Kab. Sijunjung Kembali Raih WTP dari Kementerian Keuangan RI
JAYANTARANEWS.COM, Sijunjung
Kabupaten Sijunjung kembali meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan RI. Dengan demikian, Kabupaten Sijunjung telah meraih WTP lima kali secara berturut-turut dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) di Sijunjung.
Penghargaan WTP diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati melalui video conference kepada Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
Penyerahan penghargaan diikuti langsung oleh Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir dan Wabup Iraddatilah, pada Selasa (14/9) bertempat di ruangan Bupati Sijunjung.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menyatakan, bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku untuk umum.
Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir mengatakan, perolehan WTP tersebut sebagai bahan evaluasi pemerintah dalam pengelolaan laporan keuangan dan aset daerah menjadi lebih baik.
“Di sinilah kita bisa melihat sejauh mana laporan dan realisasi keuangan daerah. Jika terdapat masalah ataupun aset tidak terkelola dengan baik, tentunya WTP ini tidak akan diberikan,” kata Benny Dwifa Yuswir.
Benny Dwifa mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada tim pengelola aset yang telah bekerja keras sehingga WTP bisa diperoleh. “Ini berkat kerja sama semua pihak dan tim yang bekerja di lapangan. Kedepan kita akan berupaya untuk lebih meningkatkannya,” ujar Bupati Sijunjung.
Menurutnya, Opini WTP bukan sesuatu yang mudah untuk dicapai baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, beserta atas kerja sama yang luar biasa dari sisi keuangan. Khususnya Kabupaten Sijunjung, peraihan WTP ini tidak terlepas dari penyelesaian dan pengelolaan aset daerah dengan baik. Terutama di Dinas
Pendidikan yang memiliki aset yang paling banyak.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sijunjung, Usman Gumanti menjelaskan, bahwa perbaikan manajemen tim aset lebih bersinergi antara pengelola aset di dinas dan BKAD serta evaluasi rutin yang dilakukan menjadi kuncinya, katanya.
“Jadi ada perbaikan manajemen yang kita lakukan, terutama dalam memaksimalkan seluruh sekolah yang ada untuk membuat laporan dan mencatat aset dengan baik dan benar. Ini juga menjadi penentu dan dari itu dilakukanlah oleh setiap sekolah yang ada di bawah naungan dinas pendidikan,” jelas Usman Gumanti.
Dijelaskannya, kendala pencatatan aset kerap kali disebabkan kecocokan di lapangan dengan yang ada pada kartu inventaris barang (KIB). “Karena yang banyak masalah sebelumnya terhadap barang-barang juga pengadaannya sudah lama, yang berumur sudah tua. Sehingga barang tersebut juga tidak ditemukan lagi, tapi masih tercatat di KIB. Seperti keberadaan mesin ketik dan alat pembelajaran di sekolah-sekolah,” sebutnya.
“Memang masih banyak yang perlu kita perbaiki. Kita ingin menetapkan titik nol aset yang ada, artinya kecocokan antara aset di sekolah atau lembaga sama dengan kartu inventaris barang (KIB) dan ini dalam proses, agar pencatatan aset selanjutnya lebih mudah,” ungkap Usman Kadis Pendidikan Sijunjung.
“Penghargaan Opini WTP itu disampaikan dalam agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021 dengan tema : “Bangkit Ekonomi, Pulihkan Negeri, Bersama untuk menghadapi
Pandemi.”
Pada kesempatan itu, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani juga berikan penghargaan atas capaian yang baik dari seluruh pimpinan Kementerian Negara, Lembaga dan Pemerintah Daerah bagi yang menerima WTP minimal 5 kali berturut-turut dari tahun 2016 s.d. 2020, WTP minimal 10 kali berturut-turut sejak 2011 s.d. 2020, dan WTP minimal 15 kali berturut-turut sejak 2006 sampai 2020 lalu. (ZAL)
