JAYANTARANEWS.COM, Bukittinggi
Kementerian Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) ke Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi, guna membahas kondisi, dimana tinggi badan anak berada di bawah -2 kurva WHO (stunting), Jumat (13/5/2022).
Kegiatan Monev ini dihadiri juga oleh Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Barat, dan beberapa tim daerah lainnya.
Kepala Dinas P3APPKB Bukittinggi, yang diwakili oleh Kabid KBKS, Putri Humaira, mengatakan, “Kegiatan kita ini berupa monitoring dan evaluasi terkait kegiatan Rencana Aksi Nasional Penurunan Stunting (RAN PASTI),” katanya.
Dinas P3APPKB sudah memiliki data keluarga beresiko stunting berdasarkan data dari PK21 (Pendataan Keluarga tahun 2021). Kegiatan ini dimulai dari apel siaga bergerak TPK sampai pembacaan ikrar. “Setelah data keluarga beresiko stunting itu terkumpul, data itu kemudian kami serahkan ke TPK, dan mereka langsung melakukan survei ke lapangan,” imbuhnya.
Putri Humaira menuturkan, “Setelah Tim TPK melakukan survei ke lapangan, kami juga kembali melaksanakan pendataan, apakah benar keluarga ini merupakan keluarga yang beresiko stunting. Karena datanya terdiri dari data catin, ibu hamil, ibu menyusui dan keluarga yang memiliki anak bawah lima tahun (Balita),” jelas Putri.
Saat ini, kata dia, Kota Bukittinggi mempunyai data berupa data keluarga yang beresiko stunting. “Adapun penyebab stunting terjadi, adalah masalah gizinya, masalah pola asuh, dan lain sebagainya. Penyebab inilah yang kita sikapi sekarang ini,” jelas Putri.
Harapan kami, dari Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi kepada Kementerian PMK, agar menambahkan anggaran untuk penanggulangan stunting di Bukittinggi.
“Kita juga berharap, dengan kedatangan Kementerian PMK ini dapat memotivasi Dinas P3APPKB dalam rangka menurunkan prevelensi stunting di Kota Bukittinggi. Kalau data SSGE 2021, Bukitinggi berada pada angka 19% stunting. Sedangkan standar Nasional berada di level 14% stunting pada tahun 2024,” pungkasnya. (Rudi)
