Warga Keluhkan Rusaknya Jalan Ciporeat Cilengkrang, Ajukan Ke Pemdes Tidak Ditanggapi
JayantaraNews.com, Cilengkrang
Inilah kondisi jalan penghubung antar Desa Cilengkrang dan Desa Ciporeat, Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung.
Jalan desa yang diperkirakan sudah 2 (dua) tahunan ini rusak dan terabaikan. Padahal, jarak jalan yang rusak dari Kantor Desa Ciporeat Cilengkrang hanya sekitar 100 meteran, namun para perangkat desa seakan tutup mata.
” Ini akibat ketidakpedulian aparat desa termasuk kadesnya. Padahal jarak dari kantor desa paling 100 meteran,” ujar warga masyarakat sekitar yang enggan disebutkan namanya.
” Yang diurus hanya politik, mungkin takut kalah di Pilkades, hingga diduga jika ada anggaran pun bisa saja dipakai urusan politik. Bahkan ada indikasi ngebagi-bagi ke tokoh masyarakat termasuk ke pengurus RT dan RW,” imbuh warga.
” Sudah diusulkan sama pengurus juga, namun tidak ada tanggapan,” tambah warga lagi.
Sementara itu, dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp-nya, Uuh Wahyu Helmadi, selaku Kades Ciporeat Kecamatan Cilengkrang, terkait rusaknya jalan yang sudah tahunan, ia menepis.
Kades Ciporeat Cilengkrang, Uuh Wahyu Helmadi
” Sampai detik ini, saya belum ada informasi kalau jalan tersebut mau diperbaiki ataupun direhab. Itu jalan kabupaten yang anggarannya di luar anggaran yang masuk ke Pemerintah Desa Ciporeat,” jelasnya.
Saat ditanya, apakah sudah diajukan ke Pemkab Bandung terkait perbaikan jalan tersebut..?
Helmadi, demikian sapaan akrab Kades Ciporeat Cilengkrang menguraikan,” Iya, kata saya juga itu jalan kabupaten, jadi untuk tahun sekarang saya belum mengajukan. Untuk saat sekarang, saya mengajukan jalan desa yang menghubungkan antara Cipatat-Palalangon,” terang Helmadi, yang juga akan maju kembali di Kontestasi Pilkades Serentak Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Oktober 2019 mendatang.
Sementara, menyikapi statement Kades Ciporeat Uuh Wahyu Helmadi, warga yang lain ikut berkomentar. ” Jangan mentang-mentang jalan kabupaten, seakan tidak peduli, sementara kondisinya seperti itu. Harusnya, setiap permasalahan pembangunan yang ada di wilayah, mau anggaran dari manapun, itu perlu diajukan. Masalahnya, jajaran kabupaten tidak akan tahu kalau tidak adanya laporan maupun pengajuan dari pemdes ataupun masyarakat desa terkait,” tutupnya. (Tim)
