JAYANTARANEWS.COM, Tasikmalaya
Puluhan milyar proyek pekerjaan jalan, sumber anggaran dari Bantuan Provinsi (Banprov) yang tersebar di tiga titik wilayah Kecamatan Pancatengah, Kabupaten Tasikmalaya, saat ini tengah menjadi sorotan sejumlah pihak. Pasalnya, pekerjaan baru saja dimulai, namun sudah ada temuan yang menjadi komplain masyarakat.
Salah satunya di proyek peningkatan Jalan Cayur-Neglasari dengan nilai anggaran Rp11.526.830.404,00 yang dikerjakan oleh CV Gabera, dimana pekerjaannya dinilai asal-asalan. “Selain tidak mengindahkan aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang tertuang di Undang-undang nomor 1 Tahun 1970, juga pengerjaan Tembok Penahan Tanah (TPT) nya asal, adukannya juga kurang. Masa terlihat seperti tanah tanpa ada semennya, itu akan cepat roboh. Apalagi sekarang musim penghujan,” ujar Aktivis Sosial Kemasyarakatan, Jaja, melalui JayantaraNews.com, pada Jumat, (23/9/22).
Kami, lanjut Jaja, ingin proyek tersebut dikerjakan secara maksimal, sesuai dengan spek yang telah ditentukan di dokumen perencanaan dinas terkait. “Perbaikan jalan di Neglasari ini sudah lama dinantikan oleh masyarakat, namun apabila volume dan kualitas serta kuantitasnya tidak sesuai dengan spek, jalannya akan cepat rusak, TPT cepat roboh. Itu jelas sangat merugikan kita sebagai masyarakat, toh uang yang dipergunakan itu adalah uang rakyat,” tegasnya.
Jaja menjelaskan, banyak contoh temuan di wilayah lain pekrjaan yang sudah selesai dikerjakan, bisa dikatakan hanya baru seumur jagung dan kedapatan pekerjaannya sudah pada rusak kembali. Itu dikarenakan pengerjaannya kurang maksimal, patut diduga tidak sesuai dengan spek, ada pengurangan volume dan penurunan kualitas. Akhirnya jadi temuan tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Hal semacam itu tidak boleh terjadi di wilayah Pancatengah. Kami sudah ingatkan dari sekarang dan kami akan pantau terus pekerjaannya hingga selesai. Apabila di akhir nanti ditemukan adanya ketidaksesuaian spek di dokumen kontrak seperti kualitas aspal saat dicoring jelek, berarti itu patut diduga adanya niat dari awal untuk melakukan korupsi. Kami akan langsung melaporkannya ke Aparat Penegak Hukum (APH),” tandasnya.
Diharapkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tasikmalaya agar turun ke lapangan. “Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus turun ke lapangan guna melakukan pengawasan, selalu memantau jalannya pekerjaan terlaksana dengan baik. sesuai spek yang tercantum pada dokumen kontrak,” ucapnya.
Sementara, Wakil bupati Kabupaten Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, sebelumnya telah turun ke lapangan guna melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap tiga titik proyek yang ada di wilayah Kecamatan Pancatengah. Di antaranya adalah paket proyek peningkatan jalan Ciwatin-Kalapagenep, paket proyek peningkatan jalan Cibongas-Cikawung, dan paket proyek Peningkatan Jalan Cayur-Neglasari.
Cecep menegaskan, semua pekerjaan harus tepat waktu dan terlaksana dengan baik sesuai spesifikasi yang sudah ditetapkan. “Kualitas harus bagus agar jalan tidak cepat rusak, sehingga masyarakat akan menikmati manfaat dalam jangka waktu yang lama,” ringkas Cecep saat diskusi di kediamannya bersama JayantaraNews.com. (Nana JN)
