JAYANTARANEWS.COM, Yogyakarta
Masalah guru honorer telah menjadi persoalan yang sudah lama terjadi di Indonesia. Akan tetapi, hingga saat ini permasalahan tersebut masih belum juga beres.
Menyikapi peliknya persoalan tersebut, pada Sabtu (28/11), perwakilan seluruh guru honorer dari berbagai wilayah berkumpul di Balai Timoho Provinsi Yogyakarta, guna mendeklarasikan diri menjadi satu wadah Forum Komunikasi Guru Honorer SMA/SMK/SLB Seluruh Indonesia (FKGH SI).
Dengan terbentuknya FKGH SI, tidak lain hanya sebagai wadah pejuangan dalam mengawal proses pengangkatan Guru Honorer non ASN menjadi guru ASN (Aparatur Sipil Negara) di tahun 2024.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum FKGH SI, Hadi Bagio, SE., yang geram melihat berbagai banyaknya permasalahan dan carut marutnya proses rekruitment PPPK dari tahun 2021 sampai 2023 ini.
Sementara, Koordinator Bidang Publikasi, Ginanjar Wijaya Sastra, S.IP., menuturkan, dengan telah disahkannya Undang-undang nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang memuat Pasal 66 tentang akan adanya penataan non ASN.
“Diperjelas, bahwa penataan adalah verifikasi, validasi dan pengangkatan melalui pejabat berwenang dan diperkuat oleh Surat Edaran KemenPAN-RB No. b/1527/m.sm.01.00/2023 tentang status dan kedudukan non ASN untuk tidak mengurangi penghasilan non ASN, apalagi menghilangkan penghasilannya,” terangnya.
Maka dari itu, tegas Ginanjar, kami Guru non ASN yang tergabung dalam FKGH SI meminta :
– 1. Pada BKN/kemenPAN-RB untuk menuntaskan penataan dan pengangkatan Guru non ASN yang terdata di BKN pada tahun 2024
– 2. Menolak penyelesaian penempatan P1 swasta, karena bertentangan dengan Undang-undang ASN
– 3. Meminta Komisi X dan Komisi II mengawal proses verifikasi, validasi dan pengangkatan Guru Honorer non ASN pada tahun 2024, pungkasnya. (Nana JN)
