Asep Suhardi Minta KPK Pantau & Dalami Sejumlah Kasus di KBB: Selamatkan Uang Rakyat dari KKN
JAYANTARANEWS.COM, Ngamprah
Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2022 baru saja selesai dibahas antara Pemkab Bandung Barat dan DPRD KBB.
Apakah anggaran itu benar-banar pro rakyat atau tidak? Pendiri Bandung Barat Asep Suhardi menyebutkan, sebenarnya mudah postur anggaran bisa dilihat dari buku putih APBD.
“Bisa terlihat anggaran dipakai bancakan atau tidaknya oleh eksekutif dan legislatif atau memang disalurkan untuk kebutuhan masyarakat,” ujar Pendiri Kabupaten Bandung Barat, Asep Suhardi, Senin (29/11/2021).
“Pihak eksekutif di Bandung Barat,” sebut Ado sapaan akrab Asep Suhardi, “Saya tidak berani menyebutkan eksekutif KBB trauma berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun sudah dua kali berurusan dengan KPK.”
“Mereka tidak kapok bahkan sudah percaya diri beranggapan yang memberi tidak akan terjerat hukum,” katanya.
Ado berharap dan meminta KPK kembali untuk memantau dan mendalami sejumlah kasus dari mulai pembahasan anggaran di Bandung Barat.
“Awal mula korupsi itu diawali dari kongkalikong anggaran. Untuk apa KPK dua kali mejerat dua Bupati KBB kalau korupsi masih tetap berlanjut. Bukankah tujuan menangkap bupati itu untuk memberantas korupsi?” tuturnya.
Ado berharap, APBD 2022 berpihak kepada masyarakat, dan tujuan utamanya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Plt Bupati Bandung Barat bersama Sekda sebagai pimpinan eksekutif harus menjamin, bahwa anggaran 2022 akan pro rakyat, dan berilah jaminan kepada masyarakat bahwa Pemerintahan KBB sudah bersih dari korupsi,” pungkasnya. (red)
