Periksa DD & ADPD, BPK Ambil Sample 3 Desa Di Kec Ibun Kab Bandung
JayantaraNews.com, Kab Bandung
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan bergerak ke wilayah Kecamatan Ibun untuk memeriksa anggaran-anggaran pemerintah yang telah dikucurkan ke tiap desa.
Dalam kesempatan itu, BPK akan mengambil sample 3 (tiga) desa di wilayah Kecamatan Ibun, yang tak lain adalah untuk memeriksa anggaran Dana Desa (DD) dan ADPD.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK diharapkan profesional dalam menjalankan tugasnya dan diharapkan apa yang menjadi temuan BPK harus benar-benar terbuka supaya masyarakat tahu kemana saja uang tersebut dipergunakan, dan titik bangunannya harus transparan.
Di sinilah harus ada ketegasan dari BPK, dimana sebagai salah satu badan yang mengaudit keuangan negara, yang berasal dari pajak rakyat.
Dari 3 (tiga) desa di Kecamatan Ibun yang menjadi sample BPK, yaitu Desa Mekarwangi, Desa Talun dan Desa Lampegan.
BPK kiranya akan bersama dengan Inspektorat, yang dalam pemeriksaannya diharapkan tegas dan transparan agar semuanya terbuka.
Hal ini seperti yang dikatakan Kades Lampegan Dedi, yang mengatakan, bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan rutin, dan yang diperiksa hanya sample saja tidak seluruh desa. ” Jadi kalau untuk Desa Lampegan, saya sudah siap, karena setiap anggaran yang masuk saya selalu tranparan sama masyarakat. Saya akan siap bila dicek fisiknya langsung, karena ADPD dan DD adalah uang rakyat yang dititipkan ke desa supaya dijadikan sarana dan prasarana untuk umum, maka dari itu jangan pernah main-main dengan anggaran pemerintah,” jelasnya Kades Lampegan yang juga Ketua Apdesi Kecamatan Ibun.
Di sisi lain, PJs Kepala Desa Talun Pipin mengatakan,” Bagi saya, pemeriksaan anggaran itu hal biasa, karena itu sudah rutinitas mereka yang menggunakan anggaran pemerintah. Karena setiap anggaran pemerintah harus ada pertanggungjawabannya. Untuk itu, kalau kita jadi seorang pemimpin harus bisa transparan terhadap masyarakat, apapun bentuk bantuannya masyarakat harus tahu,” tuturnya.
Sementara itu, lain lagi dengan Kepala Desa Mekarwangi. Dia seolah-olah menghindar dan tidak ingin bertemu dengan wartawan, bahkan pesan WhatsApp pun tak kunjung dibalas untuk dimintai keterangannya.
Informasi yang diserap Tim Media JayantaraNews.com, di lingkungan masyarakat Desa Mekarwangi, ada indikasi, bahwa Dana Desa (DD) tahap pertama yang telah dicairkan besar diduga tidak diterapkan. Hal ini yang menjadi tanda tanya warga Desa Mekar wangi.
Saat akan dihubungi, Kades Mekarwangi selalu menghindar dan seolah tidak mau menemui wartawan yang akan melakukan konfirmasi.
Saat ditanyakan kepada Kasie Pemberdayaan Asep, ia mengatakan,” Untuk Desa Mekarwangi dalam penggunaan Dana Desa (DD) tahap pertama telah direalisasikan, salah satunya untuk honor kader yang ada di tiap RW. Jadi sebenarnya untuk Desa Mekarwangi tidak ada masalah untuk anggaran Dana Desa tahap pertama,” jelas Asep.
Namun, dengan dijadikannya sample oleh BPK, Desa Mekarwangi, Kecamatan Ibun diharapkan akan lebih baik dalam pengelolaan anggaran pemerintah, dan masyarakat dapat menikmati anggaran pemerintah dengan tingkatan pembangunan di pedesaan. (Asep Setiawan)
