Kangkangi UU DAS & Tanpa Izin, Aktivis ANJ Minta Satpol PP Bongkar Gudang Pelita

JayantaraNews.com, Tanjungbalai

Menjamurnya gudang-gudang di sepanjang bibir sungai Jalan Teluk Nibung, memang sudah menjadi pemandangan yang biasa kita lihat setiap hari. Minimnya kesadaran pengusaha dan Satpol PP sebagai penegak Perda terhadap peraturan-peraturan, menambah kompleksnya permasalahan di seputaran bibir sungai di daerah Teluk Nibung.

Bangunan-bangunan yang diduga sebagai gudang-gudang yang berdiri di sepanjang bibir sungai daerah Teluk Nibung, jelas terindikasi melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan DAS.

Banyaknya bangunan gudang yang terindikasi memakan bibir sungai hingga bangunan yang berdiri kokoh di atas sungai, seakan menunjukkan aura kecongkakan, bahwa kami kebal hukum dan peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Tanjungbalai.

Salah satu diantaranya ialah Gudang Pelita. Bangunan yang terindikasi memakan bibir sungai dengan menambah bangunan di Daerah Aliran Sungai (DAS) ini memang sering diperbincangkan, sebab banyak laporan yang dilayangkan ke Mapolres Tanjungbalai terkait permasalahan yang ada di gudang-gudang tersebut senyap tanpa kata.

Saat dikonfirmasi terkait izin penambahan Bangunan Gudang Pelita yang memakan Daerah Aliran Sungai (DAS),(01/8/2019), Eduwad Syah, Kepala Dinas Perizinan Kota Tanjungbalai, disambangi JayantaraNews.com, di ruang kerjanya menuturkan, bahwa pihak Gudang Pelita tidak pernah mengurus izin ke Dinas Perizinan.

” Selama saya menjabat di sini, pihak Gudang Pelita belum ada mengurus izin untuk menambah bangunannya, kita akan suruh tim untuk turun ke Gudang Pelita dan menegur mereka,” jelas Eduwad.

Sementara itu, aktivis penggiat sosial Aliasi Nelayan Jayantara (ANJ) Nazmi Hidayat Sinaga, SH, saat dimintai tanggapannya terkait penambahan bangunan Gudang Pelita yang sudah melanggar Undang Undang DAS, pihaknya sudah melaporkan ke Polisi secara resmi, lebih kurang 2 tahun lalu. Hingga kini belum mendapatkan tindakan tegas terhadap pemilik gudang-gudang yang melanggar undang-undang.

Berdasarkan hal ini,” Kami dari DPP Aliansi Nelayan Jayantara (ANJ) Indonesia, sekali lagi dengan tegas meminta kepada instansi terkait serta Aparat Pengak Hukum yang ada di Kota Tanjungbalai untuk segera melakukan penertiban dan proses hukum terhadap pemilik bangunan/gudang yang terindikasi melanggar DAS berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” jelas Nazmi Hidayat.

” Kami juga mendesak aparat Kepolisan Polres Tanjungbalai segera usut tuntas laporan kami yang mengendap terkait pelanggaran-pelanggaran hukum yang diduga kuat dilakukan oleh pemilik Gudang Pelita dan sangat jelas merugikan keuangan daerah. Jika tidak juga diproses, pihak kami akan menyurati dan melakukan aksi turun ke jalan,” tegas Nazmi. (Eko Setiawan)

0Shares