Dinas PUPR Lalai! 3 Bulanan, TPT Ds Sukamantri Paseh Siap Roboh
JayantaraNews.com, Kab Bandung
Proyek silumam yang bertebaran di Kabupaten Bandung, seakan menjadi proyek pembiaran dari Dinas PUPR. Hal ini terbukti dengan bertebarannya pembangunan yang tanpa menggunakan papan proyek dan jelas – jelas telah melanggar Undang Undang Ketransparansian Informasi Publik.
Seperti halnya Tembok Penahan Tebing (TPT) yang berlokasi di RW 16/04 Desa Sukamantri, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung.
TPT tersebut seolah dibangun asal jadi dan hanya menempel pada TPT yang sudah ada saja.
” Pembangunan TPT ini seolah asal – asalan, bahkan sekarang juga kondisinya sudah retak dan akan roboh. Sedangkan untuk anggarannya pun saya dan warga tidak tahu, karena tidak melihat adanya papan nama proyek,” jelasnya warga RT 04 yang enggan disebutkan namanya.
TPT yang panjangnya kurang lebih 10 m dan tinggi 1 m, dalam pengerjaannya diduga asal – asalan tanpa memikirkan kekuatan bangunannya dan tekstur tanah di daerah itu.
Proyek siluman yang tidak diketahui nama kontraktornya itu, kondisinya sudah hampir roboh, bahkan menurut warga, pengerjaan TPT itu masih belum lama sekitar tiga bulanan.
Pjs Kepala Desa Sukamantri Jaja, saat dihubungi via seluler mengatakan,” Itu saya tidak tahu, karena itu bukan anggaran dana desa, jadi saya tidak mengetahuinya masalah itu, kalau ngga salah, itu adalah proyek PUPR Kabupaten Bandung. Siapa pemborongnya, saya tidak mengetahuinya, karena baru satu bulan saya menjabat Kepala Desa Sukamantri. Silahkan tanya aja ke Sekdes,” jelas Jaja, Pjs Kepala Desa Sukamantri.
Sementara itu, saat dihubungi, Sekdes Sukamtri sedang tidak ada di tempat, dan menurut salah seorang staf desa sedang berangkat dulu keluar.
Inilah realita yang terjadi di Kabupaten Bandung, dengan sejuta proyek dan ratusan milyar anggaran, namun hasilnya tidak memuaskan kepada masyarakat, bahkan seolah – olah dalam pengerjaan pembangunannya pun asal – asalan tanpa memikirkan kualitas dan kuantitas bangunan.
Ini akibat tidak adanya pengawasan dari pihak Dinas PUPR selaku dinas yang mengeluarkan anggaran, maka terjadilah proyek asal – asalan yang hanya kuat bertahan 6 sampai 7 bulan saja. Namun anehnya Dinas PUPR hanya diam, tanpa action yang tepat guna. (Asep Setiawan)
