7 Tahun Kab PANGANDARAN, Eka Santosa Gerah Dengan Gaya Pemerintahan PREMANISME!
JayantaraNews.com, Pangandaran
Tujuh tahun Kabupaten Pangandaran, Eka Santosa selaku ‘Panglima Pemekaran’, kembali mendedarkan risalah seputar perjuangan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran.
Ini dikenal sebagai ‘Si Bungsu’ dari 27 kabupaten/kota di Jabar yang lahir sejak 25 Oktober 2012. Inilah cuplikan wawancara ‘talk show’ borongan oleh Harri Safiari, Isur Suryana, Rd Moh Gun Gun, dan ‘Ozenk’ Deni Tudirahayu.
Berlokasi di kediamannya di Kawasan Eko Wisata dan Budaya Alam Santosa, Pasir Impun, Cimenyan Kabupaten Bandung, Ketua DPRD Jabar (1999 – 2004) Eka Santosa, meluangkan waktunya.
Ia mengupas sebagian risalah dirinya dalam konteks berdirinya DOB Kabupaten Pangandaran. Diketahui, kelahiran Pemerintah Kabupaten Pangandaran, didasarkan pada Undang Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan DOB Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jabar. Hingga saat ini dianggap fenomenal, karena Jabar yang idealnya memiliki 40-an kota/kabupaten, saat ini pada era Gubernur Ridwan Kamil masih terseok-seok memperjuangkannya, terganjal oleh moratorium, yang katanya menurut beberapa anggota DPD RI 2019 – 2024 sebaiknya dibuka kembali, walaupun selektif.
“ Ini ditetapkan pada Sidang Paripurna DPR RI Kamis, 25 Oktober 2012 di Gedung Nusantara 1, Komplek Senayan Jakarta. Inilah hari lahir ‘Si Bungsu’ di Jabar itu,” jelas Eka sambil mempersilahkan redaksi untuk mencicipi aneka gorengan ala tradisional yang terhidang di sore itu.
Menurutnya, usia 7 tahun Kabupaten Pangandaran,“ Sejatinya bukan DOB lagi, malah lebih dari lima tahun. Ya, sejajar dengan daerah lainnya. Ini berkah, sekaligus tantangan untuk tidak lelah mensejahterakan ratusan ribu warganya.”
Lebih jauh menurut Eka Santosa, yang pada peringatan DOB Pangandaran ke-4 (23/10/2016) di Lapangan Parigi, bersama Politisi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa yang dianugerahi selaku bidan pemekaran Kabupaten Pangandaran, yang diberikan bersamaan dengan penganugerahan 151 medali bagi pejuang pemekaran Pangandaran lainnya, sebenarnya upaya ini telah dirintis jauh-jauh hari:
” Salah satunya ketika masih ramai polemik pembuatan Sodetan Citanduy yang seharusnya terlaksana pada tahun 2002. Kala itu bersama Ibu Susi Pudjiastuti, Solihin GP (mantan Gubernur Jabar 1970 – 1974), dan dengan DPKLTS (Dewan Pemerhati Kehutanan & Lingkungan Tatar Sunda), mengkritisi rencana ini demi penyelamatan tata lingkungan kala itu dan untuk masa datang.”
Hal lain yang memacu lahirnya DOB Pangandaran, ini terkait pemisahan dirinya dari pemerintah induk Kabupaten Ciamis, saat itu sempat terbentuk semacam ‘Presidium’, yakni PPKP – Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran. Bila dirunut sebelumnya, ternyata pernah terbentuk Paguyuban Masyarakat Pakidulan (PMP) pada Juli 2004, munculnya Awi Kahirupan (AK). “ Perihal ini harus diingat oleh anak cucu kita. Ya sedikitnya ada lebih dari seratus lebih yang berpartisipasi utuh atas perjuangan DOB Pangandaran ini,” ujar Eka yang sempat selama 2 tahun masa kecilnya bersekolah di Kecamatan Parigi – kini Ibukota Kabupaten Pangandaran.
Selama itu orang tua Eka Santosa pernah menjadi Kepala Kantor Kehutanan di wilayah setempat.
Premanisme, Masih Ada ?
Masih kata Eka Santosa yang dirasakannya geram sekaligus prihatin, hingga kini masih terdengar masih ada pola pemerintahan yang dikendalikan secara ‘invisible hand’. Dengan kata lain gejala ini disebutnya, fenomena jor-joran yang diduga keras berunsur premanisme.
Kembali menyoal sejarah rintisan DOB Pangandaran, tatkala upaya pergerakan bernama PMP dan AK agak meredup, muncul lah PPKP yang kemunculannya cukup fenomenal:
“ Pergerakannya lebih terarah dan terencana, juga punya dukungan luas masyarakat, serta ada dukungan dari unsur partai politik. Presidium ini pun memperoleh mandat penuh dari Badan Perwakilan Desa (BPD) se wilayah calon Kabupaten Pangandaran sebanyak 92 desa.
Secara historis, terbentuknya Presidium (PPKP), berawal dari diskusi dirinya dengan H Supratman, B.Sc di Langkaplancar (Selasa, 18 Mei 2004). Bahasan perbincangan kala itu betapa jomplang, alias perimbangan APBD Kabupaten Ciamis dirasakan tidak memihak pada kepentingan rakyat. Penyebabnya, sektor belanja pegawai dalam APBD Kabupaten Ciamis 70%, sedangkan sektor belanja publik hanya 30%. Tersebab proporsi belanja publik yang minim ini, implementasi pembangunan di Kabupaten Ciamis termasuk di wilayah Ciamis Selatan menjadi tertinggal. Diskusi kala itu, semua mengarah perlunya pemekaran wilayah Ciamis Selatan!
Pemicu Impian DOB Pangandaran
Masih dalam ingatan Eka Santosa, tatkala wacana pemekaran wilayah Ciamis Selatan semakin membuncah di kalangan elit. “ Kebetulan masih menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR RI (2004-2009), dimuat di HU Kabar Priangan (Rabu, 15 Mei 2006) pemberitaan tentang peluang pemekaran wilayah untuk Ciamis Selatan.
Sontak, katanya materi pemberitaan di atas, semakin memicu gelora sejumlah tokoh masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten ‘impian’ Pangandaran, yang kini mempunyai luas wilayah 168.509 Ha dengan luas laut 67.340 Ha.
“ Yang khas dan menonjol dari wilayah ini memiliki panjang pantai sekitar 91 Km, dengan potensi kelautan dan perikanan, serta kepariwisataan yang bisa dikembangkan ke taraf daerah tujuan wisata (DTW) kelas dunia seperti Bali dan Lombok, misalnya,” jelas Eka Santosa yang kembali mewanti-wanti –“ Hilangkan segera walaupun masih selentingan, namun anginnya cukup kuat di usia Pangandaran ke-7, gaya pemerintahan berunsur premanisme yang kontra produktif, segeralah dieliminasi !”
Menutup perbincangan ‘riwayat singakt DOB Kabupaten Pangandaran’ bersama Eka Santosa, ia tak lupa menyebutkan jasa almarhum yakni Prof Dr Dede Maryana:
“ Beliau itu dari Unpad bersama akademisi dari ITB, Unigal, dan Bappeda Kabupaten Ciamis melakukan kajian akademmis di bidang kewilayahan, ekonomis, keuangan, dan potensi daerah,” ujar Eka Santosa yang tak lupa proses melahirkan DOB Kabupaten Pangandaran ini sempat terganjal oleh peristiwa Tsunami (17/7/2006), dengan memakan 500-an korban jiwa dan harta benda bernilai ratusan juta rupiah. (Harri Safiari)
