Ismawanto Somantri: Pemdes Jangan Dijadikan Tumbal, BLT & Sembako Di Tengah Covid-19 Jadi Dilema Tiap Desa

Kades Tenjolaya, Ismawanto Somantri

JayantaraNews.com, Kab Bandung

Kades Tenjolaya, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Ismawanto Somantri keluhkan tentang akan adanya dana bantuan langsung tunai (BLT) dan sembako yang akan turun ke tiap desa. Hal demikian diungkapkan, menyusul kekhawatiran akan adanya kesenjangan sosial dan berujung polemik bagi masyarakat terdampak endemi Covid-19.

” Persoalan ini jangan dianggap enteng, karena menyangkut dilema tiap Kades di Kabupaten Bandung dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat,” ungkap Ismawanto Somantri, mengawali obrolannya melalui JayantaraNews.com, Jum’at (16/4/20).

Menurutnya,” Jika nilai nominal yang turunnya ke para penerima bantuan tidak sama, sementara masih banyaknya keluarga yang tidak menerima karena data dari pemerintah pusat atau daerah masih belum sempurna, bukankah ini akan menambah persoalan baru?,” ujarnya.

” Berkaca pada program-program pemerintah daerah dan program pemerintah pusat yang lalu sudah berjalan, dimana penerima bantuan itu selalu tidak sesuai dengan data baru yang kami ajukan, sementara pemerintah daerah dan pusat selalu saja merujuk kepada data sensus BPS lama dalam merealisasikan bantuan itu. Padahal data yang kami kirimkan adalah data terupdate yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya di lapangan.”

Ia mencontohkan,” Adanya program BPNT yang sudah berjalan, terus terang kami kecewa. Pasalnya, data yang diajukan tidak sesuai dengan data yang seharusnya. Bilamana bantuan endemi Covid-19 nanti pun terjadi kembali ketidaksesuaian, maka program ini akan menjadi polemik dan akan memuncak menjadi gejolak sosial di masyarakat desa kami, yang tidak menutup kemungkinan akan terjadi pula di desa-desa lainnya di Kabupaten Bandung,” urainya.

” Kami selaku pemerintahan desa yang ingin mencoba menerapkan “transparansi publik” kepada masyarakat, seolah dijadikan tumbal oleh program pemerintah daerah dan pusat jika soal pendataan ini lagi-lagi tidak merata dan tidak tepat sasaran dalam realisasinya,” sebut Kades Ismawanto.

Dikatakan Ismawanto, bahwa semua aparat pemerintahan desanya selalu memberikan pemahaman dan kesadaran terhadap warga masyarakat dalam menghadapi situasi saat ini, jika nanti dalam penerimaan bantuannya tidak sesuai dengan data masyarakat yang kami ajukan. ” Ini kami lakukan sebagai bentuk antisipasi, bilamana nanti dalam realisasinya ternyata bantuan yang digembar-gemborkan oleh pemerintah pusat dan daerah seakan-akan sangat memberi harapan bagi masyarakat yang terdampak Covid-19, tetapi hasilnya TIDAK sesuai harapan.”

Kami pun mempublikasikan seberapa besar bantuan yang akan diterima masyarakat, disimulasikan dari beberapa sumber bantuan dan disesuaikan dengan jumlah data penduduk kami yang sekitar 13 ribu jiwa, dengan data 4.500 Kepala Keluarga (KK) yang terdaftar.

” Sementara ini, penerima BPNT di desa kami kurang lebih ada 700 KPM. Bantuan terbagi dari bantuan Gubernur sebanyak 139 KPM. Sementara, bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung pun sampai saat ini belum tahu besaran nominalnya, dan untuk menghandle berapa KK kuotanya,” urainya.

” Bilamana bantuan yang masuk sesuai dengan data yang kami ajukan, kemudian dibantu dari alokasi dari Dana Desa (DD) sebesar 35 % dari anggaran yang diterima, tentunya kucuran bantuan tersebut jauh dari harapan masyarakat kami, karena belum cukup mengcover  keperluan atas data yang diajukan,” tandas Ismawanto.

Estimasi bantuan :
– BPNT +/- Rp 200.000, namun sampai ke warga berupa sembako hanya senilai Rp 150.000,-
– Bantuan Gubernur +/- Rp 500.000 berupa barang sembako 350.000 dengan bantuan dana tunai Rp 150.000,-
– Bantuan Bupati Pemerintah Daerah, sampai saat ini belum ada kepastian
– Peluasan +/- Rp 200.000,-
– BLT Rp 600.000,-

Melihat ketidaksamaan bantuan, tentu akan ada dampak kecemburuan. Apalagi ada data yang setelah dilihat ternyata double entri.

” Dengan pertimbangan ini dan adanya kesalahan update data kepada masyarakat penerima bantuan desa kami, besar harapan, kami selaku pemerintahan desa agar APDESI Kabupaten Bandung tidak menutup mata dan tidak tinggal diam untuk turut mengatasi permasalahan di tiap desa, terkait dilema yang hampir dikhawatirkan oleh para Kades di Kabupaten Bandung dalam menanggapi program bantuan ini.

Mari bergandeng tangan memecahkan permasalahan, baik yang sudah dirasakan ataupun masalah yang akan timbul nanti dengan adanya keputusan Kemendes dan pemerintah yang secara resmi menginstruksikan seluruh kepala desa dalam pengalihan penggunaan Dana Desa (DD) menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai bentuk penanganan kemiskinan masyarakat desa yang terdampak pandemi Virus Corona.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT No 6 Tahun 2020 yang merevisi Permendes No 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (DD). ” Sudah jelas, keputusan dari Permendes di atas, bahwa Dana Desa (DD) bisa digunakan untuk bantuan dana Bansos tunai untuk mengatasi permasalahan masyarakat kami yang terdampak Covid-19 ini.”

Dikatakannya,” Meskipun bantuan ini dalam istilahnya bermacam-macam, tetapi dasar tujuannya adalah untuk memberikan bantuan langsung tunai yang sumber dananya dialokasikan dari Dana Desa,” ungkap Ismawanto, seraya mengutip gaya bicara Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar. (Yana Sanggar)

0Shares