Terendus Sarat Korupsi, Pekerjaan dari DD Desa Margaluyu Tasikmalaya Dipihak-ketigakan

JayantaraNews.com, Tasikmalaya

Pembangunan jalan dengan nilai anggaran Rp163.215.306,00 sumber dari Dana Desa (DD) tahun 2021, yang berlokasi di Kampung Sukahurip, RT/RW 017/012, Desa Margaluyu, Kecamatan Pancatengah, Kabupaten Tasikmalaya, diduga pengerjaannya asal-asalan dan diborongkan kepada pihak ke-tiga.

Hal itu disampaikan Hakim, salah satu dari Tim Investigasi Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) KSM Kecamatan Pancatengah, melalui JayantaraNews.com, Rabu (9/6).

Menurut Ajo, sapaan karib Hakim menuturkan, bahwa kegiatan yang bersumber dari Dana Desa itu tidak boleh diborongkan kepada pihak ke-tiga. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

“Pasal 128 ayat (2) menerangkan, bahwa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat,” ungkapnya.

Diperkuat lagi dengan Peraturan Menteri Desa PDTT No.13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021 dan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 21 Tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

“Dalam prioritas Dana Desa di tahun 2021, salah satunya menyatakan, bahwa program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Aturan ini sudah jelas, asasnya adalah swakelola,” terangnya.

Apalagi, lanjut Ajo, setiap pembangunan sumber dari Dana Desa tahun 2021, harus metode Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan bobotnya mencapai 50%, baik infrastruktur produktif maupun ekonomi produktif. “Dengan metode PKTD itu dapat menyerap tenaga kerja lokal desa, In Syaa Allah dapat mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat,” tuturnya.

Ajo menilai, selain prosesnya yang keliru karena telah diborongkan, pekerjaannya pun diduga tidak sesuai dengan spek. “Pekerjaan baru selesai kurang lebih tiga bulan, saat ini sudah sudah rusak parah. Kalau kualitasnya bagus, pasti akan bertahan lama. Atas hal itu, patut diduga ada kerugian keuangan negara,” tandasnya.

Selain itu, diduga ada unsur kesengajaan dalam persekongkolan oknum pihak desa. “Sebab terlihat jelas, dalam papan proyek tertulis bahwa pelaksana adalah PPKD Desa Margaluyu, tapi kenyataan pekerjaan jalannya malah diborongkan pada pihak ke-tiga. Ini kan semakin memperkuat dugaan,” ujarnya.

Ajo berharap, hal seperti ini tidak lagi terulang kedepannya. “Pihak inspektorat dan aparat yang berwenang agar segera turun crosscheck ke lapangan, ini sebagai langkah awal pintu masuk untuk mengungkap kebenaran,” tegasnya.

Sementara, Sonson, selaku Sekretaris Desa (Sekdes) dan juga sebagai PPKD Desa Margaluyu, pihaknya mengakui bahwa pekerjaan jalan tersebut diborongkan pada pihak ke-tiga. “Pekerjaan jalan dari Dana Desa ini “dipihak-ketigakan”, itu bisa. Dasar hukumnya Permendagri 114, bahwa ketika desa tidak memiliki alat berat, spek, itu boleh dipihak-ketigakan,” dalih Sonson kepada JayantaraNews.com saat dikonfirmasi di Desa Margaluyu, Rabu (9/6/21).

Selanjutnya, ketika ditanya JayantaraNews.com tentang pasal berapa di Permendagri 114 yang menyatakan bahwa DD bisa dikerjakan oleh pihak ke-tiga? dirinya (Sonson) belum bisa menjawab dengan pasti.

Menanggapi persoalan tersebut, Lukman, selaku Pendamping Desa Kecamatan Pancatengah, membenarkan, bahwa Dana Desa tidak boleh dipihak-ketigakan. “Apalagi menurut Peraturan Menteri Desa No. 13 Tahun 2020, telah ditetapkan untuk skala prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021,” ringkasnya. (Hakim/Nana JN)