, peternakan dan lainnya. “Apalagi jika pesantren memanfaatkan peluang pasar produk halal yang sekarang sedang digalakan pemerintah dan sejumlah negara. Sehingga pasarnya bisa menembus manca negara, khususnya negara-negara yang membutuhkan produk halal, ujarnya.

Dikatakan Rahmad Sukendar, hal ini bisa dikolaborasikan dengan Yayasan Badan Peneliti Independen (YBPI Foundation) yang memiliki unit UMKM dan Wira Usaha. Tetapi tentu membutuhkan dukungan dan keberpihakan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

“Di sini, kami dari BPI KPNPA RI akan berjuang untuk dapat mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk lebih aktif melakukan pendampingan dan pembinaan pengembangan sektor usaha di pesantren,” katanya.

Dari sisi sosial, pesantren tentu sangat terbukti sebagai penjaga nilai-nilai kearifan lokal dan moral. Di tengah gencarnya arus globalisasi dan gaya hidup baru, pesantren masih berperan sebagai penyeimbang, sekaligus penjaga moral generasi penerus.

Dan dari sisi budaya, pesantren masih menjadi garda terdepan lembaga pendidikan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat sekitar pondok pesantren.

“Ini semua bukan peran kecil. Tapi peran besar dan fundamental. Belum lagi nilai-nilai budi luhur yang diajarkan di pesantren akan menjadi bekal kehidupan bagi para santri yang telah selesai menempa pendidikan di pesantren,” tutupnya. (Red)