Konsumen BPR KS Kecewa! Tak Sanggup Bayar, Unit Dijabel Tunggakkan Malah Membengkak

JayantaraNews.com, Kota Bandung

Adanya Laporan Pengaduan dari Apeng Suherman, warga Kp. Nyalindung, RT/RW 004/006, Kelurahan Cisaranten Wetan, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, melalui meja redaksi Media Online JayantaraNews.com, tentunya patut dijadikan atensi semua pihak.

Pasalnya, hanya karena mengajukan peminjaman uang dengan menyekolahkan (menjaminkan) BPKB Motor Honda Merk Beat (tahun perakitan 2012) di PT Bank Perkreditan Rakyat Karyajatnika Sadaya (BPR KS) Jln. Ibrahim Adjie No. 293-295 Kebon Kangkung, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, pada tanggal 3 Januari 2014, namun berakhir membengkaknya tunggakkan, manakala motor (unit) sudah diserahkan ke pihak BPR KS setelah tidak adanya kesanggupan membayar.

Melalui JayantaraNews.com, Apeng mulai menceritakan kronologis dari mulai dirinya mengajukan peminjaman dengan menjaminkan BPKB Motor Beat miliknya.

“Sebelumnya saya memang mengajukan kredit motor Honda Beat ke BPR KS. Namun setelah beres, saya mencoba mengajukan peminjaman uang dengan menjaminkan BPKB motor tersebut, dengan nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah 8 (delapan) bulan berjalan, angsuran masih berjalan normal (nilai angsuran Rp700.100,00). Namun karena keadaan ekonomi saya waktu itu sedang pailit, hingga pada angsuran ke-9 (sembilan) sampai angsuran ke-11 (sebelas), tepatnya dari tanggal 13 Oktober s.d. 13 Desember 2014, saya sudah tidak bisa mengangsur lagi. Hingga akhirnya, motor (unit) pun saya serahkan dan diambil oleh collectornya ke rumah,” ungkapnya.

“Yang saya herankan, saya pikir setelah saya serahkan motor (unit) itu pada tanggal 23 Desember 2014, masalah sudah dianggap selesai dan tidak ada persoalan lagi. Namun belakangan diketahui bahwa nyatanya masih membengkak, karena bunganya berjalan sampai senilai Rp36.201.130,00 (tiga puluh enam juta dua ratus satu ribu seratus tiga puluh rupiah),” ucap Apeng heran.

“Malah konon katanya, motor (unit) itu pun sempat dilelang. Namun tidak adanya pemberitahuan ke saya,” paparnya.

Apeng juga menuturkan awalnya dia tahu kalau sisa tunggakkannya membengkak. “Awal terungkapnya bahwa adanya bunga berjalan hingga membengkak, yaitu ketika saya mencoba mengajukan peminjaman ke BRI dari Program KUR, sekira dua minggu sebelum lebaran. Dari pihak Bank BRI saat itu mengatakan, bahwa setelah dicrosscheck (BI Checking), nyatanya saya masih mempunyai tunggakkan angsuran di BPR KS, sekira Rp3 juta sekian. Hingga secara spontan dan tanpa pikir panjang lagi, saya pun berinisiatif untuk menutup sisa tunggakkan tersebut ke BPR KS. Namun alangkah kagetnya, karena setelah saya pertanyakan ke pihak BPR KS, nyatanya saya masih mempunyai tunggakkan sebesar Rp36 jutaan. Ini maksudnya bagaimana? saya pikir sudah selesai, tapi nyatanya malah semakin membengkak, layaknya sebuah lembaga rentenir,” ujar Apeng geram.

Menyikapi persoalan tersebut, Herawanto, SH., atau karib disapa Bang Uu selaku Tim investigasi Jayantara News pun ikut angkat suara. “Ini aneh. Selama saya membantu klien terkait persoalan dengan leasing, baru kali ini saya merasa ada keanehan. Persoalan ini akan saya ungkap sampai tuntas. Karena saya merasa, ini seakan-akan ada permainan yang merugikan konsumen!” tegasnya.

“Ini sudah mengangkangi UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, dimana seharusnya konsumen mendapatkan kenyamanan,” tandasnya.

Atas persoalan tersebut dan guna mengorek keterangan agar lebih akurat, JayantaraNews.com mencoba menghubungi Rosa, selaku Waka Operasional BPR KS.

Disayangkan. Saat dikonfirmasi melalui pesan whatsappnya ke nomor: 02821-xxxx-7538 pada Rabu (9/6), dipertanyakan terkait persoalan di atas yang dianggap janggal dan merugikan konsumen, namun hingga berita ini ditayangkan tidak adanya jawaban alias bungkam.

Demikian pun Putra, Kacab BPR KS area dimaksud, saat ditemui JayantaraNews.com, pada Kamis, 10 Juni 2021, tidak bisa memberikan kejelasan yang akurat.

Terkini, Tim JayantaraNews.com masih terus menelisik persoalan yang dianggap janggal tersebut hingga menemukan solusi yang terang benderang. “Bila perlu, jika memang ada indikasi unsur permainan yang merugikan konsumen, akan kita laporkan ke pihak berwenang. Jadi jangan sampai ada konsumen lain yang dirugikan dan mengalami kasus serupa,” pungkas Uu. (Tim JN)

Bersambung…!!!