HomeLintas BeritaKembali Mencuat! Pengelolaan Anggaran COVID-19 Diduga Diselewengkan, Oknum Dinkes Kab. Cianjur Disinyalir...

Kembali Mencuat! Pengelolaan Anggaran COVID-19 Diduga Diselewengkan, Oknum Dinkes Kab. Cianjur Disinyalir Terlibat

JAYANTARANEWS.COM, Kab. Cianjur

Mencuatnya kembali kasus dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran bencana Covid-19, yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, terus bergulir ke ranah media.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tim Media, terdapat sejumlah dugaan penyimpangan yang ditemukan dan berpotensi menimbulkan kerugian negara dan menyebabkan terjadinya keterlambatan penanganan pada saat maraknya Covid-19 di Kabupaten Cianjur. Adapun, beberapa persoalan tersebut, antara lain :

– 1. Lambannya kinerja Dinas Kesehatan dalam melakukan tindakan pencegahan dan pengebalan terhadap masyarakat yang mempunyai resiko terkena Covid-19. Hal itu terlihat dari minimnya jumlah alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan yang

bertugas di rumah sakit maupun puskesmas, serta diperparah dengan terbatasnya jumlah alat dan logistik kesehatan, seperti viral transfer media, rapid diagnostic test dan ventilator. Tak ayal, hal tersebut pun dikeluhkan para petugas medis. 

Anehnya, tanpa rasa bersalah dan malu, kondisi tersebut justru diakui oleh Kepala Dinas Kesehatan saat rapat kerja Dinkes dengan Komisi D DPRD. Dimana, saat itu sang Kadis mengatakan, bahwa untuk setiap puskesmas, pihaknya baru menyediakan sebanyak 20 alat rapid test.

Alhasil, dari hasil penelusuran yang dilakukan, dapat disimpulkan, bahwa penyebab lambannya penanganan dan pencegahan Covid-19 di Kabupaten Cianjur, serta minimnya logistik kesehatan bagi tenaga medis, seperti APD dan yang lainnya, adalah karena rendahnya moral dan integritas pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur. 

Mereka lebih mengutamakan kepentingan dan keuntungan pribadi, daripada kepentingan masyarakat yang saat itu dalam kondisi was-was dan ketakutan akibat Pandemi Corona.

Alih-alih, setelah melihat anggaran yang sudah dicairkan oleh pihak Dinas Kesehatan dari Pos Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan dan penanggulangan Covid-19, yaitu sebesar Rp9.299.017.000,00 (sembilan miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh belas ribu rupiah), yang sebagian dipergunakan untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa berupa alat dan logistik penunjang kesehatan. 

Maka, jika melihat total anggaran yang sudah dicairkan serta peruntukkannya, seharusnya keluhan dari para tenaga medis soal minimnya APD dan alat logistik penunjang kesehatan, tidak perlu terjadi. Dan upaya penanganan serta pencegahan Covid-19 bisa dilakukan dengan cepat dan terpadu.

Berdasarkan data yang diperoleh, Dinkes Kabupaten Cianjur sudah melakukan 2 (dua) kali pencairan ‘Belanja Tidak Terduga’ (BTT) untuk kegiatan tanggap darurat bencana wabah penyakit akibat Covid-19, yakni:

– 1. Pencairan pertama dilakukan tanggal 20 Maret 2020, senilai Rp1.025.341.000,00, sumber anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU), berdasarkan SP2D No. 01393/LS/BPKAD/2020 tanggal 20 Maret 2020. Berdasarkan Surat Dinas Kesehatan No. 900/1110/Dinkes/2020, tanggal 16 Maret 2020 tentang usulan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB). Adapun, anggaran tersebut dipergunakan untuk dua program berupa pengadaan barang, yaitu :

a. Jenis Bahan dan Alat Kesehatan Anggaran

1. Belanja Alat Pelindung Diri (APD) Rp520.300.000,00

2. Belanja Bahan Desinfeksi Rp505.041.000,00

Total Anggaran : Rp1.025.341.000,00

– 2. Pencairan kedua dilakukan tanggal 5 Mei 2020 senilai Rp8.273.676.000,00, sumber anggaran dari SILPA, berdasarkan SP2D No. 02445/TU/BTT/2020 tanggal 5 Mei 2020. Berdasarkan surat Dinas Kesehatan No.900/1469/Dinkes/2020 tanggal 22 April 2020, tentang Usulan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB). Anggaran tersebut dipergunakan untuk 12 program berupa pengadaan barang, yaitu :

Jenis Kegiatan Anggaran

1. Pengadaan CATRIDGE Covid

Rp770.000.000,00

2. Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Rp2.000.000.000,00

3. Belanja Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai Rp1.922.000.000,00

4. Belanja Bahan Desinfeksi Rp1.327.000.000,00

5. Sewa Ruang Kamar untuk Isolasi Rp1.980.000.000,00

6. Belanja Vitamin Rp96.000.000,00

7. Belanja Alat Kedokteran Rp34.000.000,00

8. Belanja Pulsa/Kuota Internet Rp3.000 000,00

9. Belanja BBM Kendaraan Operasional dan Ambulance Rp40.176.000,00

10. Belanja Kantung Mayat Rp20.000.000,00

11. Belanja Tenda Rp22.000.000,00

12. Belanja Media Promosi Rp59.500.000,00

Total Anggaran : Rp8.273.676.000,00

Berdasarkan data SPM dan SP2D, anggaran untuk kegiatan penanggulangan Covid yang sumbernya dari BTT sebesar Rp8.273.676.000,00 itu, sejak tanggal 5 Mei 2020 sudah ditransfer dari RKUD Cianjur ke Rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Cianjur.

Anehnya, meski anggaran untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 tahap ke-2 sudah dicairkan, dan ada di rekening bendahara pengeluaran, namun pejabat Dinas Kesehatan bukannya segera melaksanakan

kegiatan sesuai dengan usulan RKB. Akan tetapi, mereka malah secara sengaja memperlambat pelaksanaan kegiatan. Dan sampai dengan Kamis, tanggal 15 Mei 2020 (10 hari), tidak ada satupun kegiatan dari usulan RKB senilai Rp8.273.676.000,00 yang direalisakan.

Kondisi ini tidak sesuai dan bertentangan dengan prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, seperti yang diatur dalam Peraturan LKPP No. 13 Tahun 2018.

Dalam penanganan keadaan darurat, Pemerintah memiliki kewajiban untuk hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat, agar keadaan darurat dapat segera teratasi dan terkendali.

Salah satu penanganan dalam keadaan darurat, adalah diperlukannya barang/jasa yang bersifat mendesak yang mengakibatkan tingkat pemenuhannya memiliki prioritas kecepatan dan ketepatan. 

Secara umum dan keseluruhan, keadaan di atas merupakan suatu kondisi yang pemenuhan kebutuhan barang/jasa tidak direncanakan sebelumnya, baik dari sisi jenis, jumlah dan waktu yang tidak dapat ditunda dan harus dilakukan sesegera mungkin.

Merujuk pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, yaitu Pasal 14 yang berbunyi :

– (1). Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

– (2). Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan, dan/atau denda setinggi-tingginya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Hal tersebut tentunya melanggar Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana, yaitu Pasal 78 yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dipidana dengan pidana penjara dengan penjara seumur

hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, atau paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.

Selain itu, apabila mencermati dan mempelajari usulan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang dibuat oleh Dinas Kesehatan yang dijadikan dasar untuk mencairkan anggaran Rp8.273.676.000,00, ditemukan adanya indikasi penyimpangan pengelolaan anggaran bencana Corona yang

dilakukan oleh Dinas Kesehatan, yakni melakukan mark-up dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB), bahkan lonjakan harganya ada yang lebih dari 200%. 

Kondisi ini melanggar UU 31 Tahun 1999 jo. UU 20/2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 Ayat (1), yang menyatakan : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berangkat dari penjelasan di atas, masyarakat meminta, agar Aparat Penegak Hukum (APH) mengusut tuntas dugaan praktik korupsi

atau penyimpangan dalam anggaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Cianjur, yang diduga melibatkan oknum pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.

Menyikapi atas temuan dimaksud, dan guna menggali keterangan agar informasi yang diserap akurat, hingga JAYANTARANEWS.COM pun berupaya untuk melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur, dr. Irvan Nur Fauzy, pada Senin (10/6/2024).

Namun saat dihubungi melalui pesan WhatsAppnya, dan dipertanyakan atas dugaan-dugaan penyelewengan sebagaimana dipaparkan di atas, hingga berita ini ditayangkan, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur, dr. Irvan Nur Fauzy, tidak berkomentar, alias bungkam! (Tim JN)

Stay Connected
16,985FansLike
2,458FollowersFollow
61,453SubscribersSubscribe
Must Read
Related News