Soal Dugaan Pungli Bantuan UMKM di Cicalengka, DPP SPAI: Usut! APH Jangan Melempem
JayantaraNews.com, Kab. Bandung
Kasus dugaan pungutan yang dilakukan oleh oknum kepada warga yang mendapatkan bantuan UMKM dari pemerintah pusat sebesar Rp1 juta per-orang di wilayah Desa Margaasih, Kec. Cicalengka, Kab. Bandung, diminta agar aparat penegak hukum (APH) segera mengusut tuntas, agar dalam bantuan berikutnya tidak akan terjadi lagi.
Hal demikian sebagaimana ditegaskan Ormas Solidaritas Perjuangan Anak Indonesia (SPAI). “Aparat Penegak Hukum (APH) harus segera mengusut tuntas dugaan Pungli bantuan UMKM tersebut,” katanya.
Menurutnya, itu sangat merugikan masyarakat penerima bantuan UMKM. “Satu contoh, terjadinya Pungli Rp1 juta per-orang penerima bantuan. Tidak menutup kemungkinan, di wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung bisa saja terjadi hal yang sama,” ujarnya.
Senada disampaikan Asep Setiawan, salah seorang pengurus SPAI Bidang Koordinasi Informasi dan Komunikasi yang mengatakan, bahwa permasalahan Pungli bantuan UMKM yang terjadi di wilayah Desa Margaasih, Kec. Cicalengka harus segera diusut sampai tuntas. “Jangan sampai ada pembiaran, karena ini jelas sudah merugikan uang negara dan masyarakat penerima manfaat,” bebernya.
“Maka perlu adanya keberanian aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas dugaan Pungli UMKM. Jangan lagi ada pembiaran, karena tidak menutup kemungkinan terjadi di seluruh Indonesia. Seandainya masalah ini tidak tuntas, SPAI akan melaporkan ke KPK,” jelas Asep Setiawan.
“Saya bersama Tim akan melengkapi pengumpulan data (Pulbaket) di setiap kecamatan yang ada di Kab. Bandung untuk melangkah ke KPK, supaya permasalahan ini terang benderang. Karena bila dilihat dari kejadian di Desa Margaasih, Kec. Cicalengka, ada indikasi bahwa Pungli tersebut dilakukan secara sistematis,” tandas Asep Setiawan, Ketua Bidang Kominfo DPP SPAI. (Egi BP)
