Gabungnya Oposisi Ke Pemerintah Indah, Tapi Tak Baik Untuk Perkembangan Demokrasi
JayantaraNews.com, Jakarta
Kabinet Indonesia Maju resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (23/10/2019).
Dua hari setelahnya, Jumat (25/10/2019), dilantik para wakil menteri yang berjumlah 12 orang.
Dr Badikenita BR Sitepu, SE, senator dari Sumatera Utara, anggota Komite l DPD mengatakan, formasi Kabinet Indonesia Maju ada aroma bagi-bagi kursi atau akomodatif. Selain kalangan profesional, politisi dari partai koalisi dan poltitisi dari partai oposisi diakomodir dalam kabinet Indonesia Maju. Indahnya kebersamaan dengan bergabungnya partai oposisi ke Kabinet Indonesia Maju bisa memperkecil gangguan politik.
Dengan koalisi pasca Pilpres, dimana Presiden mengakomodir politisi, baik dari partai koalisi maupun partai oposisi, maka akan mudah mengambil keputusan dalam meloloskan suatu undang-undang di DPR.
Dalam anggaran maka rancangan APBN akan terealisasi 100%. Karena dari Musrenbang daerah kemudian diakomodir pemerintah pusat dalam hal ini badan perencana pembangunan nasional menjadi RAPBN akan berjalan baik dan silpa akan berkurang tidak seperti pada tahun yang lalu.
” Problemnya, apakah koalisi pasca Pilpres yang dilakukan di pusat juga berlaku di daerah ?, belum tentu. Belajar dari pengalaman tahun lalu, partai yang berkoalisi di pusat tidak semua berkoalisi di DPRD.
Koalisi pasca Pilpres tidak baik dalam perkembangan demokrasi, karena partai oposisi yang seharusnya mengkritisi kebijakan pemerintah malah masuk ke Kabinet Indonesia Maju dan tidak mungkin akan kritis di dalam.
Menurutnya, Presiden Jokowi dan wakilnya KH Ma’ruf Amin akan bekerja sepenuhnya untuk bangsa, karena sudah tidak berkepentingan maju di Pilpres tahun 2024. Bila berhasil, nanti tentu akan diingat oleh bangsa bahkan dunia.
Waktu awak media mengatakan akan terjadi oligarki, dia menjelaskan, oligarki itu sudah ada sejak lama, yang akan terjadi adalah pergeseran posisi antar penguasa oligarki ke oligarki yang lain.
Demokrasi memiliki 5 pilar, yakni; eksekutif, legislatif, yudikatif, media dan civil society (masyarakat sipil). Akibat praktik politik yang akomodatif check and balances jadi tidak efektif. Media mainstream juga sudah tidak kritis lagi. Tinggal masyarakat sipil yang bisa mengawasi kebijakan pemerintah.
” Di saat Pemerintahan Jokowi yang formasi kabinetnya sangat akomodatif, DPD RI bisa mengambil peran mengawasi kebijakan pemerintah secara lembaga maupun dengan mengoptimalkan individu power agar nampak kinerjanya,” harap Dr Badikenita BR Sitepu, SE, di Komplek Parlemen, Rabu, 30/10/2019.
Kabinet Indonesia Maju bisa diasumsikan sebagai kabinet yang menerima apa adanya dan tidak bisa macam-macam karena semua kepentinganya sudah diakomodir.
Dr Badikenita BR Sitepu, SE percaya, tahun depan akan ada reshuffle kabinet, dan pada tahun 2022 akan mulai terjadi pemanasan persaingan antar partai koalisi pemerintah untuk merebut RI 1 2024. Di sinilah akan terjadi konflik internal.(Smn)
