Kritisi Proyek Pencitraan Gubernur Jabar 496 Milyar Lebih di Tengah Pandemi, KAK: Terlalu Memaksakan!

JAYANTARANEWS.COM, Jabar

“Di masa pandemi Covid-19 yang sedang mewabah saat sekarang ini, namun ada satu keanehan yang tengah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ungkap TB Koko Asmara, selaku Koordinator Anti Korupsi mengawali bincangannya kepada awak media, di sela-sela obrolan ngeriung bareng dengan 5 (lima) Lsm dan Ormas di Kota Bandung.

Gabungan 5 (lima) Lsm dan Ormas tersebut, yakni ; Ormas Manggala Garuda Putih (MGP), Lsm Baladhika Adhyaksa Nusantara (BAN), Lsm Penjara PN, Lsm Solusi dan Lsm Transparansi Jabar, yang kesemuanya menamakan Koalisi Anti Korupsi (KAK). Dimana ke-lima Lembaga tersebut sama-sama mengkritisi pembangunan Masjid Apung Al-Jabbar di Gede Bage Bandung, Jawa Barat, yang menelan anggaran sebesar Rp496.434.344.437.46,- dari APBD Provinsi Jawa Barat yang dimenangkan oleh PT Adhi Karya (persero) Tbk.

Menurut juru bicara Koalisi Anti Korupsi (KAK) Koko Asmara menuturkan, kami meminta penjelasan dari Gubernur Jawa Barat atas kegiatan paket tersebut di tengah pandemi Covid-19. “Pasalnya, jika memperhatikan kiprah Pemerintah Jawa Barat, dan dengan melaksanakan kegiatan tersebut, dipandang terlalu memaksakan kehendak hanya demi sebuah pencitraan belaka, tanpa memperhatikan masyarakat kecil yang masih membutuhkan bantuan dari pemerintah dalam menghadapi kondisi dari dampak wabah Covid-19,” katanya.

Kami sangat menyadari, bahwa pembangunan masjid sebagai tempat ibadah sangatlah mulia. Namun tidaklah tepat dengan situasi yang kondisinya sedang urgensi di tengah pandemi Covid saat sekarang ini. “Atas hal ini, kami dari gabungan 5 (lima) organisasi kemasyarakatan akan meminta penjelasan dari Gubernur Jawa Barat (Ridwan Kamil),” bebernya.

Dalam waktu dekat ini, kata Koko Asmara, kami akan segera mengirimkan surat audiensi kepada Gubernur Jawa Barat, guna meminta penjelasan beliau selaku pemangku kebijakan tertinggi di Jawa Barat, urainya.

Senada diungkapkan Agus Satria, selaku Ka Biro Investigasi & Intelijen DPP Manggala Garuda Putih (MGP). Ia sampaikan, “Saya sangat prihatin dengan apa yang telah dilakukan pemerintah. Tujuannya baik, akan tetapi yang akhirnya masyarakat hanya gigit jari setiap ada program yang dilakukan pemerintah. Jelas hal ini sangat tidak dibenarkan dalam tatanan kehidupan bernegara. Apalagi yang namanya kepala daerah, itu kan dipilih oleh rakyat. Jadi jangan sampai kegiatan yang dimaksud menjadikan satu peluang bagi para penikmat uang rakyat,” tandasnya.

Sementara, Yunan Buwana, selaku Ketua Umum Lsm Baladhika Adhyaksa Nusantara (BAN) menegaskan, “Kami 5 (lima) organisasi telah sepakat, bilamana surat audiensi kami tidak diindahkan, maka kami akan melakukan aksi damai di Kantor Gubernur untuk meminta penjelasan di depan publik,” tandasnya. (Tim JN)

0Shares