Dukung Kapolri Berantas Pungli & Premanisme, BPI KPNPA RI: Jajaran Yang Tak Mengindahkan, Ganti Saja!

JayantaraNews.com, Tangsel

Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) sangat mengapresiasi perhatian Presiden Joko Widodo terhadap sopir truk kontainer yang sering menghadapi pungli dan premanisme di Pelabuhan Tanjung Priok.

Pada Kamis (10/6/2021) pagi, Presiden Jokowi mengunjungi Tanjung Priok dan berdialog dengan sejumlah sopir truk kontainer. Dalam dialog itu, sejumlah sopir truk menyampaikan keluhan mengenai kemacetan di Kawasan Tanjung Priok serta maraknya aksi premanisme dan pungli.

Mendengar keluhan tersebut, Presiden langsung menghubungi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui telepon, yang langsung ditindaklanjuti Kapolri dengan memerintahkan seluruh Polda untuk memberantas aksi premanisme dan pungli di wilayah hukumnya masing-masing.

Menindaklanjuti perintah Kapolri, Kapolda Metro Jaya melalui Kapolres Metro Jakarta Utara telah menangkap 49 tersangka pelaku pungli di Kawasan Tanjung Priok hingga Jumat (11/6/2021).

Ketua Umum BPI KPNPA RI Tubagus Rahmad Sukendar menyampaikan apresiasi atas perhatian Presiden Jokowi dan langkah cepat Kapolri untuk memberantas aksi premanisme dan pungli, terutama di kawasan pelabuhan.

“Presiden mengatakan, dirinya akan terus mengikuti tindak lanjut oleh Kapolri terhadap jajaran, sehingga keluhan-keluhan yang disampaikan sopir truk bisa diselesaikan. Oleh karena itu, Kapolri harus memastikan jajarannya agar benar-benar melaksanakan perintah Presiden,” kata Tb Rahmad Sukendar, Jumat (11/6/2021).

Dia mengatakan, perintah Presiden kepada Kapolri memberikan angin segar bagi pelaku usaha logistik, terutama sopir truk, yang sering mengalami pungli dan aksi premanisme saat bekerja.

Namun, tuturnya, perintah Presiden itu juga menjadi peringatan serius kepada jajaran Polri agar bekerja keras dan serius, sebab aksi premanisme, pungli dan kemacetan di pelabuhan bukan masalah baru.

“Premanisme dan pungli di pelabuhan sudah lama dikeluhkan pelaku usaha logistik, terutama sopir truk kontainer. Seharusnya Polda Metro Jaya, terutama Polres Jakarta Utara tidak menunggu perintah Kapolri, apalagi Presiden harus turun tangan sampai ke pelabuhan,” ujar Tb Rahmad Sukendar.

Dia meminta kepada Kapolri  untuk pemberantasan aksi premanisme dan pungli tidak hanya digencarkan di Tanjung Priok, tetapi juga di pelabuhan-pelabuhan lain di seluruh Indonesia. “Tindakan tegas Polri jangan karena ada perintah Presiden saja, tapi harus konsisten dilaksanakan sehingga aksi premanisme benar-benar diberantas,” tegasnya.

Menurut dia, Kapolri harus memastikan jajarannya melaksanakan instruksi sesuai dengan harapan Presiden. “Kapolda, Kapolres hingga Kapolsek yang tidak dapat melaksanakan dengan baik, sebaiknya diganti saja, untuk menjaga wibawa Presiden dan Kapolri,” cetusnya.

Aksi premanisme bukan hanya di wilayah pelabuhan saja, nampak juga aksi premanisme serta pungli banyak juga terjadi di lingkungan masyarakat, mulai dari pasar, parkir jalanan, pusat jajanan yang kerap dipungli para pedagangnya seperti adanya kejadian beberapa waktu lalu, dimana terjadi keributan di depan Mako Mapolres Bekasi Kota bentrokan antar Ormas. Itu juga yang menjadi prioritas kepolisian untuk berani menangkap aksi presmanisme yang mengatasnamakan Ormas dan OKP. Polri jangan kalah dengan premanisme, dan sudah saatnya aksi-aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum Ormas dan OKP juga harus ditindak tegas karena sudah meresahkan masyarakat. Jangan karena masalah ini, namun Presiden Jokowi juga harus turun tangan, baru ada tindakan dari pihak kepolisian.

Apresiasi atas perhatian Presiden Jokowi juga disampaikan oleh Ketua Harian BPI KPNPA RI Roslan Sianipar, S.Pd., SH. “Ini membuktikan, Presiden mendengarkan suara rakyat dan bertindak nyata, bahkan tidak segan-segan turun tangan langsung untuk membantu rakyat hingga di akar rumput,” ungkapnya.

Roslan Sianipar berharap, Kapolri dapat memastikan seluruh jajarannya, mulai dari Polda hingga Polres dan Polsek, untuk mengindahkan perintah Presiden dalam memberantas pungli dan aksi premanisme, tidak hanya di pelabuhan tetapi juga di sektor-sektor lainnya. “Aksi
premanisme harus disikat habis dari NKRI,” tegasnya. (red)