Dinilai Penanganan Perkaranya Tidak Profesional, Nasrizal Gugat Kapolres, Kajari & Menteri Keuangan

JAYANTARANEWS.COM, Pasbar

Lagi, seorang warga yang sebelumnya menjadi terdakwa kasus penggelapan di Pasaman Barat (Pasbar), Sumbar, menggugat Kapolres, Kajari dan Menteri Keuangan. Warga yang bernama Nasrizal alias Kuya itu menilai penanganan perkaranya tidak profesional,” katanya.

Tak tanggung-tanggung, ia mengajukan gugatan kerugian materil dan imateril sebesar Rp2.892.000.000,00 dan meminta nama baiknya direhabilitasi.

Ironisnya, gugatan Nasrizal yang tercatat dengan No.: 21/Pdt.G/2021 itu, kandas di Pengadilan. Dalam sidang lanjutan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasbar melalui putusan sela menyatakan menolak gugatan Nasrizal melalui sidang e-court pada Rabu (12/1/2022) lalu.

Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Suspim GP Nainggolan dengan Hakim anggota Hilman M. Yusuf dan Riskar S. Tarigan serta dihadiri para tergugat dan penggugat melalui kuasa hukumnya masing-masing.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pasaman Barat, Sumbar Ginanjar Cahya Permana mengatakan, majelis hakim menyatakan menolak secara keseluruhan gugatan penggugat dan menerima eksepsi para tergugat sepanjang mengenai kewenangan mengadili, ujar Ginanjar.

“Majelis hakim juga menyatakan, bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara perdata tersebut tidak berwenang mengadili perkara a quo serta menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.730.000,00,” kata Ginanjar kepada awak media, Kamis (12/1/2022).

– (Kronologi Bermula dari Kasus Penggelapan)

Ginanjar menjelaskan, gugatan perdata perbuatan melawan hukum yang diajukan penggugat pada tanggal 29 September 2021 tersebut, bermula dari penanganan perkara pidana Nasrizal yang didakwa melanggar Pasal 374 KUHP subsidair Pasal 372 KUHP,” kata dia.

Dalam kasus tersebut, kata Ginanjar, telah ada Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat, No.: 34/Pid.B/2020/PN. Psb yang pada pokoknya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan ,“Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 bulan,” ujar Ginanjar pada waktu itu.

Kemudian, penggugat selanjutnya melakukan upaya hukum banding. Pada tingkat banding, Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 166/PID/2020/PT.PDG menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Alle Rechtsvervolging).

Seterusnya, pada tingkat kasasi Putusan Mahkamah Agung No.:137 K/PID/2021 menyatakan menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum.

“Atas ada dasar putusan tersebutlah Penggugat Nasrizal Kuya kemudian mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang pada pokoknya menyatakan para tergugat dari proses penyidikan sampai dengan proses penuntutan tidak profesional, sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat karena telah ditahan,” terang Ginanjar.

Untuk sementara Nasrizal mengajukan gugatan ganti rugi materil dan imateril sebesar Rp2.892.000.000,00 dan meminta rehabilitasi nama baik penggugat melalui media cetak (koran) nasional sebanyak 5 kali terbit,” tandas Nasrizal. (Tim)

0Shares