JAYANTARANEWS.COM, Kab. Sumedang
Masih saja terjadi, dimana adanya sebuah proyek yang dengan menggunakan anggaran pemerintah, namun tanpa memasang papan informasi. Hal demikian seperti halnya proyek pembangunan tembok penahan tebing (TPT), tepatnya di Dusun Haurkuning RT/RW 005/008, Desa Nanggerang, Kec. Sukasari, Kab. Sumedang.
Saat dihubungi awak media di lapangan, pada Rabu (13/9/23), Md (51), selaku kepala tukang menjelaskan, bahwa benar pembangunan TPT tersebut anggarannya dari pemerintah melalui desa setempat. Ironisnya, pekerjaan yang sudah dilaksanakan satu minggu itu, namun tanpa memasang papan plang proyek.
Md, yang juga sebagai Ketua RW wilayah setempat menyampaikan, bahwa pengerjaan proyek tersebut sudah selama satu minggu berjalan. “Untuk pengerjaannya dikerjakan oleh 13 orang, di antaranya; tukang batu 4 orang, digaji 110 ribu perhari, dan sisanya yang 9 orang kenek, perhari digaji 82 ribu rupiah.
Dikatakan Md, bahwa pengerjaan TPT tersebut, panjangnya 50 meter dan tinggi 2,5 meter, dengan menggunakan bahan material yang dia nilai sudah sesuai prosedur.
“Kalau untuk masalah papan proyek, lebih baik datang saja ke desa, dan tanyakan langsung, sebab kami tidak tahu menahu tentang hal itu,” ucapnya.
Alih-alih, saat awak media mendatangi ke kantor desa, namun yang ada hanya seorang Kawil 03, saudara Fb. Dan ketika dipertanyakan, terkait kenapa papan informasi belum dipasang? Fb mengatakan, jika papan proyek ada, namun belum dipasang, alasannya takut hilang.
Jika menyimak dari penjelasan saudara Fb, jelas sangat tidak masuk diakal, dan terkesan tidak adanya keterbukaan atau tertutup. Dan hal ini jelas sudah mengangkangi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) No. 14 Tahun 2008.
Masyarakat Desa Nanggerang pun sangat berharap, agar segala sesuatu yang berkaitan dengan anggaran pemerintah, dalam pengelolaannya agar lebih transparan.
“Bukan hanya itu. Kami pun sangat menyesalkan terkait pelayanan para perangkat desa yang kurang maksimal. Lantaran, setiap kami warga masyarakat ada keperluan, namun nyatanya susah. Karena, baik kepala desa maupun perangkat desa sering tidak ada di kantor,” ujar sumber, warga desa setempat, yang enggan disebutkan jatidirinya itu. (APN/JO)
